CATATAN KAKI INI
BY
JER.AMOKO
PENDAHULUAN
BAB I
Pengertian
“Orang Amungme-Kamoro
sebenarnya tak pernah merasa miskin,
karena tanpa kerja pun mereka
masih bisa hidup,
dengan sekedarnya memanfaatkan
yang disediakan oleh alam,
dan itu cukup bagi mereka”.
Kemeriahan pesta di tengah
belantara Papua, mungkin menjadi ungkapan yang tepat untuk menggambarkan
kehadiran kota Timika. Kekayaan sumberdaya yang terpendam dalam wilayah ini
telah menyemarakkan pesta ribuan orang dari beragam negara, untuk berebut rente
di tengah rimba, dengan ancaman malaria ganas. Komunitas-komunitas buruh
pertambangan yang hadir bersamaan dengan pembukaan pertambangan raksasa PT.
Freeport Indonesia, telah membidani lahirnya kota Timika, dari yang semula
sekedar rimba penuh malaria. Dengan latar demikian, tidak salah jika orang
kemudian menyebut kota Timika, sebagai ‘kota buruh’, atau Kepala Dinas Tenaga
Kerja Kab. Mimika, Luther Bonggoibo, menyebutnya sebagai ‘kota karyawan’.
Sebutan itu menjadi simplifikasi yang tepat untuk menggambarkan situasi dan
pola kehidupan di kota Timika, yang penuh intrik dan persaingan. Keserakahan
Freeport untuk mengeruk habis gundukan gunung-gunung emas, telah menihilkan
nasib dan hak-hak warga asli (indigenous people), pemilik sah tanah
Mimika, selama puluhan tahun lamanya. Akibatnya, Mimika terlambat memikirkan
masa depannya.
Timika,
adalah cikal bakal lahirnya Kabupaten Mimika, kota buruh pertambangan yang
terletak antara lautan Arafuru dengan Pegunungan Tengah, di sisi barat daya
Papua. Semula, Timika merupakan bagian dari Kabupaten Fak-Fak, yang ditetapkan
sebagai ibu kota Kabupaten Administratif Mimika, sesuai Peraturan Pemerintah
No. 54 Tahun 1996. Situasi berubah sesaat setalah Tim 100 menemui Presiden
Habibie, pada 26 Februari 1999. Tim ini secara resmi meminta kemerdekaan bagi
Provinsi Irian Jaya dari wilayah Indonesia. Menyikapi gugatan cerai dari Papua,
tanpa berpidato, Presiden Habibie hanya menyampaikan, “pelajari dan renungkan
lah kembali tuntutan itu setelah kembali ke Papua”. Tanpa meminta persetujuan
rakyat Papua, respon berikutnya dari pemerintah republik adalah mengeluarkan UU
No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi
Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya,
dan Kota Sorong, pada 4 Oktober 1999.
Pemerintah bertindak cepat,
sehari setelahnya, pemerintahan Habibie langsung menunjuk orang-orang sebagai
penguasa daerah-daerah baru tersebut. Strategi politik Jakarta ini kontan
mendapat penolakan massif dari warga Papua, karena dianggap sebagai upaya
pemecah belah perjuangan orang Papua, dan tidak sesuai permintaan dari Tim 100.
Pada akhirnya undang-undang tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi,
melalui Putusan Perkara No. 018/PUU-I/2003. Putusan ini salah satunya dilandasi
oleh sejumlah kontradiksi dan inkonsistensi antara UU No. 45 Tahun 1999, dengan
UU No. 5 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, yang lahir kemudian.
Peta Rupa Bumi Kabupaten Mimika
Tabel 1: Komposisi Penduduk
dan Luas Wilayah Menurut Distrik
Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia 3211,
Bakosurtanal, 2010.
Meski
dibatalkan, undang-undang tersebut berhasil membentuk Provinsi Irian Jaya
Barat, dan menaikan status sejumlah kabupetan administratif menjadi kabupaten
otonom. Sedangkan Provinsi Irian Jaya Tengah, yang seharusnya menaungi sejumlah
kabupetan otonom baru tersebut—wilayah di sekitaran Pegunungan Tengah—gagal
terbentuk. Namun demikian, hingga saat ini, sejumlah kelompok masih
mengusahakan berdirinya Provinsi Papua Tengah. Kendati dibungkus dengan alasan
pemerataan pembanguan dan ekonomi, usaha untuk membentuk Provinsi Papua Tengah,
menyengat dengan bau amis bagi-bagi kekuasaan dan pertimbangan sumberdaya, yang
memang menumpuk di wilayah ini. Kebijakan pemekaran ini telah memicu perang
suku (tribal war) berkepanjangan di wilayah Mimika, Pada bulan Agustus
2003, terjadi kerusuhan antara mereka yang mendukung dan mereka yang menentang
provinsi baru,dimana tujuh orang tewas dalam peristiwa tersebut. Untuk
mengenang peristiwa itu kemudian diabadikan dengan sebuah monumen perdamaian di
tengah Kota Timika, yang menandai berakhirnya peperangan tersebut.
Berdasarkan UU No. 45 Tahun 1999,
Kabupaten Mimika ditetapkan dengan luas wilayah 19.592 km², atau 4,75% dari
seluruh wilayah Provinsi Papua, yang terdiri dari 12—dua belas distrik
(kecamatan), 6 kelurahan, dan 79 kampung—level pemerintahan setingkat desa. Secara
geografis wilayah ini di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Paniai dan
Puncak Jaya, bagian selatan Laut Arafuru, sebelah timur Kabupaten Merauke, dan
sebelah baratnya kabupaten induk, Fakfak. Topografi wilayah berupa
gunung-gunung dan dataran rendah.
Hingga tahun 2009 jumlah penduduk
Mimika sebesar 187.751 jiwa, dengan luas wilayah 19.592 km². Sebagian besar
penduduk terkonsentrasi di wilayah-wilayah perkotaan (Kota Timika), dan
wilayah-wilayah pertambangan yang dikelola PT. Freeport Indonesia (Kuala
Kencana dan Tembagapura). Sedangkan wilayah-wilayah lain, yang memiliki kontur
berbukit-bukit, hanya didiami oleh segelintir penduduk asli, yang kehidupannya
jauh dari memadai, karena sulitnya akses transportasi. Wilayah-wilayah
pegunungan dan terpencil lainnya hanya bisa dicapai dengan pesawat terbang,
karena belum adanya jaringan jalan yang memadai. Kepadatan penduduk hanya 9,58,
artinya dalam setiap 1 km² wilayah di Mimika, rata-rata hanya dihuni oleh 9
orang.
