Selasa, 14 Oktober 2014

Pemda Mimika Seriusi Solusi Masalah Freeport, SPSI dan 7 Suku

Pemda Mimika Seriusi Solusi Masalah Freeport, SPSI dan 7 Suku

Rapat bersama Bupati Mimika, Eltinus Omaleng dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Rozik Boedioro Soetjipto,Susana rapat bersama, Jumat 10 Oktober 2014 (Jubi/Istimewa)
Rapat bersama Bupati Mimika, Eltinus Omaleng dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Rozik Boedioro Soetjipto,Susana rapat bersama, Jumat 10 Oktober 2014 (Jubi/Istimewa)
Timika, 13/10 (Jubi) — Perjalanan luar kota Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, selain menerima Raskin Award 2014, sekaligus menyelesaikan masalah tuntutan SPSI dan Pemilik Hak Ulayat kepada PT. Freeport.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Humas Setda Mimika, Ida Wahyuni. Ida menjelaskan, rapat permasalahan Freeport  antara Bupati Mimika, Manajemen FI dan Perwakilan karyawan 7 suku di mulai pukul 15.00 – 19.00 WIB, bertempat di Hotel Darmawangsa, Jakarta.
“Agenda Bupati Mimika pada hari Jumat (10/10), rapat bersama Presiden Direktur PT.FI , Rozik Boedioro Soetjipto dan PUK SPSI,” ujar Ida Wahyuni kepada tabloidjubi.com, Senin (13/9) malam.
Dalam rapat tersebut, hadir Waket DPRD Mimika, Pit Magal, Ketua PUK SPSI PTFI, Sudiro, Yopi Kilangin dan Assisten Dua, Olof Halley, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Dion Mameyau, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Vitalis Yumte dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Sherly Lumenta.
Presiden Direktur, Rozik Boedioro Soetjipto menyampaikan perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi untuk memyelesaikan masalah yang terjadi beberapa waktu lalu dan mencari solusi untuk kepentingan bersama.
Sementara itu, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE., mengatakan, bahwa pemerintah daerah akan melakukan upaya – upaya untuk mencari solusi masalah yang terjadi dengan karyawan yang bekerja di PT Freeport Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Omaleng menyerahkan tuntutan dari PUK SPSI kepada Mimika pertanggal 2 Oktober di Tembagapura kepada Presiden Direktur PT.FI , Rozik Boedioro Soetjipto. Rozik akan melanjtkan tuntutan ini ke Phoenix, Amerika.
Dalam rapat tersebut juga, Ketua PUK SPSI, Sudiro menyampaikan hal-hal yang menjadi keluhan dan menyampaikan apresiasi kepada Bupati Mimika, Eltnus Omaleng yang yang langsung melakukan kunjungan  ke Tembagapura beberapa waktu lalu untuk mendengarkan aspirasi karyawan dan menindaklanjutinya.
Sebelumnya, Rabu (8/10) dini hari sekitar pukul 01.00 WIT, pekerja dari tujuh suku menggelar aksi pemalangan akses jalan di samping warehouse RCBK, Ridge Camp, mile 72, Distrik Tembagapura. Masyarakat pekerja melakukan aksi dengan memasang tenda dan memarkirkan sebuah kendaraan alat berat, hingga melintang pada jalan, sehingga menyebabkan akses jalan tertutup.
“Jadi mereka mau diperhatikan khusus. Itu artinya mereka punya lembaga yang sudah disiapkan dan mereka tunggu pengakuan management. Nah itu yang mereka tunggu selama empat tahun,” jelas Bupati, saat dikonfirmasi usai kegiatan peletakan batu pertama Gereja Kingmi di jalan Agimuga, mile 32, Rabu (8/10) lalu. (Jubi/Eveerth)

Vanuatu Berencana Buka Kedutaan di Jakarta Hubungan bilateral Indonesia-Vanuatu sempat tidak harmonis.

Vanuatu Berencana Buka Kedutaan di Jakarta
Hubungan bilateral Indonesia-Vanuatu sempat tidak harmonis.
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa Lesthia Kertopati, Nila Chrisna Yulika | Jum'at, 10 Oktober 2014, 19:26 WIB VIVAnews - Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, mengatakan bahwa Bali Democracy Forum memiliki manfaat yang baik untuk negara-negara di Asia Pasifik. Bahkan, kata dia, bisa mempererat hubungan bilateral antarnegara.

Salah satu contohnya, kata Marty, Indonesia dengan Vanuatu yang sebelumnya digambarkan punya hubungan tidak harmonis, bahkan saling berseberangan.

"Sekarang sudah berubah 180 derajat," kata Marty di Nusa Dua, Bali, Jumat, 10 Oktober 2014.

Bahkan, kata dia, rencananya Vanuatu akan membuka kedutaan besarnya di Jakarta. Marty mengatakan, dia mengundang Menteri Luar Negeri Vanuatu dalam acara BDF ini untuk meningkatkan kerjasama dengan Indonesia.

"Kalau ada berbeda pandangan justru harus meningkatkan komunikasi. Kita punya kepentingan yang sama, misalnya terhadap kelautan, hak asasi dan lainnya," kata dia.

Sebelumnya, Indonesia dan Vanuatu sempat bersitegang karena negara itu mendukung gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sikap Vanuatu ini, dinilai tak sejalan dengan semangat kerjasama Forum Kepulauan Pasifik. (one)