Tabel 1: Komposisi Penduduk
dan Luas Wilayah Menurut Distrik
No
|
Distrik
|
Luas (Km2)
|
Jumlah Penduduk
(Jiwa)
|
1.
|
Mimika Barat
|
2.914
|
4.213
|
2.
|
Mimika Barat Tengah
|
2.356
|
2.555
|
3.
|
Mimika Barat Jauh
|
2.868
|
2.082
|
4.
|
Mimika Timur
|
1.789
|
8.831
|
5.
|
Mimika Tengah
|
726
|
3.228
|
6.
|
Mimika Timur Jauh
|
1.049
|
3.960
|
7.
|
Mimika Baru
|
2.216
|
110.014
|
8.
|
Kuala Kencana
|
511
|
25.310
|
9.
|
Tembaagapura
|
1.280
|
20.697
|
10
|
Agimuga
|
1.772
|
701
|
11.
|
Jila
|
1.097
|
4.496
|
12.
|
Jita
|
1.014
|
1.664
|
|
Jumlah
|
19.592
|
187.751
|
Sumber: Mimika Dalam Angka 2011, BPS
Kabupaten Mimika.
Menurut
pengakuan warga asli, penduduk Mimika adalah mereka yang berasal dari dua suku
asli, dan lima suku kekerabatan. Suku asli terdiri dari orang Amungme—Amungkal
yang mendiami wilayah pegunungan, dan orang Kamoro di wilayah pantai. Sedangkan
lima suku kekerabatan terdiri dari Suku Dani (Lani), Suku Damal, Suku MeeSuku
Nduga, dan Suku Moni, yang semula bertempat tinggal di perbatasan kedua suku
asli. Namun saat ini, komposisi penduduk Mimika tidak hanya ketujuh suku
tersebut, lebih beragam lagi, orang-orang pendatang dari Maluku (khususnya
Kepulauan Key—orang Key dianggap sebagai pembawa peradaban, yang pertama kali
di wilayah Mimika),Bugis yang komposisinya sudah mencapai 10,8% dari jumlah
penduduk, dan bahkan 15,2% penduduk Mimika diisi orang Jawa. Selain itu,
sejumlah pendatang dari Eropa, Amerika, serta Australia, juga telah membanjiri
wilayah perkotaan dan pertambangan di Mimika, sebagai pekerja di PT. Freeport.
Pada
mulanya, seluruh wilayah Mimika adalah wilayah ulayat dari Suku Kamoro, suku
yang mendiami pesisir barat daya Papua. Namun semenjak pembukaan pertambangan
PT. Freeport Indonesia, pada tahun 1967, Suku Amungme yang mendiami wilayah
pegunungan—bumi Amungsa, dipaksa untuk berpindah ke dataran rendah Suku Kamoro.
Sementara wilayah ulayat Suku Amungme, sebagai sumber cadangan emas, tembaga,
dan logam-logam lainnya, dijadikan wilayah-wilayah konsesi pertambangan, yang
selanjutnya akan dibuka sebagai lokasi pertambangan oleh PT. Freeport
Indonesia. Lambat laun, seiring dengan berkembangnya pertambangan PT. Freeport
Indonesia, sejumlah suku Pegunungan Tengah (lima suku kekerabatan), turut serta
bermigrasi ke wilayah ulayat Suku Kamoro. Akibat proses ini, seperti pada
wilayah Papua lainnya, menurut Theo Van Den Broek, di wilayah ini telah terjadi
dominasi ekonomi dan politik, dan bahkan eksploitasi terhadap penduduk asli.
Dan yang kedua mereka terabaikan secara sosial-budaya, serta martabat yang tak
pernah diakui.
Dari beberapa indikator, dengan
sumberdaya yang berlimpah, kondisi Kabupaten Mimika memang dapat dikatakan
lebih baik, dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Papua. Di wilayah
Papua, Indeks Pembanguan Manusia (IPM) Kabupetan Mimika, termasuk dalam
kategori menengah atas, pada posisi 67,99 pada tahun 2008. Namun secara umum
wilayah Papua, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih berada pada posisi
terendah dari seluruh wilayah di republik ini. Hal itu tentu menjadi sebuah ironi, dalam timbunan kelimpahan
kekayaan tanah pengharapan. Bahkan bilamana dilihat dari Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) per kapita—dengan penopang terbesar dari sektor
pertambangan, wilayah ini berada pada urutan ke-5 tertinggi setelah Jakarta,
Kalimantan Timur, Kepulauan Riau dan Riau.
Sedangkan Upah Minimum Propinsi
(UMP) di tahun 2010, mencapai Rp 1.326.500,00, di atas UMP DKI Jakarta. Angka
kemiskinan, menurut data resmi pemerintah, pada tahun 2008 mencapai 26,63%,
menurun bila dibandingkan tahun 2004, yang mencapai 38,8%. Angka tersebut juga
jauh lebih baik jika dibandingkan dengan keseluruhan wilayah Papua, di mana
angka kemiskinannya mencapai 37,08% dari total seluruh penduduk. Secara umum,
kabupetan ini menggantungkan ekonominya pada pertambangan tembaga dan emas yang
dikelola PT. Freeport Indonesia, sektor-sektor pendukung seperti perikanan,
pertanian dan industri, sekedar mengikuti laju dari pertambangan.
PT. Freeport Indonesia (PT.
FI)—awalnya bernama PT. Freeport Indonesia Incorporated (PT. FII), mulai
beroperasi di tanah Papua pada Maret 1967, pasca-ditandatanganinya kontrak
karya untuk jangka waktu 30 tahun. Kontrak karya lahir segera setelah
diundangkannya UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, pada Januari
1967. Sesuatu hal yang menimbulkan pertanyaan besar, dikarenakan belum jelasnya
status hukum wilayah Papua di kala itu. Tahun 1967 status hukum Papua masih
berada dibawah kendali UNTEA—lembaga PBB yang diserahi mandat untuk menjalankan
pemerintahan transisi di Papua, pasca-penyerahan teritori dari pemerintah
Kerajaan Belanda, sebagi hasil dari Perjanjian New York. UNTEA juga sekaligus
bertugas mempersiapkan penyelenggaraan plebisit total (Act of Free Choice)—pemerintah
Indonesia sering menyebutnya dengan istilah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera),
untuk menentukan pilihan rakyat setempat, apakah hendak berintegrasi dengan
Indonesia, atau mendirikan pemerintahan sendiri. Plebisit total tersebut baru
akan dilaksanakan pada tahun 1969, dua tahun setelah penandatanganan kontrak
karya.
Langkah
pemerintah Indonesia yang mengambil tindakan sepihak atas tanah Papua, mendapat
serangkaian kecaman. Perilaku tersebut dianggap sebagai tindakan yang tidak
fair, mengingat pada saat itu belum ada kejelasan status wilayah Papua. Di
Jakarta pun muncul kecurigaan, bahwa lahirnya UU Penanaman Modal Asing, yang
menjadi produk pertama pemerintahan Orde Baru, setelah berhasil merebut kursi
kekuasaan, merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memfasilitasi masuknya
Freeport ke tanah Papua. Kecurigaan tersebut dilatarbelakangi keinginan
Freeport, yang memang sudah sejak lama menginginkan untuk melakukan eksplorasi
di tanah Papua. Selain itu, bagi pemerintah republik pemberian kontrak karya
pada Freeport yang notabene adalah perusahaan Amerikan Serikat, adalah satu
upaya untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah Amerika, dalam plebisit total
penentuan status wilayah Papua.
Soeharto,
pemimpin tertinggi rezim Orde Baru, pada 3 Maret 1973, pun memberikan
pernyataan yang setengah membenarkan sinyalemen di atas. Dikatakan Soeharto,
bahwa Freeport adalah pelopor bagi penanaman modal asing di Indonesia.
Berdasarkan
kontrak karya tahun 1967, PT. Freeport Indonsia memegang konsesi pertambangan
atas wilayah Pegunungan Jayawijaya Selatan (Erstberg), dan sekitarnya,
yang kesemuanya adalah wilayah ulayat Suku Amungme. Kemudian untuk mendukung
aktivitas perusahaan, PT. Freeport Indonesia juga membutuhkan sejumlah lahan di
dataran rendah guna membangun infrastruktur perusahaan, termasuk perumahan
karyawan, bandara, dan pelabuhan laut, yang artinya juga akan memakan wilayah
ulayat Suku Kamoro di dataran rendah. Semenjak itulah penindasan dan perampasan
hak-hak kedua suku dimulai, baik oleh PT. Freeport Indonesia secara langsung,
maupun melalui pemerintah Indonesia, dengan seluruh aparat pendukungnya,
khususnya militer. Warga ditekan dan diintimidasi untuk menyerahkan tanah-tanah
adat mereka, untuk pembangunan sarana-prasarana perusahaan, beberapa
diantaranya diusir dari wilayah tempat tinggalnya. Pemerintah Indonesia dan PT.
Freeport memanfaatkan konflik ulayat antara orang Amungme dan Kamoro, untuk
merebut tanah-tanah yang disengketakan antar kedua suku.
Aparat
pemerintah menekan tokoh-tokoh adat salah satu suku, untuk menandatangani—cap
jempol, surat pernyataan pelepasan tanah-tanah ulayat, tanpa perlu adanya ganti
kerugian, bila suku yang lain menolak, akan dilakukan tindakan intimidasi dan
diberikan tekanan-tekanan, hingga misi mereka berhasil.
Serangkaian
tindakan perlawanan yang dilakukan warga, dengan berbekal busur dan panah,
serta semangat untuk mempertahankan tanah leluhur—ibu orang Amungme, dijawab
pemerintah dengan operasi bersenjata dari tentara nasional. Puluhan orang mati,
dibunuh oleh aparat pemerintahnya sendiri, demi sebuah upaya menjaga tradisi
dan kehormatan budaya serta nilai-nilai, yang dikandung dalam sebuah benda
bernama ‘tanah’. Amarah orang amungme membuncah, melihat ‘ibu’ mereka dijarah,
dirampas, dan diinjak-injak tanpa hormat, diri mereka sebagai manusia seperti
tak ada harganya lagi, di mata pemerintah dan arogansi industrialisasi yang
bersembunyi di balik semangat modernitas, dengan janji kemajuan.
Seperti
umumnya masyarakat di wilayah Indonesia lainnya, ketika Orde Baru berkuasa,
warga yang melawan, dituduh sebagai penghambat pembangunan, dan dan bagian dari
gerakan pengacau keamanan yang berafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka
(OPM). Stigmatisasi OPM menjadi stempel bagi pemerintah Indonesia dan aparat
keamanan untuk melakukan tindakan kekerasan, terhadap warga yang menolak
hadirnya PT. Freeport di tanah mereka.
Perlawanan
terhadap kehadiran Freeport dan militer di tanah Papua berlangsung tiada henti.
Sejalan dengan itu bentuk-bentuk tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi
manusia, yang dilakukan oleh aparat keamanan pun selalu menyertai. Perlawanan
tidak hanya dilakukan oleh warga lokal, tetapi melibatkan pula sejumlah
organisasi non-pemerintah di Jakarta, yang juga membangun jejaring dengan dunia
internasional, untuk memberikan tekanan massif kepada Freeport. Hingga pada
tahun 1996, Overseas Private Investment Corporation (OPIC), mencabut
asuransi politik PT. Freeport Indonesia sebesar US$ 100 juta, dengan alasan
telah terjadi serangkaian pelanggaran lingkungan dan sosial atas aktivitas yang
dilakukan oleh PT. Freeport. Berbarengan dengan itu, pada media pertama 1996,
sejumlah aksi besar juga digalang warga Suku Amungme, di Timika. Sejumlah
fasilitas perusahaan dirusak warga, mereka menuntut untuk bertemu dengan
pimpinan tertinggi Freeport, Mr. James R. Moffet.
Akibat
aksi-aksi tersebut, aktivitas PT. Freeport sempat mandeg selama empat hari
lamanya. Pada saat yang bersamaan, orang Amungme melalui lembaga adatnya,
Lemasa, dengan didampingi sejumlah NGO, juga melakukan tindakan hukum dengan
mangajukan gugatan class action terhadap Freeport McMoRan Copper and
Gold Inc, sebagai induk PT. Freeport Indonesia, di Louisiana, Amerika Serikat.
Gugatan tersebut diajukan atas sejumlah pelanggaran hak asasi manusia, yang
dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia terhadap Suku Amungme, selama beroperasi
di bumi Amungsa. Akibat serangkaian peristiwa tersebut, PT. Freeport Indonesia
mendapat sorotan tajam, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional.
Menyikapi
rentetan tuntutan tersebut, manajemen Freeport pada akhirnya mau berunding
dengan warga. Ketika bertemu beberapa perwakilan warga Timika di Tembagapura,
James R. Moffet, berjanji akan mempertimbangkan semua tuntutan warga. Pada
kesempatan tersebut, Moffet juga melontarkan pernyataan, bahwa Freeport akan
menggelontorkan 1% keuntungan kotornya, untuk suku-suku di sekitar wilayah
pertambangan PT. Freeport. Dana sebesar kurang lebih US$ 15 juta tersebut akan
diberikan selama 10 tahun, dengan besaran yang mengikuti fluktuasi keuntungan
PT. Freeport Indonesia. Dana tersebut dikenalkan Freeport sebagai ‘dana
kemitraan’ (trust fund), yang ditegaskan bahwa itu diberikan sebagai
dana pembangunan, yang tidak ada kaitannya dengan pengakuan atas tanah ulayat
atau rekognisi, dan bukan merupakan kompensasi atas segala tindakan perusakan
dan pelanggaran hak asasi manusia, yang terjadi sebelumnya. Masyarakat setempat
kemudian mengenal dana tersebut dengan peristilahan ‘dana satu persen’.
Selanjutnya dana satu persen
dibagikan kepada Pemda Papua, dengan total dana 34,5 milyar rupiah, alokasi
pembagiannya setiap suku di sekitar wilayah kontrak karya Freeport (dua suku
asli dan lima suku kekerabatan) akan mendapatkan 500 juta rupiah, sedangkan
sisanya, sebesar 31 milyar rupiah, akan diserhkan pada Pemda Papua, melalui
program Pengemangan Wilayah Timika Terpadu (PWT2). Meski beberapa suku, melalui
ketua-ketua sukunya menerima pemberian dana tersebut, namun Suku Amungme
melalui Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (LEMASA), menolak pemberian dana
tersebut, dengan alasan bahwa dana kemitraan tidak menyelesaikan akar persoalan
yang dialami warga.