Aksi Damai Timika

Aksi Damai Timika

By WEST PAPUA


TIMIKA—Besok rakyat Amungsa dari  berbagai suku ras melanesia yang mendiami di kabupaten Timika dimediasi oleh Komite Nasional Papua (KNPB) dan penanggung jawab politik Parlemen Rakyat Daerah (PRD), akan Tetap Optimis melakukan Aksi Damai Nasional, walaupun Pihak Aparat Kepolisian daerah mimika tidak ijin. Tapi rakyat Timika akan sampaikan aspirasi terkait dengan  penahanan 2 jurnalis asal Negara Perancis oleh Negara Indonesia melalui Polda Papua.Rakyat Papua dan Knpb-Prd mendesak agar segerah bebaskan  tanpa syarat dan memberikan ruang kebebasan bagi Jurnalis asing masuk di Papua.
Sesuai dengan arahan dan selebaran aksi Nasional, maka KNPB-PRD Wilayah Timika akan turun jalan untuk sampaikan aspirasi, bahwa “Pemerintah Indonesia agar Membebaskan 2 Jurnalis Asal Negara Perancis atas namaThomas Charles Dandois dan Loise Maria Vallentine Bauratt tanpa syarat.
Aksi damai pada Hari senin besok tanggal 13 oktober 2014, Pukul 09.00 Wpb. titik kumpul Kantor KNPB-PRD wilayah Timika, Gorong-gorong, Jl Amat Yani, Pasar Lama, Jl. Yossudarso, Bank Papua, Jl. Cenderawaih, Kantor Dprd Mimika.
Ini Seruan Aksi Nasional Knpb – PRD Wilayah Timika, 52 tahun Wilayah Papua Barat terus di isolasikan oleh pemerintah Rebuplik Indonesia dari Pantauan dunia dan Masyarakat Internasional Pemerintah terus membungkam ruang demokrasi di Papua dan pembatasan terhadap jurnalis asing, lembaga lembaga kemanusiaanmaupun LSM yang bergerak sebagai pemerhati kemanusiaan juga dibatasi.
Hal ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menutupi kejahatan Negara di Papua Barat selama 52 tahun lebih pelanggaran HAM, wilayah Papua Barat tidak pernah luput dari, Pembunuhan, pemerkosaan, permpasan, penagkapan, penyiksaan, Pemenjaraan dan diskriminasi rasial dan kejahatan lainya yang dilakukan oleh Negara dari tahun ke tahun terus terjadi di negeri ini.
Pembungkaman Ruang demokrasi pembatasan terhadap wartawan Asing dan lembaga kemanusian lainya untuk mengujugi wilayah Papua Barat, upayah ini dilakukan untuk mengisolasi wilayah Papua Barat dari pantauaan mata masyarakat internasional.
Hal ini telah terbukti dengan penagkapan dua wartawan di wamena pada tanggal 6 Agustus 2014  lalu. Militer Indonesia menangkap dua wartawan Perancis yang mencoba ekspos ke dunia internasional tentang apa yang terjadi di Papua Barat melalui filem dokumenter. Namun dua wartawan asal Prancic  Thomas Dandois, Valentine Bourrat tersebut ditangkap oleh polisi dan sementara masih di tahan di Jayapura.
Badan Pengurus Pusat KNPB menyerukan kepada 28 KNPB wilayah, KNPB Konsulat, 23 PRD, semua Oragisasi Perjuangan dan semua orang di Papua Barat seluruh tanah air West Papua untuk memberikan dukungan dan mendesak  Indonesia membebaskan dua wartawan asal prancis Thomas Dandois, Valentine Bourrat.
Keadaan yang demikian; teror, intimidasi, penahanan, penembakan bahkan pembunuhan terhadap rakyat Papua terus terjadi hingga dewasa ini diera reformasinya indonesia. Hak Asasi Rakyat Papua tidak ada nilainya bagi Indonesia.
Dan berbagai kasus kejahatan terhadap kemanusian yang dilakukan TNI-POLRI terhadap Rakyat Papua lainnya yang tidak terhitung jumlahnya. Selama 52 tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah melarang semua Wartawan asing memasuki Papua Barat dalam upaya untuk menutupi kekejaman yang dilakukan Oleh pemerintah Indonesia.
Tahun lalu, perdana Mentri Indonesia Marty Natalegawa menyatakan bahwa, pemerintah Indonesia memungkinkan media internasional untuk mengunjungi Papua Barat dan Gubernur Papua Lukas Enembe juga mengatakan akan menyambut baik wartawan asing untuk mengunjungi Papua Barat.
Namun nyatanya pasangan Jurnalis asal prancis Thomas Dandois dan Valentine Bourrant di tangkap pada tanggal 6 Agsutus lalu, dan dituduh menyalahgunakan visa kunjugan, mereka terancam dengan pasal 122 A undang-undang imigrasi No 6 tahun 2011 tentang izin Tinggal dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda 500 juta. 
Thomas Dandois dan Valentine Bourrant, berada di Papua Barat dengan Tujuan membuat sebuah Film Dokumenter tentang situasi nyata di Papua Barat. 
Dengan Penengkapan terhadap Thomas Dandois dan Valentine Bourrant kedua jurnalis ini, membenarkan bahwa kehadiran Indonesia di Papua Barat bertujuan untuk menguasai dan menjajah, tidak untuk membangun Rakyat Papua. (Knpb Timika)

Selasa, 18 Maret 2014

MALAH PETAKA DI TANAH AMUNGSA INI



CATATAN KAKI INI 
BY
JER.AMOKO
PENDAHULUAN
BAB I
Pengertian
“Orang Amungme-Kamoro sebenarnya tak pernah merasa miskin,
karena tanpa kerja pun mereka masih bisa hidup,
dengan sekedarnya memanfaatkan yang disediakan oleh alam,
dan itu cukup bagi mereka”.
Kemeriahan pesta di tengah belantara Papua, mungkin menjadi ungkapan yang tepat untuk menggambarkan kehadiran kota Timika. Kekayaan sumberdaya yang terpendam dalam wilayah ini telah menyemarakkan pesta ribuan orang dari beragam negara, untuk berebut rente di tengah rimba, dengan ancaman malaria ganas. Komunitas-komunitas buruh pertambangan yang hadir bersamaan dengan pembukaan pertambangan raksasa PT. Freeport Indonesia, telah membidani lahirnya kota Timika, dari yang semula sekedar rimba penuh malaria. Dengan latar demikian, tidak salah jika orang kemudian menyebut kota Timika, sebagai ‘kota buruh’, atau Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Mimika, Luther Bonggoibo, menyebutnya sebagai ‘kota karyawan’. Sebutan itu menjadi simplifikasi yang tepat untuk menggambarkan situasi dan pola kehidupan di kota Timika, yang penuh intrik dan persaingan. Keserakahan Freeport untuk mengeruk habis gundukan gunung-gunung emas, telah menihilkan nasib dan hak-hak warga asli (indigenous people), pemilik sah tanah Mimika, selama puluhan tahun lamanya. Akibatnya, Mimika terlambat memikirkan masa depannya.
Timika, adalah cikal bakal lahirnya Kabupaten Mimika, kota buruh pertambangan yang terletak antara lautan Arafuru dengan Pegunungan Tengah, di sisi barat daya Papua. Semula, Timika merupakan bagian dari Kabupaten Fak-Fak, yang ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Administratif Mimika, sesuai Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 1996. Situasi berubah sesaat setalah Tim 100 menemui Presiden Habibie, pada 26 Februari 1999. Tim ini secara resmi meminta kemerdekaan bagi Provinsi Irian Jaya dari wilayah Indonesia. Menyikapi gugatan cerai dari Papua, tanpa berpidato, Presiden Habibie hanya menyampaikan, “pelajari dan renungkan lah kembali tuntutan itu setelah kembali ke Papua”. Tanpa meminta persetujuan rakyat Papua, respon berikutnya dari pemerintah republik adalah mengeluarkan UU No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, pada 4 Oktober 1999.
Pemerintah bertindak cepat, sehari setelahnya, pemerintahan Habibie langsung menunjuk orang-orang sebagai penguasa daerah-daerah baru tersebut. Strategi politik Jakarta ini kontan mendapat penolakan massif dari warga Papua, karena dianggap sebagai upaya pemecah belah perjuangan orang Papua, dan tidak sesuai permintaan dari Tim 100. Pada akhirnya undang-undang tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Perkara No. 018/PUU-I/2003. Putusan ini salah satunya dilandasi oleh sejumlah kontradiksi dan inkonsistensi antara UU No. 45 Tahun 1999, dengan UU No. 5 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, yang lahir kemudian.


                       Peta Rupa Bumi Kabupaten Mimika




 


Tabel 1: Komposisi Penduduk dan Luas Wilayah Menurut Distrik



Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia 3211, Bakosurtanal, 2010.
Meski dibatalkan, undang-undang tersebut berhasil membentuk Provinsi Irian Jaya Barat, dan menaikan status sejumlah kabupetan administratif menjadi kabupaten otonom. Sedangkan Provinsi Irian Jaya Tengah, yang seharusnya menaungi sejumlah kabupetan otonom baru tersebut—wilayah di sekitaran Pegunungan Tengah—gagal terbentuk. Namun demikian, hingga saat ini, sejumlah kelompok masih mengusahakan berdirinya Provinsi Papua Tengah. Kendati dibungkus dengan alasan pemerataan pembanguan dan ekonomi, usaha untuk membentuk Provinsi Papua Tengah, menyengat dengan bau amis bagi-bagi kekuasaan dan pertimbangan sumberdaya, yang memang menumpuk di wilayah ini. Kebijakan pemekaran ini telah memicu perang suku (tribal war) berkepanjangan di wilayah Mimika, Pada bulan Agustus 2003, terjadi kerusuhan antara mereka yang mendukung dan mereka yang menentang provinsi baru,dimana tujuh orang tewas dalam peristiwa tersebut. Untuk mengenang peristiwa itu kemudian diabadikan dengan sebuah monumen perdamaian di tengah Kota Timika, yang menandai berakhirnya peperangan tersebut.
Berdasarkan UU No. 45 Tahun 1999, Kabupaten Mimika ditetapkan dengan luas wilayah 19.592 km², atau 4,75% dari seluruh wilayah Provinsi Papua, yang terdiri dari 12—dua belas distrik (kecamatan), 6 kelurahan, dan 79 kampung—level pemerintahan setingkat desa. Secara geografis wilayah ini di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Paniai dan Puncak Jaya, bagian selatan Laut Arafuru, sebelah timur Kabupaten Merauke, dan sebelah baratnya kabupaten induk, Fakfak. Topografi wilayah berupa gunung-gunung dan dataran rendah.
Hingga tahun 2009 jumlah penduduk Mimika sebesar 187.751 jiwa, dengan luas wilayah 19.592 km². Sebagian besar penduduk terkonsentrasi di wilayah-wilayah perkotaan (Kota Timika), dan wilayah-wilayah pertambangan yang dikelola PT. Freeport Indonesia (Kuala Kencana dan Tembagapura). Sedangkan wilayah-wilayah lain, yang memiliki kontur berbukit-bukit, hanya didiami oleh segelintir penduduk asli, yang kehidupannya jauh dari memadai, karena sulitnya akses transportasi. Wilayah-wilayah pegunungan dan terpencil lainnya hanya bisa dicapai dengan pesawat terbang, karena belum adanya jaringan jalan yang memadai. Kepadatan penduduk hanya 9,58, artinya dalam setiap 1 km² wilayah di Mimika, rata-rata hanya dihuni oleh 9 orang.

Tabel 1: Komposisi Penduduk dan Luas Wilayah Menurut Distrik

No
Distrik
Luas (Km2)
Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.
Mimika Barat
2.914
4.213
2.
Mimika Barat Tengah
2.356
2.555
3.
Mimika Barat Jauh
2.868
2.082
4.
Mimika Timur
1.789
8.831
5.
Mimika Tengah
726
3.228
6.
Mimika Timur Jauh
1.049
3.960
7.
Mimika Baru
2.216
110.014
8.
Kuala Kencana
511
25.310
9.
Tembaagapura
1.280
20.697
10
Agimuga
1.772
701
11.
Jila
1.097
4.496
12.
Jita
1.014
1.664



Jumlah

19.592

187.751
Sumber: Mimika Dalam Angka 2011, BPS Kabupaten Mimika.

Menurut pengakuan warga asli, penduduk Mimika adalah mereka yang berasal dari dua suku asli, dan lima suku kekerabatan. Suku asli terdiri dari orang Amungme—Amungkal yang mendiami wilayah pegunungan, dan orang Kamoro di wilayah pantai. Sedangkan lima suku kekerabatan terdiri dari Suku Dani (Lani), Suku Damal, Suku MeeSuku Nduga, dan Suku Moni, yang semula bertempat tinggal di perbatasan kedua suku asli. Namun saat ini, komposisi penduduk Mimika tidak hanya ketujuh suku tersebut, lebih beragam lagi, orang-orang pendatang dari Maluku (khususnya Kepulauan Key—orang Key dianggap sebagai pembawa peradaban, yang pertama kali di wilayah Mimika),Bugis yang komposisinya sudah mencapai 10,8% dari jumlah penduduk, dan bahkan 15,2% penduduk Mimika diisi orang Jawa. Selain itu, sejumlah pendatang dari Eropa, Amerika, serta Australia, juga telah membanjiri wilayah perkotaan dan pertambangan di Mimika, sebagai pekerja di PT. Freeport.
Pada mulanya, seluruh wilayah Mimika adalah wilayah ulayat dari Suku Kamoro, suku yang mendiami pesisir barat daya Papua. Namun semenjak pembukaan pertambangan PT. Freeport Indonesia, pada tahun 1967, Suku Amungme yang mendiami wilayah pegunungan—bumi Amungsa, dipaksa untuk berpindah ke dataran rendah Suku Kamoro. Sementara wilayah ulayat Suku Amungme, sebagai sumber cadangan emas, tembaga, dan logam-logam lainnya, dijadikan wilayah-wilayah konsesi pertambangan, yang selanjutnya akan dibuka sebagai lokasi pertambangan oleh PT. Freeport Indonesia. Lambat laun, seiring dengan berkembangnya pertambangan PT. Freeport Indonesia, sejumlah suku Pegunungan Tengah (lima suku kekerabatan), turut serta bermigrasi ke wilayah ulayat Suku Kamoro. Akibat proses ini, seperti pada wilayah Papua lainnya, menurut Theo Van Den Broek, di wilayah ini telah terjadi dominasi ekonomi dan politik, dan bahkan eksploitasi terhadap penduduk asli. Dan yang kedua mereka terabaikan secara sosial-budaya, serta martabat yang tak pernah diakui.
Dari beberapa indikator, dengan sumberdaya yang berlimpah, kondisi Kabupaten Mimika memang dapat dikatakan lebih baik, dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Papua. Di wilayah Papua, Indeks Pembanguan Manusia (IPM) Kabupetan Mimika, termasuk dalam kategori menengah atas, pada posisi 67,99 pada tahun 2008. Namun secara umum wilayah Papua, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih berada pada posisi terendah dari seluruh wilayah di republik ini. Hal itu tentu menjadi  sebuah ironi, dalam timbunan kelimpahan kekayaan tanah pengharapan. Bahkan bilamana dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita—dengan penopang terbesar dari sektor pertambangan, wilayah ini berada pada urutan ke-5 tertinggi setelah Jakarta, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau dan Riau.
Sedangkan Upah Minimum Propinsi (UMP) di tahun 2010, mencapai Rp 1.326.500,00, di atas UMP DKI Jakarta. Angka kemiskinan, menurut data resmi pemerintah, pada tahun 2008 mencapai 26,63%, menurun bila dibandingkan tahun 2004, yang mencapai 38,8%. Angka tersebut juga jauh lebih baik jika dibandingkan dengan keseluruhan wilayah Papua, di mana angka kemiskinannya mencapai 37,08% dari total seluruh penduduk. Secara umum, kabupetan ini menggantungkan ekonominya pada pertambangan tembaga dan emas yang dikelola PT. Freeport Indonesia, sektor-sektor pendukung seperti perikanan, pertanian dan industri, sekedar mengikuti laju dari pertambangan.
PT. Freeport Indonesia (PT. FI)—awalnya bernama PT. Freeport Indonesia Incorporated (PT. FII), mulai beroperasi di tanah Papua pada Maret 1967, pasca-ditandatanganinya kontrak karya untuk jangka waktu 30 tahun. Kontrak karya lahir segera setelah diundangkannya UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, pada Januari 1967. Sesuatu hal yang menimbulkan pertanyaan besar, dikarenakan belum jelasnya status hukum wilayah Papua di kala itu. Tahun 1967 status hukum Papua masih berada dibawah kendali UNTEA—lembaga PBB yang diserahi mandat untuk menjalankan pemerintahan transisi di Papua, pasca-penyerahan teritori dari pemerintah Kerajaan Belanda, sebagi hasil dari Perjanjian New York. UNTEA juga sekaligus bertugas mempersiapkan penyelenggaraan plebisit total (Act of Free Choice)—pemerintah Indonesia sering menyebutnya dengan istilah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), untuk menentukan pilihan rakyat setempat, apakah hendak berintegrasi dengan Indonesia, atau mendirikan pemerintahan sendiri. Plebisit total tersebut baru akan dilaksanakan pada tahun 1969, dua tahun setelah penandatanganan kontrak karya.
Langkah pemerintah Indonesia yang mengambil tindakan sepihak atas tanah Papua, mendapat serangkaian kecaman. Perilaku tersebut dianggap sebagai tindakan yang tidak fair, mengingat pada saat itu belum ada kejelasan status wilayah Papua. Di Jakarta pun muncul kecurigaan, bahwa lahirnya UU Penanaman Modal Asing, yang menjadi produk pertama pemerintahan Orde Baru, setelah berhasil merebut kursi kekuasaan, merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memfasilitasi masuknya Freeport ke tanah Papua. Kecurigaan tersebut dilatarbelakangi keinginan Freeport, yang memang sudah sejak lama menginginkan untuk melakukan eksplorasi di tanah Papua. Selain itu, bagi pemerintah republik pemberian kontrak karya pada Freeport yang notabene adalah perusahaan Amerikan Serikat, adalah satu upaya untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah Amerika, dalam plebisit total penentuan status wilayah Papua.
Soeharto, pemimpin tertinggi rezim Orde Baru, pada 3 Maret 1973, pun memberikan pernyataan yang setengah membenarkan sinyalemen di atas. Dikatakan Soeharto, bahwa Freeport adalah pelopor bagi penanaman modal asing di Indonesia.
Berdasarkan kontrak karya tahun 1967, PT. Freeport Indonsia memegang konsesi pertambangan atas wilayah Pegunungan Jayawijaya Selatan (Erstberg), dan sekitarnya, yang kesemuanya adalah wilayah ulayat Suku Amungme. Kemudian untuk mendukung aktivitas perusahaan, PT. Freeport Indonesia juga membutuhkan sejumlah lahan di dataran rendah guna membangun infrastruktur perusahaan, termasuk perumahan karyawan, bandara, dan pelabuhan laut, yang artinya juga akan memakan wilayah ulayat Suku Kamoro di dataran rendah. Semenjak itulah penindasan dan perampasan hak-hak kedua suku dimulai, baik oleh PT. Freeport Indonesia secara langsung, maupun melalui pemerintah Indonesia, dengan seluruh aparat pendukungnya, khususnya militer. Warga ditekan dan diintimidasi untuk menyerahkan tanah-tanah adat mereka, untuk pembangunan sarana-prasarana perusahaan, beberapa diantaranya diusir dari wilayah tempat tinggalnya. Pemerintah Indonesia dan PT. Freeport memanfaatkan konflik ulayat antara orang Amungme dan Kamoro, untuk merebut tanah-tanah yang disengketakan antar kedua suku.