Dana Kemitraan tidak menjawab
tuntutan Suku Amungme yang ingin diakui eksistensi dan integritasnya, menurut
LEMASA, pemberian dana tersebut adalah upaya Freeport untuk menjegal gugatan
Suku Amungme terhadap Freeport McMoRan di pengadilan negara bagian Louisana,
dan terakhir pembagian dana tersebut merupakan strategi Freeport untuk
memecah-belah suku-suku yang ada di sekitar kontrak karya.23 Namun, PT.
Freeport dengan menggunakan tangan pemerintah republik, dan aparat militernya,
terus-menerus melakukan tekanan dan intimidasi terhadap warga untuk menerima
dana yang dikucurkan secara sepihak tersebut.
B. Mengawetkan Objek, Kebijakan
Tanpa Partisipasi
Warga di tanah Papua nampaknya
memang tak pernah diakui eksistensinya. Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)
1969, yang diharapkan menjadi penentu masa depan dan nasib orang Papua,
ditengarai penuh dengan kecurangan dan tekanan. Pengingkaran terhadap orang
Papua lagi-lagi terjadi ketika PT. Freeport hendak membuka pertambangan di
tanah mereka. Freeport tak pernah meminta izin dalam mengeksplorasi tanah-tanah
ulayat mereka, harga diri dan kehormatan orang Amungme dan Kamoro
diinjak-injak, akibat kebijak sepihak dari Jakarta, yang seperti menjual
hak-hak kepemilikan orang-orang Papua pada PT. Freeport Indonesia.
Tidak hanya berhenti di situ,
perjuangan panjang orang Amungme dan Kamoro, serta warga asli lainnya, atas
tindakan sewenang-wenang Freeport dan aparat militer Indonesia, tidak segera
direspon pemerintah Jakarta, untuk secepatnya memperbaiki dan mengubah
pendekatan dalam pengambilan kebijakan di tanah Papua. Ide pemberian dana
kemitraan (trust fund) yang digagas Moffet, hanya dikonsultasikan oleh
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Pemda Papua—Irian Jaya waktu
itu, pejabat-pejabat Freeport, dan petinggi militer, tanpa pernah melibatkan
warga Mimika. Komandan Jendral Komando Pasukan Khusus (KOPASUS) TNI Angkatan
Darat, Prabowo Subiyanto, yang tidak jelas unsur mewakili kepentingan siapa,
justru dilibatkan dalam pertemuan konsultasi tersebut. Dari pertemuan
konsultasi tersebut, akhirnya Bappenas memutuskan untuk memasukkan dana satu
persen ke dalam proyek PWT2, yang sudah dirancang pemerintah pusat. Proyek ini
dikelola langsung oleh pejabat Provinsi Papua, dan Freeport menyatakan tidak
lagi bertanggung jawab atas penggunaan seluruh dana hibah tersebut.
Tanpa
ada penjelasan, perincian, atau bahkan sosialisasi—penyuluhan dalam bahasa Orde
Baru—sekali pun, mengenai pelaksanaan program Pengkembangan Wilayah Timika
Terpadu (PWT2), masyarakat dipaksa untuk menerima program tersebut, meski tak
tahu arah dan tujuan program. Proyek Pengemangan Wilayah Timika Terpadu (PWT2),
sebenarnya muncul untuk menyikapi memburuknya pemberitaan internasional atas
situasi di Mimika, terutama terkait dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia,
hak ulayat atas tanah, kerusakan lingkunan, dan kerawanan sosial, yang
diakibatkan oleh hadirnya PT. Freeport Indonesia di tanah Papua. Proyek ini
menjadi semacam jalan pintas untuk menyelesaikan serangkaian permasalahan yang
melingkupi kehadiran Freeport dan tindakan brutal aparat militer Indonesia.
Pendekatan top down selalu diterapkan Jakarta, dalam pengambilan
kebijakan di tanah Papua, masyarakat tak dianggap, mereka sekedar menjadi
objek, yang harus selalu tunduk patuh terhadap semua kebijakan yang diterapkan
negara. Seperti program pengembangan wilayah terpadu ini, yang dijalankan dengan
tergesa, serta nihil partisipasi dari tokoh-tokoh lokal dan gereja. Beragam
kebijakan yang berkaitan dan menyangkut diri orang Papua, selalu ditentukan
oleh orang luar, keluh orang Papua.
Hadirnya
PW2T yang tidak menyelesaikan akar dari keseluruhan permasalahan yang
berkecamuk di Mimika, memecahbelah suku, baik di dalam internal suku maupun
antara suku satu dengan suku lainnya, juga menimbulkan serangkaian persoalan
turunan. Dalam pengelolaan dana PW2T, suku-suku yang hendak mengakses atau
menggunakan dana yang disediakan PW2T, terlebih dahulu harus mengorganisir
dalam bentuk badan hukum sejenis yayasan. Yayasan-yayasan yang mewakili dua
suku asli dan lima suku kekerabatan tersebut, selanjutnya diharuskan membuat
proposal untuk diajukan pada PW2T, guna mendapatkan dana kemitraan. PW2T
kemudian akan menyeleksi proposal-proposal yayasan yang masuk, setelah proposal
terseleksi baru PW2T akan mengajukan permohonan pendanaan pada manajemen PT.
Freeport, melalui Freeport Fund for Irian Jaya Development (FFIJD).
Mekanisme
tersebut sekaligus menganulir pernyataan petinggi Freeport sebelumnya, yang
mengatakan hendak menggelontorkan mentah-mentah dana satu persen keuntungan
kotor Freeport, pada warga asli dan pemerintah daerah. Pada kenyataanya, dana
tersebut tetap dikelola di Freeport, dan hanya dikucurkan ketika ada pengajuan
proposal dari PW2T, sehingga setiap tahun jika dihitung dana yang dikucurkan
tidak pernah mencapai satu persen dari keuntungan Freeport. Sejumlah informan
lokal pun mengaku tak pernah tahu berapa besar keuntungan Freeport setiap
tahunnya. Gregorius Okoare, salah seorang tokoh masyarakat Suku Kamoro
menyatakan, “kalau pun setiap tahun kami dibohongi Freeport, kami pun tak tahu,
karena kami tak pernah tahu berapa besar keuntungan Freeport setiap tahunnya.
Masyarakat sudah dibodohi duluan dengan nominal uang yang sangat banyak,
milayaran, angka yang masyarakat tak pernah dengar sebelumnya”.Akibat pola
pengelolaan dana yang demikian, masyarakat tak pernah tahu penggunaan dana satu
persen, untuk kegiatan dan diarahkan ke dalam program apa saja, dan siapa
sasaranya. Berapa persen dari dana satu persen yang telah dipakai pun tidak
diketahui. Persoalan kian memburuk, akibat perilaku purba manusia, korupsi.