Aparat pemerintah menekan tokoh-tokoh adat salah satu suku, untuk menandatangani—cap jempol, surat pernyataan pelepasan tanah-tanah ulayat, tanpa perlu adanya ganti kerugian, bila suku yang lain menolak, akan dilakukan tindakan intimidasi dan diberikan tekanan-tekanan, hingga misi mereka berhasil.
Serangkaian tindakan perlawanan yang dilakukan warga, dengan berbekal busur dan panah, serta semangat untuk mempertahankan tanah leluhur—ibu orang Amungme, dijawab pemerintah dengan operasi bersenjata dari tentara nasional. Puluhan orang mati, dibunuh oleh aparat pemerintahnya sendiri, demi sebuah upaya menjaga tradisi dan kehormatan budaya serta nilai-nilai, yang dikandung dalam sebuah benda bernama ‘tanah’. Amarah orang amungme membuncah, melihat ‘ibu’ mereka dijarah, dirampas, dan diinjak-injak tanpa hormat, diri mereka sebagai manusia seperti tak ada harganya lagi, di mata pemerintah dan arogansi industrialisasi yang bersembunyi di balik semangat modernitas, dengan janji kemajuan.
Seperti umumnya masyarakat di wilayah Indonesia lainnya, ketika Orde Baru berkuasa, warga yang melawan, dituduh sebagai penghambat pembangunan, dan dan bagian dari gerakan pengacau keamanan yang berafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Stigmatisasi OPM menjadi stempel bagi pemerintah Indonesia dan aparat keamanan untuk melakukan tindakan kekerasan, terhadap warga yang menolak hadirnya PT. Freeport di tanah mereka.
Perlawanan terhadap kehadiran Freeport dan militer di tanah Papua berlangsung tiada henti. Sejalan dengan itu bentuk-bentuk tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, yang dilakukan oleh aparat keamanan pun selalu menyertai. Perlawanan tidak hanya dilakukan oleh warga lokal, tetapi melibatkan pula sejumlah organisasi non-pemerintah di Jakarta, yang juga membangun jejaring dengan dunia internasional, untuk memberikan tekanan massif kepada Freeport. Hingga pada tahun 1996, Overseas Private Investment Corporation (OPIC), mencabut asuransi politik PT. Freeport Indonesia sebesar US$ 100 juta, dengan alasan telah terjadi serangkaian pelanggaran lingkungan dan sosial atas aktivitas yang dilakukan oleh PT. Freeport. Berbarengan dengan itu, pada media pertama 1996, sejumlah aksi besar juga digalang warga Suku Amungme, di Timika. Sejumlah fasilitas perusahaan dirusak warga, mereka menuntut untuk bertemu dengan pimpinan tertinggi Freeport, Mr. James R. Moffet.
Akibat aksi-aksi tersebut, aktivitas PT. Freeport sempat mandeg selama empat hari lamanya. Pada saat yang bersamaan, orang Amungme melalui lembaga adatnya, Lemasa, dengan didampingi sejumlah NGO, juga melakukan tindakan hukum dengan mangajukan gugatan class action terhadap Freeport McMoRan Copper and Gold Inc, sebagai induk PT. Freeport Indonesia, di Louisiana, Amerika Serikat. Gugatan tersebut diajukan atas sejumlah pelanggaran hak asasi manusia, yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia terhadap Suku Amungme, selama beroperasi di bumi Amungsa. Akibat serangkaian peristiwa tersebut, PT. Freeport Indonesia mendapat sorotan tajam, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional.
Menyikapi rentetan tuntutan tersebut, manajemen Freeport pada akhirnya mau berunding dengan warga. Ketika bertemu beberapa perwakilan warga Timika di Tembagapura, James R. Moffet, berjanji akan mempertimbangkan semua tuntutan warga. Pada kesempatan tersebut, Moffet juga melontarkan pernyataan, bahwa Freeport akan menggelontorkan 1% keuntungan kotornya, untuk suku-suku di sekitar wilayah pertambangan PT. Freeport. Dana sebesar kurang lebih US$ 15 juta tersebut akan diberikan selama 10 tahun, dengan besaran yang mengikuti fluktuasi keuntungan PT. Freeport Indonesia. Dana tersebut dikenalkan Freeport sebagai ‘dana kemitraan’ (trust fund), yang ditegaskan bahwa itu diberikan sebagai dana pembangunan, yang tidak ada kaitannya dengan pengakuan atas tanah ulayat atau rekognisi, dan bukan merupakan kompensasi atas segala tindakan perusakan dan pelanggaran hak asasi manusia, yang terjadi sebelumnya. Masyarakat setempat kemudian mengenal dana tersebut dengan peristilahan ‘dana satu persen’.
Selanjutnya dana satu persen dibagikan kepada Pemda Papua, dengan total dana 34,5 milyar rupiah, alokasi pembagiannya setiap suku di sekitar wilayah kontrak karya Freeport (dua suku asli dan lima suku kekerabatan) akan mendapatkan 500 juta rupiah, sedangkan sisanya, sebesar 31 milyar rupiah, akan diserhkan pada Pemda Papua, melalui program Pengemangan Wilayah Timika Terpadu (PWT2). Meski beberapa suku, melalui ketua-ketua sukunya menerima pemberian dana tersebut, namun Suku Amungme melalui Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (LEMASA), menolak pemberian dana tersebut, dengan alasan bahwa dana kemitraan tidak menyelesaikan akar persoalan yang dialami warga.
Dana Kemitraan tidak menjawab tuntutan Suku Amungme yang ingin diakui eksistensi dan integritasnya, menurut LEMASA, pemberian dana tersebut adalah upaya Freeport untuk menjegal gugatan Suku Amungme terhadap Freeport McMoRan di pengadilan negara bagian Louisana, dan terakhir pembagian dana tersebut merupakan strategi Freeport untuk memecah-belah suku-suku yang ada di sekitar kontrak karya.23 Namun, PT. Freeport dengan menggunakan tangan pemerintah republik, dan aparat militernya, terus-menerus melakukan tekanan dan intimidasi terhadap warga untuk menerima dana yang dikucurkan secara sepihak tersebut.
B. Mengawetkan Objek, Kebijakan Tanpa Partisipasi
Warga di tanah Papua nampaknya memang tak pernah diakui eksistensinya. Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969, yang diharapkan menjadi penentu masa depan dan nasib orang Papua, ditengarai penuh dengan kecurangan dan tekanan. Pengingkaran terhadap orang Papua lagi-lagi terjadi ketika PT. Freeport hendak membuka pertambangan di tanah mereka. Freeport tak pernah meminta izin dalam mengeksplorasi tanah-tanah ulayat mereka, harga diri dan kehormatan orang Amungme dan Kamoro diinjak-injak, akibat kebijak sepihak dari Jakarta, yang seperti menjual hak-hak kepemilikan orang-orang Papua pada PT. Freeport Indonesia.
Tidak hanya berhenti di situ, perjuangan panjang orang Amungme dan Kamoro, serta warga asli lainnya, atas tindakan sewenang-wenang Freeport dan aparat militer Indonesia, tidak segera direspon pemerintah Jakarta, untuk secepatnya memperbaiki dan mengubah pendekatan dalam pengambilan kebijakan di tanah Papua. Ide pemberian dana kemitraan (trust fund) yang digagas Moffet, hanya dikonsultasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Pemda Papua—Irian Jaya waktu itu, pejabat-pejabat Freeport, dan petinggi militer, tanpa pernah melibatkan warga Mimika. Komandan Jendral Komando Pasukan Khusus (KOPASUS) TNI Angkatan Darat, Prabowo Subiyanto, yang tidak jelas unsur mewakili kepentingan siapa, justru dilibatkan dalam pertemuan konsultasi tersebut. Dari pertemuan konsultasi tersebut, akhirnya Bappenas memutuskan untuk memasukkan dana satu persen ke dalam proyek PWT2, yang sudah dirancang pemerintah pusat. Proyek ini dikelola langsung oleh pejabat Provinsi Papua, dan Freeport menyatakan tidak lagi bertanggung jawab atas penggunaan seluruh dana hibah tersebut.
Tanpa ada penjelasan, perincian, atau bahkan sosialisasi—penyuluhan dalam bahasa Orde Baru—sekali pun, mengenai pelaksanaan program Pengkembangan Wilayah Timika Terpadu (PWT2), masyarakat dipaksa untuk menerima program tersebut, meski tak tahu arah dan tujuan program. Proyek Pengemangan Wilayah Timika Terpadu (PWT2), sebenarnya muncul untuk menyikapi memburuknya pemberitaan internasional atas situasi di Mimika, terutama terkait dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia, hak ulayat atas tanah, kerusakan lingkunan, dan kerawanan sosial, yang diakibatkan oleh hadirnya PT. Freeport Indonesia di tanah Papua. Proyek ini menjadi semacam jalan pintas untuk menyelesaikan serangkaian permasalahan yang melingkupi kehadiran Freeport dan tindakan brutal aparat militer Indonesia. Pendekatan top down selalu diterapkan Jakarta, dalam pengambilan kebijakan di tanah Papua, masyarakat tak dianggap, mereka sekedar menjadi objek, yang harus selalu tunduk patuh terhadap semua kebijakan yang diterapkan negara. Seperti program pengembangan wilayah terpadu ini, yang dijalankan dengan tergesa, serta nihil partisipasi dari tokoh-tokoh lokal dan gereja. Beragam kebijakan yang berkaitan dan menyangkut diri orang Papua, selalu ditentukan oleh orang luar, keluh orang Papua.
Hadirnya PW2T yang tidak menyelesaikan akar dari keseluruhan permasalahan yang berkecamuk di Mimika, memecahbelah suku, baik di dalam internal suku maupun antara suku satu dengan suku lainnya, juga menimbulkan serangkaian persoalan turunan. Dalam pengelolaan dana PW2T, suku-suku yang hendak mengakses atau menggunakan dana yang disediakan PW2T, terlebih dahulu harus mengorganisir dalam bentuk badan hukum sejenis yayasan. Yayasan-yayasan yang mewakili dua suku asli dan lima suku kekerabatan tersebut, selanjutnya diharuskan membuat proposal untuk diajukan pada PW2T, guna mendapatkan dana kemitraan. PW2T kemudian akan menyeleksi proposal-proposal yayasan yang masuk, setelah proposal terseleksi baru PW2T akan mengajukan permohonan pendanaan pada manajemen PT. Freeport, melalui Freeport Fund for Irian Jaya Development (FFIJD).
Mekanisme tersebut sekaligus menganulir pernyataan petinggi Freeport sebelumnya, yang mengatakan hendak menggelontorkan mentah-mentah dana satu persen keuntungan kotor Freeport, pada warga asli dan pemerintah daerah. Pada kenyataanya, dana tersebut tetap dikelola di Freeport, dan hanya dikucurkan ketika ada pengajuan proposal dari PW2T, sehingga setiap tahun jika dihitung dana yang dikucurkan tidak pernah mencapai satu persen dari keuntungan Freeport. Sejumlah informan lokal pun mengaku tak pernah tahu berapa besar keuntungan Freeport setiap tahunnya. Gregorius Okoare, salah seorang tokoh masyarakat Suku Kamoro menyatakan, “kalau pun setiap tahun kami dibohongi Freeport, kami pun tak tahu, karena kami tak pernah tahu berapa besar keuntungan Freeport setiap tahunnya. Masyarakat sudah dibodohi duluan dengan nominal uang yang sangat banyak, milayaran, angka yang masyarakat tak pernah dengar sebelumnya”.Akibat pola pengelolaan dana yang demikian, masyarakat tak pernah tahu penggunaan dana satu persen, untuk kegiatan dan diarahkan ke dalam program apa saja, dan siapa sasaranya. Berapa persen dari dana satu persen yang telah dipakai pun tidak diketahui. Persoalan kian memburuk, akibat perilaku purba manusia, korupsi. Pengelolaan dana satu persen, yang mengharuskan didirikannya suatu yayasan untuk mewakili tiap-tiap suku, telah melahirkan elit baru dari setiap suku. Elit-elit baru yang tidak ditopang oleh pendidikan memadai, berakibat pada pengelolaan dana yang amburadul. Penggunaan dana tidak tepat sasaran, dan tidak diketahui untuk apa penggunaan dana tersebut.
Pada akhirnya, masyarakat berani menuntut pertanggungjawaban atas centang-perenang penggunaan dana satu persen tersebut. Sejumlah pengurus yayasan bahkan diminta untuk menyerahkan seluruh uang yang pernah mereka terima kepada masyarakat, secara tunai, karena dana-dana dimaksud dianggap tidak jelas penggunaanya dan tidak tepat sasaran. Parahnya, demi mendapatkan dana kemitraan, di Mimika tumbuh yayasan-yayasan liar, yang mengatasnamakan suku-suku tertentu. Perilaku-perilaku semacam itu, yang membuat konflik warga asli kian memanas, situasi masyarakat kian tegang, karena tidak adanya sikap saling percaya satu sama lain.Imbas lebih buruk dari digulirkannya dana satu persen adalah berubahnya sikap dan pola hidup masyarakat, dari yang semula sangat bergantung dengan alam, menjadi sangat bergantung pada uang. Mengetahui begitu banyaknya uang yang dikucurkan Freeport melalui dana kemitraan, masyarakat lebih mengutamakan dan menekankan pembuatan proposal untuk diajukan pada yayasan, guna mencukupi kebutuhan keuangan mereka. Tradisi bercocok tanam, berburu, dan meramu sagu, lambat laun mereka tinggalkan, masyarakat makin malas untuk mengolah dan memanfaatkan alamnya, mereka menjadi sangat bergantung dan mengandalkan belas kasihan Freeport. Meski sebenarnya, penyebab utama dan pertama mereka meninggalkan tradisi lama mereka, adalah karena tanah-tanah mereka, yang seharusnya digunakan untuk bercocok tanam, direbut oleh PT. Freeport, sementara sungan dan pantai tempat mencari ikan, dipenuhi oleh tailing dan limbah dari produksi PT. Freeport Indonesia.Akibat perputaran uang yang begitu besar, masyarakat pun hanya mengetahui uang-uang dengan nominal yang besar, sehingga setiap kali terjadi perselisihan antar kelompok atau suku, mereka selalu mematok biaya ganti rugi di atas satu milyar, atau sedikitnya ratusan juta rupiah. “Padahal mereka sebenarnya tak tahu, seberapa banyak uang satu milyar itu, tapi gara-gara Freeport mengucurkan uang dengan nilai milyaran, yang mereka lihat sangat banyak, setiap negosiasi bila terjadi perselisihan, mereka selalu meminta tebusan dengan nilai milyar”, papar Alfian Kartono, kontributor sebuah stasiun televisi nasional yang sudah lama bermukim di Timika.