Pengelolaan dana satu persen, yang mengharuskan didirikannya suatu yayasan
untuk mewakili tiap-tiap suku, telah melahirkan elit baru dari setiap suku.
Elit-elit baru yang tidak ditopang oleh pendidikan memadai, berakibat pada
pengelolaan dana yang amburadul. Penggunaan dana tidak tepat sasaran, dan tidak
diketahui untuk apa penggunaan dana tersebut.
Pada akhirnya, masyarakat berani
menuntut pertanggungjawaban atas centang-perenang penggunaan dana satu persen
tersebut. Sejumlah pengurus yayasan bahkan diminta untuk menyerahkan seluruh
uang yang pernah mereka terima kepada masyarakat, secara tunai, karena
dana-dana dimaksud dianggap tidak jelas penggunaanya dan tidak tepat sasaran.
Parahnya, demi mendapatkan dana kemitraan, di Mimika tumbuh yayasan-yayasan
liar, yang mengatasnamakan suku-suku tertentu. Perilaku-perilaku semacam itu,
yang membuat konflik warga asli kian memanas, situasi masyarakat kian tegang,
karena tidak adanya sikap saling percaya satu sama lain.Imbas lebih buruk dari
digulirkannya dana satu persen adalah berubahnya sikap dan pola hidup masyarakat,
dari yang semula sangat bergantung dengan alam, menjadi sangat bergantung pada
uang. Mengetahui begitu banyaknya uang yang dikucurkan Freeport melalui dana
kemitraan, masyarakat lebih mengutamakan dan menekankan pembuatan proposal
untuk diajukan pada yayasan, guna mencukupi kebutuhan keuangan mereka. Tradisi
bercocok tanam, berburu, dan meramu sagu, lambat laun mereka tinggalkan,
masyarakat makin malas untuk mengolah dan memanfaatkan alamnya, mereka menjadi
sangat bergantung dan mengandalkan belas kasihan Freeport. Meski sebenarnya,
penyebab utama dan pertama mereka meninggalkan tradisi lama mereka, adalah
karena tanah-tanah mereka, yang seharusnya digunakan untuk bercocok tanam,
direbut oleh PT. Freeport, sementara sungan dan pantai tempat mencari ikan,
dipenuhi oleh tailing dan limbah dari produksi PT. Freeport Indonesia.Akibat
perputaran uang yang begitu besar, masyarakat pun hanya mengetahui uang-uang
dengan nominal yang besar, sehingga setiap kali terjadi perselisihan antar
kelompok atau suku, mereka selalu mematok biaya ganti rugi di atas satu milyar,
atau sedikitnya ratusan juta rupiah. “Padahal mereka sebenarnya tak tahu,
seberapa banyak uang satu milyar itu, tapi gara-gara Freeport mengucurkan uang
dengan nilai milyaran, yang mereka lihat sangat banyak, setiap negosiasi bila
terjadi perselisihan, mereka selalu meminta tebusan dengan nilai milyar”, papar
Alfian Kartono, kontributor sebuah stasiun televisi nasional yang sudah lama
bermukim di Timika.
Tabel
2: Evolusi Pola Hidup Warga Asli Mimika
Pra-dana Kemitraan
|
|
Pasca-dana Kemitraan
(Juni 1996)
|
Suku Kamoro
|
Suku Amungme
|
Mencari ikan di
sungai-sungai, dan di laut, serta meramu sagu yang banyak terdapat di dataran
rendah. Hidup bergantung pada sungai, sampan, dan sagu (3S).
|
Bercocok tanam secara
tradisional, dengan menanam umbi-umbian, dan berternak babi, serta berburu.
Intinya hidup mereka bergantung pada tani, dan ternak (2T).
|
Dari pada bertani, beternak,
mencari ikan, dan berpangkur sagu, mereka lebih mengandalkan ‘proposal’ untuk
mendapatkan dana satu persen, guna mencukupi kebutuhan dasar hidup mereka.
|
|
|
|
|
Sumber:
diformulasikan
dari keterangan sejumlah informan.
Perilaku
pemerintah daerah pun tak kalah buruk, setelah adanya dana satu persen. Mereka
memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat atas mekanisme penggunaan dana tersebut.
Banyak proyek-proyek pemerintah yang telah dikerjakan sebelumnya, yang
seharusnya dibiayai dengan anggaran APBD dan APBN, kemudian diadakan kembali
dengan menggunakan dana satu persen, yang seharusnya menjadi hak masyarakat.
Hadirnya dana satu persen, mengakibatkan tumpang tindih penganggaran pada
proyek-proyek pemerintah, tidak adanya transparansi dan akuntabilitas
penggunaan dana, menjadi benteng bagi pemerintah, untuk memanfatkan semaunya
dana-dana yang tersedia. Sementara masyarakat tak punya akses untuk membuka itu
semua. Itu mungkin alasan pemerintah, untuk memaksakan pengucuran dana satu
persen, meskipun ada penolakan, dan masyarakat masih bertanya-tanya mengenai
mekanisme dan tujuan dari program tersebut.
Setelah
runtuhnya pemerintahan Orde Baru, situasi di Mimika pun tak banyak berubah.
Wilayah ini hanya berubah status kepemerintahan, dari yang semula Kabupaten
Administratif menjadi kabupaten otonom. Kendati kursi-kursi pemerintahan
diduduki warga-warga lokal, namun pada kenyataannya keberpihakan terhadap warga
pribumi, tidak membaik. Keberadaan PT. Freeport Indonesia dan aparat militer
yang masih terus mencengkram kuat di wilayah ini tetapi menjadi momok, yang
menyulitkan adanya perubahan signifikan. Kebijakan-kebijakan pemerintahan masih
menggunakan pola-pola lama, yang cenderung top down dan menihilkan
partisipasi.
Tabel
3: Pola Kebijakan Top Down di Mimika
Salah
satu bentuk kebijakan pasca-Orde Baru yang dianggap sangat bersifat top down,
adalah hadirnya program Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK). Program
ini digulirkan oleh pemerintah provinsi, ketika awal gubernur Barnabas Suebu
berkuasa. Kebijakan pembangunan pada pemerintahan Barnabas Suebu ini hendak
menekankan pada kampung sebagai basis pembangunannya. Tiga pendekatan penting
dalam program RESPEK adalah adanya keberpihakan, pemberdayaan, dan kemandirian.
Langkah tersebut diambil oleh pemerintahan Suebu, dikarena orang Papua asli
yang secara kualitas sumberdaya manusianya masih tertinggal, dianggap tidak
mampu untuk bersaing secara terbuka dengan orang pendatang, sehingga memerlukan
suatu tindakan afirmasi. Bentuk afirmasi diberikan dengan pemberian block grant
sebesar 100 juta rupiah setiap kampung di Papua. Selanjutnya, menurut keranka
program yang dibuat, penggunaan dana tersebut harus memenuhi beberapa
persyaratan, yakni harus adanya perencanaan, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban.