Tabel 2: Evolusi Pola Hidup Warga Asli Mimika
Pra-dana Kemitraan


Pasca-dana Kemitraan
(Juni 1996)
Suku Kamoro
Suku Amungme
Mencari ikan di sungai-sungai, dan di laut, serta meramu sagu yang banyak terdapat di dataran rendah. Hidup bergantung pada sungai, sampan, dan sagu (3S).

Bercocok tanam secara tradisional, dengan menanam umbi-umbian, dan berternak babi, serta berburu. Intinya hidup mereka bergantung pada tani, dan ternak (2T).
Dari pada bertani, beternak, mencari ikan, dan berpangkur sagu, mereka lebih mengandalkan ‘proposal’ untuk mendapatkan dana satu persen, guna mencukupi kebutuhan dasar hidup mereka.






Sumber: diformulasikan dari keterangan sejumlah informan.

Perilaku pemerintah daerah pun tak kalah buruk, setelah adanya dana satu persen. Mereka memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat atas mekanisme penggunaan dana tersebut. Banyak proyek-proyek pemerintah yang telah dikerjakan sebelumnya, yang seharusnya dibiayai dengan anggaran APBD dan APBN, kemudian diadakan kembali dengan menggunakan dana satu persen, yang seharusnya menjadi hak masyarakat. Hadirnya dana satu persen, mengakibatkan tumpang tindih penganggaran pada proyek-proyek pemerintah, tidak adanya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana, menjadi benteng bagi pemerintah, untuk memanfatkan semaunya dana-dana yang tersedia. Sementara masyarakat tak punya akses untuk membuka itu semua. Itu mungkin alasan pemerintah, untuk memaksakan pengucuran dana satu persen, meskipun ada penolakan, dan masyarakat masih bertanya-tanya mengenai mekanisme dan tujuan dari program tersebut.
Setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru, situasi di Mimika pun tak banyak berubah. Wilayah ini hanya berubah status kepemerintahan, dari yang semula Kabupaten Administratif menjadi kabupaten otonom. Kendati kursi-kursi pemerintahan diduduki warga-warga lokal, namun pada kenyataannya keberpihakan terhadap warga pribumi, tidak membaik. Keberadaan PT. Freeport Indonesia dan aparat militer yang masih terus mencengkram kuat di wilayah ini tetapi menjadi momok, yang menyulitkan adanya perubahan signifikan. Kebijakan-kebijakan pemerintahan masih menggunakan pola-pola lama, yang cenderung top down dan menihilkan partisipasi.
Tabel 3: Pola Kebijakan Top Down di Mimika