Namun
demikian, dalam pelaksanannya tidak sesuai apa yang dipersyaratkan di dalam
kerangka program RESPEK. Program yang digulirkan terutama untuk pemberdayaan
ekonomi ini orang asli Papua ini, justru jauh dari bau pemberdayaan. Allo Rafa,
anggota DPR Kabupaten Mimika mengungkapkan, “bolehlah program itu terlihat
bagus, dan memiliki pendanaan yang besar, tetapi kalau tidak ada
juklak—pentunjuk pelaksanan, juknis—petunjuk teknis—nya apa bisa berjalan.
Sampai sekarang program itu tidak ada juklak-juknisnya, tetapi uang sudah
dikucurkan”. Seperti periode-periode sebelumnya, ketika warga masih
bertanya-tanya tentang maksud dan tujuan dari program tersebut, tiba-tiba
pemerintah sudah menggelontorkan dana, padahal masyarakat belum memiliki
perencanaan pembangunan yang jelas.
Akibatnya,
dana RESPEK yang seharusnya digunakan untuk program pemberdayaan, malah digunakan
untuk pembangunan infrastruktur fisik. Bahkan di beberapa kampung, dana
tersebut dibagi-bagikan secara tunai kepada masing-masing kepala keluarga.
Pernyataan
senada juga diungkapkan oleh Matheus Adadikam, Pendeta GKI Klasis Mimika,
menurutnya penggunaan dana-dana Otsus—otonomi khusus, yang diwujudkan dalam
program RESPEK, tidak digunakan untuk program-program pemberdayaan masyarakat,
dikarenakan perangkat-perangkat di bawah belum dibangun, uang sudah digulirkan
terlebih dahulu.
Kecenderungan lain adalah,
masyarakat seringkali membuat program-program yang seharusnya menjadi
kerja-kerja pemerintah, yang anggarannya sudah dialokasikan di APBD. Masyarakat
seperti mengambil alih kewajiban pemerintah. Dana yang seharusnya digunakan
untuk pemberdayaan masyarakat, malah digunakan untuk membiayai pembangunan
infrastruktur fisik yang seharusnya menjadi tugas pemerintah. “Sudah sering
saya katakan pada masyarakat, jangan membuat program yang seharusnya menjadi
program pemerintah, kalau mereka melakukan itu, justru mereka mengambil alih
kewajiban pemerintah, janganlah mereka kerjakan apa yang harus dibiayai negara,
kalau itu diambila alih, lalu anggaran pemerintah untuk apa?” lanjut Adadi
Kesal dengan sikap pemerintah yang tak kunjung berubah, Thomas Wanmang, salah seorang
tokoh masyarakat Amungme menegaskan, ”pokoknya kalau semua program pemerintah
orientasinya masih dari proyek ke proyek, nasib orang Papua tidak akan berubah.
Pemerintah cuma buang-buang uang saja, masyarakat tidak pernah diberdayakan”.
Ungkapan yang sama juga disampaikan, Uskup Timika, Mgr. John Philip Saklil Pr,
menurutnya selama ini setiap program yang digulirkan pemerintah, logikanya
semua masih proyek, tidak menyerap kebutuhan masyarakat yang senyatanya.
Program-program pemerintah sifatnya masih karitatif semua, tidak ada yang
memiliki nalar pemberdayaan. “Kesannya hanya menghabis-habiskan uang semata,
dan masyarakat pun sudah paham, program pemerintah ya sekedar proyek”, ujar
Uskup.
Khusus untuk wilayah Mimika,
selain mendapatkan dana RESPEK dari pemerintah provinsi, setiap kampung juga
mendapatkan dana pemerintah kabupaten, melalui program ‘Eme Neme Yaware’, yang
besarnya juga 100 juta rupiah. Belum lagi dana kemitraan yang digulirkan
Freeport melalui LPMAK (Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Amungme Kamoro),
yang juga sebesar 100 juta rupiah setiap kampung di Mimika, khusus untuk
kampung dua suku asli dan lima kekerabatan suku. Nasib dana-dana tersebut pun
sama, tak jelas penggunannya. Wanmang menggugat, “orang Jakarta bilang, “orang
Papua itu bodok, banyak uang tapi tetap miskin”, iya orang Jakarta kasih terus
minum mabuk, orang Papua mabuk terus, tidak diberdayakan bagaimana menggunakan
uang yang benar”. Wawancara
Ketika diklarifikasi ke DPRD,
Allo Rafra membenarkan kondisi tersebut. Memang benar diadakan Musrembang,
tetapi di dalam Musrembang tidak pernah ada usulan dari bawah, dari kampung.
Musrembang hanya menjadi sesuatu hal yang seolah-olah sudah rutin, sehingga
tidak ada ekspresi dari bawah yang benar-benar naik. Pembangunan semuanya bersifat
top down, tidak ada yang bottom up. Tidak pernah ada pikiran
bagimana pemerintah memberdayakan masyarakat, karena pemerintahan sendiri
sepertinya memang sudah tidak ada.
C. Kelimpahan Tanpa Akses,
Apatisme Warga Terhadap Hak
“... ini sudah berlangsung lama,
jadi masyarakat sudah apatis,
ada yang meminta haknya dipenuhi
tapi tak pernah diberi”.
(A.Allo Rafra, mantan Plt.
Bupati Mimika]
Berpuluh tahun lamanya orang
Mimika hidup menderita, penuh dengan kesengsaraan yang memilukan, akibat
keserakahan kapitalisme internasional, yang mewujud dalam PT. Freeport
Indonesia, dan tindakan-tindakan brutal mesin-mesin perang republik, Tentara
Nasional Indonesia (TNI). Tanah yang menjadi instrumen utama dalam pemenuhan
kebutuhan dasar (basic need), direbut, dikuasi, dan eksploitasi oleh
Freeport sedemikian massif, dengan bantuan tentara sebagai anjing penjaganya.
Selain itu, Freeport juga telah mendistorsi nilai tanah, sebagaimana dimaknai
orang Mimika. Bagi orang Mimika, tanah tidak hanya sebatas benda bernilai ekonomis
semata, tetapi di dalamnya juga terdapat unsur-unsur religi, budaya, dan
politik. Kehormatan dan harga diri orang Mimika diinjak-injak Freeport dan
pemerintah Indonesia. Tindakan arogan Freeport tidak sekedar menimbulkan
kerugian materil, dengan hilangnya tanah-tanah warga pribumi, tetapi juga
menimbulkan kerugian imateril yang luar biasa, atas budaya dan adat-istiadat
penduduk asli.