Salah satu bentuk kebijakan pasca-Orde Baru yang dianggap sangat bersifat top down, adalah hadirnya program Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK). Program ini digulirkan oleh pemerintah provinsi, ketika awal gubernur Barnabas Suebu berkuasa. Kebijakan pembangunan pada pemerintahan Barnabas Suebu ini hendak menekankan pada kampung sebagai basis pembangunannya. Tiga pendekatan penting dalam program RESPEK adalah adanya keberpihakan, pemberdayaan, dan kemandirian. Langkah tersebut diambil oleh pemerintahan Suebu, dikarena orang Papua asli yang secara kualitas sumberdaya manusianya masih tertinggal, dianggap tidak mampu untuk bersaing secara terbuka dengan orang pendatang, sehingga memerlukan suatu tindakan afirmasi. Bentuk afirmasi diberikan dengan pemberian block grant sebesar 100 juta rupiah setiap kampung di Papua. Selanjutnya, menurut keranka program yang dibuat, penggunaan dana tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yakni harus adanya perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
Namun demikian, dalam pelaksanannya tidak sesuai apa yang dipersyaratkan di dalam kerangka program RESPEK. Program yang digulirkan terutama untuk pemberdayaan ekonomi ini orang asli Papua ini, justru jauh dari bau pemberdayaan. Allo Rafa, anggota DPR Kabupaten Mimika mengungkapkan, “bolehlah program itu terlihat bagus, dan memiliki pendanaan yang besar, tetapi kalau tidak ada juklak—pentunjuk pelaksanan, juknis—petunjuk teknis—nya apa bisa berjalan. Sampai sekarang program itu tidak ada juklak-juknisnya, tetapi uang sudah dikucurkan”. Seperti periode-periode sebelumnya, ketika warga masih bertanya-tanya tentang maksud dan tujuan dari program tersebut, tiba-tiba pemerintah sudah menggelontorkan dana, padahal masyarakat belum memiliki perencanaan pembangunan yang jelas.
Akibatnya, dana RESPEK yang seharusnya digunakan untuk program pemberdayaan, malah digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik. Bahkan di beberapa kampung, dana tersebut dibagi-bagikan secara tunai kepada masing-masing kepala keluarga.
Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Matheus Adadikam, Pendeta GKI Klasis Mimika, menurutnya penggunaan dana-dana Otsus—otonomi khusus, yang diwujudkan dalam program RESPEK, tidak digunakan untuk program-program pemberdayaan masyarakat, dikarenakan perangkat-perangkat di bawah belum dibangun, uang sudah digulirkan terlebih dahulu.
Kecenderungan lain adalah, masyarakat seringkali membuat program-program yang seharusnya menjadi kerja-kerja pemerintah, yang anggarannya sudah dialokasikan di APBD. Masyarakat seperti mengambil alih kewajiban pemerintah. Dana yang seharusnya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, malah digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur fisik yang seharusnya menjadi tugas pemerintah. “Sudah sering saya katakan pada masyarakat, jangan membuat program yang seharusnya menjadi program pemerintah, kalau mereka melakukan itu, justru mereka mengambil alih kewajiban pemerintah, janganlah mereka kerjakan apa yang harus dibiayai negara, kalau itu diambila alih, lalu anggaran pemerintah untuk apa?” lanjut Adadi Kesal dengan sikap pemerintah yang tak kunjung berubah, Thomas Wanmang, salah seorang tokoh masyarakat Amungme menegaskan, ”pokoknya kalau semua program pemerintah orientasinya masih dari proyek ke proyek, nasib orang Papua tidak akan berubah. Pemerintah cuma buang-buang uang saja, masyarakat tidak pernah diberdayakan”. Ungkapan yang sama juga disampaikan, Uskup Timika, Mgr. John Philip Saklil Pr, menurutnya selama ini setiap program yang digulirkan pemerintah, logikanya semua masih proyek, tidak menyerap kebutuhan masyarakat yang senyatanya. Program-program pemerintah sifatnya masih karitatif semua, tidak ada yang memiliki nalar pemberdayaan. “Kesannya hanya menghabis-habiskan uang semata, dan masyarakat pun sudah paham, program pemerintah ya sekedar proyek”, ujar Uskup.
Khusus untuk wilayah Mimika, selain mendapatkan dana RESPEK dari pemerintah provinsi, setiap kampung juga mendapatkan dana pemerintah kabupaten, melalui program ‘Eme Neme Yaware’, yang besarnya juga 100 juta rupiah. Belum lagi dana kemitraan yang digulirkan Freeport melalui LPMAK (Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Amungme Kamoro), yang juga sebesar 100 juta rupiah setiap kampung di Mimika, khusus untuk kampung dua suku asli dan lima kekerabatan suku. Nasib dana-dana tersebut pun sama, tak jelas penggunannya. Wanmang menggugat, “orang Jakarta bilang, “orang Papua itu bodok, banyak uang tapi tetap miskin”, iya orang Jakarta kasih terus minum mabuk, orang Papua mabuk terus, tidak diberdayakan bagaimana menggunakan uang yang benar”. Wawancara
Ketika diklarifikasi ke DPRD, Allo Rafra membenarkan kondisi tersebut. Memang benar diadakan Musrembang, tetapi di dalam Musrembang tidak pernah ada usulan dari bawah, dari kampung. Musrembang hanya menjadi sesuatu hal yang seolah-olah sudah rutin, sehingga tidak ada ekspresi dari bawah yang benar-benar naik. Pembangunan semuanya bersifat top down, tidak ada yang bottom up. Tidak pernah ada pikiran bagimana pemerintah memberdayakan masyarakat, karena pemerintahan sendiri sepertinya memang sudah tidak ada.
C. Kelimpahan Tanpa Akses, Apatisme Warga Terhadap Hak
“... ini sudah berlangsung lama, jadi masyarakat sudah apatis,
ada yang meminta haknya dipenuhi tapi tak pernah diberi”.
(A.Allo Rafra, mantan Plt. Bupati Mimika]
Berpuluh tahun lamanya orang Mimika hidup menderita, penuh dengan kesengsaraan yang memilukan, akibat keserakahan kapitalisme internasional, yang mewujud dalam PT. Freeport Indonesia, dan tindakan-tindakan brutal mesin-mesin perang republik, Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tanah yang menjadi instrumen utama dalam pemenuhan kebutuhan dasar (basic need), direbut, dikuasi, dan eksploitasi oleh Freeport sedemikian massif, dengan bantuan tentara sebagai anjing penjaganya. Selain itu, Freeport juga telah mendistorsi nilai tanah, sebagaimana dimaknai orang Mimika. Bagi orang Mimika, tanah tidak hanya sebatas benda bernilai ekonomis semata, tetapi di dalamnya juga terdapat unsur-unsur religi, budaya, dan politik. Kehormatan dan harga diri orang Mimika diinjak-injak Freeport dan pemerintah Indonesia. Tindakan arogan Freeport tidak sekedar menimbulkan kerugian materil, dengan hilangnya tanah-tanah warga pribumi, tetapi juga menimbulkan kerugian imateril yang luar biasa, atas budaya dan adat-istiadat penduduk asli.
Jangankan ada penggantian atas perampasan hak yang dilakukan perusahaan, meminta izin pada warga setempat, ketika hendak melakukan eksplorasi pun tidak. Eksistensi warga asli sebagai manusia dan pemegang ulayat, seperti tak ada arti dan harganya di mata Freeport. Tekanan yang terus-menerus dan rendahnya tingkat pendidikan membuat warga tidak memahami sepenuhnya posisinya sebagai warga, dan arti penting negara dalam memenuhi kebutuhan dan hak-haknya sebagai warga. Situasi tersebut diperburuk dengan kondisi politik setempat, yang kurang memberikan ruang bagi partisipasi, dan miskin memberikan informasi pada warga.
Pola-pola pemerintahan Orde Baru, yang memanfaatkan kekuatan militer dan kejelian telik sandi, masih berlaku di wilayah ini. Masyarakat tak berani bicara bebas, karena selalu berada di bawah bayang-bayang dan ancaman represifitas aparat. Hal serupa pun terjadi pada aktor-aktor politik, mereka tidak ada keberanian untuk bicara fakta, dan memberikan kritik secara langsung pada pelaku kekuasaan. Tapi Allo Rafra menampik sinyalemen itu, menurut dia orang tak berani bicara, mungkin karena tak mengerti dan memahami persoalan, jadi memilih diam. Namun, ketika dikejar dengan pertanyaan lebih jauh, mengenai sengkarut persoalan di Mimika, politisi PDIP ini pun tiba-tiba menahan penuturannya, “jangan berbicara di sini, mas—peneliti. Di sini tembok punya telinga, angin punya mata, lebih baik berbicara di tempat lain”.
Persoalan ekonomi sesunguhnya menjadi problem utama bagi masyarakat Mimika. Meski tanah mereka kaya akan sumber daya, tetapi mereka tak punya akses di bumi sendiri. Seluruh sumber daya alam dibawa lari keluar Mimika, Thomas Wanmang berseloroh, “emas, tembaga, semuanya dibawa lari keluar oleh Freeport, orang Papua cuma dapat lumpur dan batunya saja”. Periode 1967-1996 adalah masa terburuk bagi warga Mimika, khususnya bagi orang Amungme dan orang Kamoro, dimana tanah mereka dirampas, martabat dan harga diri diinjak-injak, dan mendapat intimidasi, serta tindakan kekerasan dari aparat militer secara terus-menerus. Kondisi mulai membaik setelah adanya dana kemitraan di tahun 1996, meskipun pada mulanya masyarakat Amungme-Kamoro menolak dana tersebut. Setidaknya, setelah adanya dana kemitraan, ada pendanaan yang keluar dari Freeport untuk masyarakat, dari yang sebelumnya tidak ada sama sekali.
Awalnya, pengelolaan dana tersebut dimonopoli oleh pemerintah, melalui program PW2T, dan masyarakat hanya bisa mengaksesnya melalui institusi-institusi berbadan hukum, yang dianggap mewakili suku-suku di Mimika. Akan tetapi, buruknya pengelolaan dana oleh pemerintah, menjadikan penggunaan dana tersebut tidak tepat sasaran, tidak memberdaykan warga Mimika, numun justru digunakan untuk pembangunan infrastruktur semata, yang seharusnya dibiayai anggaran negara. Selain itu, banyaknya institusi-institusi liar yang mengatasnamakan suku tertentu, demi mendapatkan uang dari Freeport, juga kian memperunyam persoalan. Imbasnya, setelah berakhirnya Orde Baru pada 1998, program PW2T akhirnya diubah pengelolaannya, tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah. Atas prakarsa Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (LEMASA) dan Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro (LEMASKO), kemudian dibentuk sebuah lembaga baru, yang mewadahi unsur-unsur masyarakat adat, pemerintah, dan PT. Freeport Indonesia. Lembaga baru ini dinamakan sebagai Lembaga Pengembangan Masyarakat Irian Jaya (LPMI), dan selanjutnya diubah kembali menjadi Lembaga Pengembangan Masyarkat Amungme-Kamoro (LPMAK).
LPMAK bermisi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat Suku Amungme dan Suku Kamoro, serta lima kekerabatan suku yang ada di Mimika. Sumber pendanaan dari LPMAK berasal dari dana satu persen yang digulirkan Freeport sejak tahun 1996 hingga tahun 2006. Setiap tahunnya, LPMAK sedikitnya menganggarkan dana 200 milyar rupiah untuk program pengembanan masyarakat di Mimika.34 Sehar-harinya, LPMAK dikelola oleh suatu badan musyawarah yang terdiri dari perwakilan Pemda Mimika, perwakilan dari Suku Amungme dan Suku Kamoro, perwakilan gereja di Mimika, serta Vice President Director PT. Freeport Indonesia. LPMAK memiliki tiga program pengembangan utama, yang terdiri dari kesehatan, pendidikan dan pembangunan ekonomi.
Namun begitu, Allo Rafra menuturkan, meski program-program pengembangan yang sudah dilakukan LPMAK patut diapresiasi, akan tetapi selama masih ada Freeport di dalam tubuh LPMAK, masyarakat tetap tidak akan berdaya. Ditegaskan Rafra, “Freeport itu tidak pernah memberikan laporan secara terbuka pada pemerintah kabupaten Mimika, berapa hasil yang ditambang, berapa keuntungan yang diperoleh. Freeport ini negara dalam negara, mereka merasa tak punya kewajian untuk melaporkan kegiantannya pada pemerintah daerah. Selama dua tahun jadi pejabat bupati, saya tak pernah dapat laporan dari Freeport”. Diceritakannya, rakyat tidak pernah merasa sejahtera dengan kehadiran Freeport, mereka memahami bahwa hak-hak mereka diambil, tetapi karena keluguan mereka, akhirnya menerima begitu saja, segala tingkah polah Freeport. Termasuk keberadaan wakil presiden direktur Freeport di dalam LPMAK, yang sesungguhnya tidak ada relasinya dengan kelembagaan LPMAK.
Lebih lanjut dijelaskan Rafra, keseluruhan dana LPMAK sebenarnya adalah milik masyarakat, yang sudah dihibahkan Freeport seluruhnya, sejak tahun 1996 hingga tahun 2006. Lucunya, untuk menurunkan dana-dana tersebut, guna pelaksanaan program-programnya, LPMAK harus mendapatkan persetujuan dari Freeport. Artinya, bilamana Freeport tidak menyetujui program yang hendak digulirkan, maka dana milik masyarakat tersebut pun tak dapat diakses. Sehingga, selama Freeport masih campur tangan dalam kelembagaan dan mekanisme pendanaan LPMAK, masa depan orang Mimika akan tetap dikendalikan oleh Freeport.
Pendapat senada juga dikemukakan oleh Gregorius Okoare, salah seorang tokoh masyarakat Kamoro, yang juga difasilitasi oleh LPMAK, semenjak sekolah, hingga sekarang mendirikan sebuah badan usaha, berupa penanaman di lahan tailing Freeport. Dijelaskannya, meskipun Freeport membantu dalam proses usahanya, tetapi secara umum sepertinya Freeport tidak rela, ketika warga asli Mimika hendak maju secara ekonomi. Kelas pengusaha sulit ditemukan di Mimika, karena ruang yang disediakan Freeport tidak memadai. Tjahjono, Jurnasil pada sebuah media nasional, menceritakan hal serupa, “sebenarnya banyak pengusaha-pengusaha lokal yang sebenarnya bias maju, dengan asistensi dari LPMAK, akan tetapi ketika mereka sudah mendekati kelas menengah pengusaha, dan mulai bisa menghidupi kelompok warga lainnya, tiba-tiba program asistensi dihentikan sepihak oleh Freeport, dengan tidak lagi menyetujui anggaran yang diajukan LPMAK”.
Pengalaman serupa juga dialami oleh Thomas Wanmang. Sebagai salah satu seorang tokoh Masyarakat Amungme, Thomas Wanmang mendirikan sebuah koperasi untuk menampung hasil-hasil pertanian dari mama-mama Suku Amungme. Kemudian untuk menyalurkan komunitas-komunitas pertanian tersebut, Thomas Wanmang membuat memorandum of understanding (MoU) dengan Freeport, untuk menerima komunitas-komunitas tersebut, guna mencukupi kebutuhan pangan pekerja-pekarja Freeport yang jumlahnya puluhan ribu. Gampangnya, koperasi yang didirikan Wanmang dengan beberapa tokoh Amungme, menjadi pemasok bagi pemenuhan kebutuhan pangan pekerja-pekerja Freeport.
Pada mulanya kerjasaman ini berjalan bagus, hingga makin banyak petani-petani Amungme yang memasok hasil pertanian ke koperasi. Namun, setelah berlangsung beberapa tahun, tiba-tiba Freeport membuat ulah dengan menunda pembayaran atas komoditas yang dipasok ke Freeport. Akibatnya koperasi tidak bisa membayar komuditas-komoditas tersebut kepada petani. Wanmang mencurigai, tindakan tersebut adalah upaya Freeport untuk mematikan koperasi yang suduh tumbuh baik. Parahnya kemudian, secara sepihak Freeport memutuskan MoU dengan koperasi, dan mengalihkan kerjasaman pasokan pangan dengan sebuah perusahaan yang berafisilasi dengan Media Group, PT. Pangan Sari.
Kota yang didirikan oleh para pekerja ini, nampaknya justru meng-alienasi warga-warga lokal untuk mendapatkan pekerjaan. PT. Freeport sendiri, yang terang melakukan eksploitasi terhadap sumberdaya, yang asal-muasalnya adalah milik warga asli, senyatanya juga kurang memberikan kesempatan bagi warga asli, untuk masuk ke dalam Freeport sebagai pekerjanya. Kualitas sumberdaya manusia, selalu menjadi alasan utama bagi Freeport untuk menampik masuknya warga-warga lokal. Menurut data resmi Freeport, dari 20.600 orang yang bekerja untuk Freeport, jumlah warga asli hanya sekitar 3.040 orang (14,75%). Menurut Freeport jumlah tersebut sudah signifinkan, bila dibandingan dengan periode-periode sebelumnya, seperti pada tahun 1996, dimana jumlah pekerja lokal hanya 600 orang.
Minimnya serapan tenaga kerja oleh Freeport memunculkan banyak persoalan bagi warga lokal. Selain persoalan ekonomi, dampak sosial yang diakibatkan juga kian mengkhawatirkan. Data dari Dinas Tenaga Kerja Kab. Mimika, menyebutkan angka pencari kerja yang terdaftar di tahun 2008, tercatat sebanyak 23.882 orang, sedangkan serapannya hanya 390 orang. Para pencari kerja tersebut, sebagian besar diantaranya adalah lulusan SMA, presentasenya mencapai 31% dari total pencari kerja.
Informan Wawancara dengan Tjahjono E.P. Dampak sosial dari rendahnya serapan tenaga kerja, dicontohkan Thomas Wanmang dalam cuplikan berikut, “generasi muda Mimika, mahasiswa sekali pun, bukanya pegang pena, tetapi malah pegang botol minum mabuk di pinggir jalan, ini akibat mereka tidak diberi kesempatan, pemerintah menelantarkannya”.
Dampak sosial paling terasa belakangan ini adalah konflik berkepanjangan kampung Kwamki Lama yang tak segera bisa diselesaikan. Menurut sejumlah informan, konflik di wilayah ini sesungguhnya dilatarbelakangi oleh permasalahan-permasalahan kecil, namun dikarenakan mayoritas warga menganggur, akibat diusir dari tempat-tempat pendulangan emas, mereka menjadi mudah untuk disulut konflik dan terus-menerus berkelahi. Salah seorang tokoh Kwamki Lama menyatakan, “ini persoalan kecil, tetapi karena pemerintah bodok, mereka tidak mampu menyelesaikannya, mana janji-janji bupati, pemerintah, yang akan membawa program-program untuk kami, memajukan kami, beri kami pekerjaan agar tidak berkelahi terus. Coba lihat di luar Timika, tidak ada yang berkelahi seperti ini, tapi karena pemerintah bodok, kami berkelahi”.
Luther Bonggoibo, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika, pun mengakui jika angka pengangguran di Mimika cukup tinggi, menurutnya itu terjadi karena makin banyaknya pendatang yang masuk ke wilayah Mimika, dengan harapan bisa diterima bekerja di Freeport. Untuk memecahkan persoalan minimnya serapan lapangan pekerjaan bagi warga lokal, Bonggoibo mengaku telah memberikan himbauan pada perusahaan-perusahaan di Mimika untuk lebih mengutamakan putra-putra daerah dalam penerimaan tenaga kerja. Selain itu, Pemda bekerjasama dengan LPMAK, dan PT. Freeport juga telah mendirikan Institute Pertambangan Nemangkawi, dalam upaya memperbanyak jumlah tenaga kerja lokal di dalam PT. Freeport.
Sayangnya, program-program untuk memperluas kesempatan kerja bagi warga asli khususnya, tidak ditopang dengan anggaran yang memadai. Anggaran untuk bidang ketenagakerjaan hanya Rp 5.454.250.000,00 atau sekitar 0,39% dari total APBD Mimika, yang mencapai 1,4 trilyun rupiah. Parahnya, dari temuan penulis diketahui dari total anggaran tersebut, 84% diantaranya atau Rp 4.581.450.000,00 justru digunakan untuk belanja aparat. Sedangkan yang dialokasikan untuk belanja publik hanya sekitar Rp 872.750.000,00 hanya 16% saja dari total anggaran bidang ketenagakerjaan.
Tabel 4: Alokasi Anggaran Ketenagakerjaan Kab. Mimika 2010.