Jangankan ada penggantian atas
perampasan hak yang dilakukan perusahaan, meminta izin pada warga setempat,
ketika hendak melakukan eksplorasi pun tidak. Eksistensi warga asli sebagai
manusia dan pemegang ulayat, seperti tak ada arti dan harganya di mata
Freeport. Tekanan yang terus-menerus dan rendahnya tingkat pendidikan membuat
warga tidak memahami sepenuhnya posisinya sebagai warga, dan arti penting
negara dalam memenuhi kebutuhan dan hak-haknya sebagai warga. Situasi tersebut
diperburuk dengan kondisi politik setempat, yang kurang memberikan ruang bagi
partisipasi, dan miskin memberikan informasi pada warga.
Pola-pola pemerintahan Orde Baru,
yang memanfaatkan kekuatan militer dan kejelian telik sandi, masih berlaku di
wilayah ini. Masyarakat tak berani bicara bebas, karena selalu berada di bawah
bayang-bayang dan ancaman represifitas aparat. Hal serupa pun terjadi pada aktor-aktor
politik, mereka tidak ada keberanian untuk bicara fakta, dan memberikan kritik
secara langsung pada pelaku kekuasaan. Tapi Allo Rafra menampik sinyalemen itu,
menurut dia orang tak berani bicara, mungkin karena tak mengerti dan memahami
persoalan, jadi memilih diam. Namun, ketika dikejar dengan pertanyaan lebih
jauh, mengenai sengkarut persoalan di Mimika, politisi PDIP ini pun tiba-tiba
menahan penuturannya, “jangan berbicara di sini, mas—peneliti. Di sini tembok
punya telinga, angin punya mata, lebih baik berbicara di tempat lain”.
Persoalan ekonomi sesunguhnya
menjadi problem utama bagi masyarakat Mimika. Meski tanah mereka kaya akan
sumber daya, tetapi mereka tak punya akses di bumi sendiri. Seluruh sumber daya
alam dibawa lari keluar Mimika, Thomas Wanmang berseloroh, “emas, tembaga,
semuanya dibawa lari keluar oleh Freeport, orang Papua cuma dapat lumpur dan
batunya saja”. Periode 1967-1996 adalah masa terburuk bagi warga Mimika,
khususnya bagi orang Amungme dan orang Kamoro, dimana tanah mereka dirampas,
martabat dan harga diri diinjak-injak, dan mendapat intimidasi, serta tindakan
kekerasan dari aparat militer secara terus-menerus. Kondisi mulai membaik
setelah adanya dana kemitraan di tahun 1996, meskipun pada mulanya masyarakat
Amungme-Kamoro menolak dana tersebut. Setidaknya, setelah adanya dana
kemitraan, ada pendanaan yang keluar dari Freeport untuk masyarakat, dari yang
sebelumnya tidak ada sama sekali.
Awalnya, pengelolaan dana
tersebut dimonopoli oleh pemerintah, melalui program PW2T, dan masyarakat hanya
bisa mengaksesnya melalui institusi-institusi berbadan hukum, yang dianggap
mewakili suku-suku di Mimika. Akan tetapi, buruknya pengelolaan dana oleh
pemerintah, menjadikan penggunaan dana tersebut tidak tepat sasaran, tidak
memberdaykan warga Mimika, numun justru digunakan untuk pembangunan
infrastruktur semata, yang seharusnya dibiayai anggaran negara. Selain itu,
banyaknya institusi-institusi liar yang mengatasnamakan suku tertentu, demi
mendapatkan uang dari Freeport, juga kian memperunyam persoalan. Imbasnya,
setelah berakhirnya Orde Baru pada 1998, program PW2T akhirnya diubah
pengelolaannya, tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah. Atas prakarsa Lembaga
Masyarakat Adat Suku Amungme (LEMASA) dan Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro
(LEMASKO), kemudian dibentuk sebuah lembaga baru, yang mewadahi unsur-unsur
masyarakat adat, pemerintah, dan PT. Freeport Indonesia. Lembaga baru ini
dinamakan sebagai Lembaga Pengembangan Masyarakat Irian Jaya (LPMI), dan
selanjutnya diubah kembali menjadi Lembaga Pengembangan Masyarkat
Amungme-Kamoro (LPMAK).
LPMAK bermisi meningkatkan
kualitas hidup dan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat Suku Amungme dan
Suku Kamoro, serta lima kekerabatan suku yang ada di Mimika. Sumber pendanaan
dari LPMAK berasal dari dana satu persen yang digulirkan Freeport sejak tahun
1996 hingga tahun 2006. Setiap tahunnya, LPMAK sedikitnya menganggarkan dana
200 milyar rupiah untuk program pengembanan masyarakat di Mimika.34
Sehar-harinya, LPMAK dikelola oleh suatu badan musyawarah yang terdiri dari
perwakilan Pemda Mimika, perwakilan dari Suku Amungme dan Suku Kamoro,
perwakilan gereja di Mimika, serta Vice President Director PT. Freeport
Indonesia. LPMAK memiliki tiga program pengembangan utama, yang terdiri dari
kesehatan, pendidikan dan pembangunan ekonomi.
Namun begitu, Allo Rafra
menuturkan, meski program-program pengembangan yang sudah dilakukan LPMAK patut
diapresiasi, akan tetapi selama masih ada Freeport di dalam tubuh LPMAK,
masyarakat tetap tidak akan berdaya. Ditegaskan Rafra, “Freeport itu tidak
pernah memberikan laporan secara terbuka pada pemerintah kabupaten Mimika,
berapa hasil yang ditambang, berapa keuntungan yang diperoleh. Freeport ini
negara dalam negara, mereka merasa tak punya kewajian untuk melaporkan kegiantannya
pada pemerintah daerah. Selama dua tahun jadi pejabat bupati, saya tak pernah
dapat laporan dari Freeport”. Diceritakannya, rakyat tidak pernah merasa
sejahtera dengan kehadiran Freeport, mereka memahami bahwa hak-hak mereka
diambil, tetapi karena keluguan mereka, akhirnya menerima begitu saja, segala
tingkah polah Freeport. Termasuk keberadaan wakil presiden direktur Freeport di
dalam LPMAK, yang sesungguhnya tidak ada relasinya dengan kelembagaan LPMAK.
Lebih lanjut dijelaskan Rafra,
keseluruhan dana LPMAK sebenarnya adalah milik masyarakat, yang sudah
dihibahkan Freeport seluruhnya, sejak tahun 1996 hingga tahun 2006. Lucunya,
untuk menurunkan dana-dana tersebut, guna pelaksanaan program-programnya, LPMAK
harus mendapatkan persetujuan dari Freeport. Artinya, bilamana Freeport tidak
menyetujui program yang hendak digulirkan, maka dana milik masyarakat tersebut
pun tak dapat diakses. Sehingga, selama Freeport masih campur tangan dalam
kelembagaan dan mekanisme pendanaan LPMAK, masa depan orang Mimika akan tetap
dikendalikan oleh Freeport.
Pendapat
senada juga dikemukakan oleh Gregorius Okoare, salah seorang tokoh masyarakat
Kamoro, yang juga difasilitasi oleh LPMAK, semenjak sekolah, hingga sekarang
mendirikan sebuah badan usaha, berupa penanaman di lahan tailing Freeport.
Dijelaskannya, meskipun Freeport membantu dalam proses usahanya, tetapi secara
umum sepertinya Freeport tidak rela, ketika warga asli Mimika hendak maju
secara ekonomi. Kelas pengusaha sulit ditemukan di Mimika, karena ruang yang disediakan
Freeport tidak memadai. Tjahjono, Jurnasil pada sebuah media nasional,
menceritakan hal serupa, “sebenarnya banyak pengusaha-pengusaha lokal yang
sebenarnya bias maju, dengan asistensi dari LPMAK, akan tetapi ketika mereka
sudah mendekati kelas menengah pengusaha, dan mulai bisa menghidupi kelompok
warga lainnya, tiba-tiba program asistensi dihentikan sepihak oleh Freeport,
dengan tidak lagi menyetujui anggaran yang diajukan LPMAK”.
Pengalaman
serupa juga dialami oleh Thomas Wanmang. Sebagai salah satu seorang tokoh Masyarakat
Amungme, Thomas Wanmang mendirikan sebuah koperasi untuk menampung hasil-hasil
pertanian dari mama-mama Suku Amungme. Kemudian untuk menyalurkan
komunitas-komunitas pertanian tersebut, Thomas Wanmang membuat memorandum of
understanding (MoU) dengan Freeport, untuk menerima komunitas-komunitas
tersebut, guna mencukupi kebutuhan pangan pekerja-pekarja Freeport yang
jumlahnya puluhan ribu. Gampangnya, koperasi yang didirikan Wanmang dengan
beberapa tokoh Amungme, menjadi pemasok bagi pemenuhan kebutuhan pangan
pekerja-pekerja Freeport.
Pada
mulanya kerjasaman ini berjalan bagus, hingga makin banyak petani-petani
Amungme yang memasok hasil pertanian ke koperasi. Namun, setelah berlangsung
beberapa tahun, tiba-tiba Freeport membuat ulah dengan menunda pembayaran atas
komoditas yang dipasok ke Freeport. Akibatnya koperasi tidak bisa membayar
komuditas-komoditas tersebut kepada petani. Wanmang mencurigai, tindakan
tersebut adalah upaya Freeport untuk mematikan koperasi yang suduh tumbuh baik.
Parahnya kemudian, secara sepihak Freeport memutuskan MoU dengan koperasi, dan
mengalihkan kerjasaman pasokan pangan dengan sebuah perusahaan yang
berafisilasi dengan Media Group, PT. Pangan Sari.
Kota
yang didirikan oleh para pekerja ini, nampaknya justru meng-alienasi
warga-warga lokal untuk mendapatkan pekerjaan. PT. Freeport sendiri, yang
terang melakukan eksploitasi terhadap sumberdaya, yang asal-muasalnya adalah
milik warga asli, senyatanya juga kurang memberikan kesempatan bagi warga asli,
untuk masuk ke dalam Freeport sebagai pekerjanya. Kualitas sumberdaya manusia,
selalu menjadi alasan utama bagi Freeport untuk menampik masuknya warga-warga
lokal. Menurut data resmi Freeport, dari 20.600 orang yang bekerja untuk
Freeport, jumlah warga asli hanya sekitar 3.040 orang (14,75%). Menurut
Freeport jumlah tersebut sudah signifinkan, bila dibandingan dengan
periode-periode sebelumnya, seperti pada tahun 1996, dimana jumlah pekerja
lokal hanya 600 orang.
Minimnya
serapan tenaga kerja oleh Freeport memunculkan banyak persoalan bagi warga
lokal. Selain persoalan ekonomi, dampak sosial yang diakibatkan juga kian
mengkhawatirkan. Data dari Dinas Tenaga Kerja Kab. Mimika, menyebutkan angka
pencari kerja yang terdaftar di tahun 2008, tercatat sebanyak 23.882 orang,
sedangkan serapannya hanya 390 orang. Para pencari kerja tersebut, sebagian
besar diantaranya adalah lulusan SMA, presentasenya mencapai 31% dari total
pencari kerja.
Informan Wawancara dengan
Tjahjono E.P. Dampak sosial dari rendahnya serapan tenaga kerja, dicontohkan
Thomas Wanmang dalam cuplikan berikut, “generasi muda Mimika, mahasiswa
sekali pun, bukanya pegang pena, tetapi malah pegang botol minum mabuk di
pinggir jalan, ini akibat mereka tidak diberi kesempatan, pemerintah
menelantarkannya”.
Dampak sosial paling terasa
belakangan ini adalah konflik berkepanjangan kampung Kwamki Lama yang tak
segera bisa diselesaikan. Menurut sejumlah informan, konflik di wilayah ini
sesungguhnya dilatarbelakangi oleh permasalahan-permasalahan kecil, namun dikarenakan
mayoritas warga menganggur, akibat diusir dari tempat-tempat pendulangan emas,
mereka menjadi mudah untuk disulut konflik dan terus-menerus berkelahi. Salah
seorang tokoh Kwamki Lama menyatakan, “ini persoalan kecil, tetapi karena
pemerintah bodok, mereka tidak mampu menyelesaikannya, mana janji-janji bupati,
pemerintah, yang akan membawa program-program untuk kami, memajukan kami, beri
kami pekerjaan agar tidak berkelahi terus. Coba lihat di luar Timika, tidak ada
yang berkelahi seperti ini, tapi karena pemerintah bodok, kami berkelahi”.
Luther Bonggoibo, Kepala Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Mimika, pun mengakui jika angka pengangguran di Mimika
cukup tinggi, menurutnya itu terjadi karena makin banyaknya pendatang yang
masuk ke wilayah Mimika, dengan harapan bisa diterima bekerja di Freeport.
Untuk memecahkan persoalan minimnya serapan lapangan pekerjaan bagi warga
lokal, Bonggoibo mengaku telah memberikan himbauan pada perusahaan-perusahaan
di Mimika untuk lebih mengutamakan putra-putra daerah dalam penerimaan tenaga
kerja. Selain itu, Pemda bekerjasama dengan LPMAK, dan PT. Freeport juga telah
mendirikan Institute Pertambangan Nemangkawi, dalam upaya memperbanyak jumlah
tenaga kerja lokal di dalam PT. Freeport.
Sayangnya,
program-program untuk memperluas kesempatan kerja bagi warga asli khususnya,
tidak ditopang dengan anggaran yang memadai. Anggaran untuk bidang
ketenagakerjaan hanya Rp 5.454.250.000,00 atau sekitar 0,39% dari total APBD
Mimika, yang mencapai 1,4 trilyun rupiah. Parahnya, dari temuan penulis
diketahui dari total anggaran tersebut, 84% diantaranya atau Rp
4.581.450.000,00 justru digunakan untuk belanja aparat. Sedangkan yang
dialokasikan untuk belanja publik hanya sekitar Rp 872.750.000,00 hanya 16%
saja dari total anggaran bidang ketenagakerjaan.
Tabel
4: Alokasi Anggaran Ketenagakerjaan Kab. Mimika 2010.