Selasa, 14 Oktober 2014

Pemda Mimika Seriusi Solusi Masalah Freeport, SPSI dan 7 Suku

Pemda Mimika Seriusi Solusi Masalah Freeport, SPSI dan 7 Suku

Rapat bersama Bupati Mimika, Eltinus Omaleng dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Rozik Boedioro Soetjipto,Susana rapat bersama, Jumat 10 Oktober 2014 (Jubi/Istimewa)
Rapat bersama Bupati Mimika, Eltinus Omaleng dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Rozik Boedioro Soetjipto,Susana rapat bersama, Jumat 10 Oktober 2014 (Jubi/Istimewa)
Timika, 13/10 (Jubi) — Perjalanan luar kota Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, selain menerima Raskin Award 2014, sekaligus menyelesaikan masalah tuntutan SPSI dan Pemilik Hak Ulayat kepada PT. Freeport.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Humas Setda Mimika, Ida Wahyuni. Ida menjelaskan, rapat permasalahan Freeport  antara Bupati Mimika, Manajemen FI dan Perwakilan karyawan 7 suku di mulai pukul 15.00 – 19.00 WIB, bertempat di Hotel Darmawangsa, Jakarta.
“Agenda Bupati Mimika pada hari Jumat (10/10), rapat bersama Presiden Direktur PT.FI , Rozik Boedioro Soetjipto dan PUK SPSI,” ujar Ida Wahyuni kepada tabloidjubi.com, Senin (13/9) malam.
Dalam rapat tersebut, hadir Waket DPRD Mimika, Pit Magal, Ketua PUK SPSI PTFI, Sudiro, Yopi Kilangin dan Assisten Dua, Olof Halley, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Dion Mameyau, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Vitalis Yumte dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Sherly Lumenta.
Presiden Direktur, Rozik Boedioro Soetjipto menyampaikan perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi untuk memyelesaikan masalah yang terjadi beberapa waktu lalu dan mencari solusi untuk kepentingan bersama.
Sementara itu, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE., mengatakan, bahwa pemerintah daerah akan melakukan upaya – upaya untuk mencari solusi masalah yang terjadi dengan karyawan yang bekerja di PT Freeport Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Omaleng menyerahkan tuntutan dari PUK SPSI kepada Mimika pertanggal 2 Oktober di Tembagapura kepada Presiden Direktur PT.FI , Rozik Boedioro Soetjipto. Rozik akan melanjtkan tuntutan ini ke Phoenix, Amerika.
Dalam rapat tersebut juga, Ketua PUK SPSI, Sudiro menyampaikan hal-hal yang menjadi keluhan dan menyampaikan apresiasi kepada Bupati Mimika, Eltnus Omaleng yang yang langsung melakukan kunjungan  ke Tembagapura beberapa waktu lalu untuk mendengarkan aspirasi karyawan dan menindaklanjutinya.
Sebelumnya, Rabu (8/10) dini hari sekitar pukul 01.00 WIT, pekerja dari tujuh suku menggelar aksi pemalangan akses jalan di samping warehouse RCBK, Ridge Camp, mile 72, Distrik Tembagapura. Masyarakat pekerja melakukan aksi dengan memasang tenda dan memarkirkan sebuah kendaraan alat berat, hingga melintang pada jalan, sehingga menyebabkan akses jalan tertutup.
“Jadi mereka mau diperhatikan khusus. Itu artinya mereka punya lembaga yang sudah disiapkan dan mereka tunggu pengakuan management. Nah itu yang mereka tunggu selama empat tahun,” jelas Bupati, saat dikonfirmasi usai kegiatan peletakan batu pertama Gereja Kingmi di jalan Agimuga, mile 32, Rabu (8/10) lalu. (Jubi/Eveerth)

Vanuatu Berencana Buka Kedutaan di Jakarta Hubungan bilateral Indonesia-Vanuatu sempat tidak harmonis.

Vanuatu Berencana Buka Kedutaan di Jakarta
Hubungan bilateral Indonesia-Vanuatu sempat tidak harmonis.
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa Lesthia Kertopati, Nila Chrisna Yulika | Jum'at, 10 Oktober 2014, 19:26 WIB VIVAnews - Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, mengatakan bahwa Bali Democracy Forum memiliki manfaat yang baik untuk negara-negara di Asia Pasifik. Bahkan, kata dia, bisa mempererat hubungan bilateral antarnegara.

Salah satu contohnya, kata Marty, Indonesia dengan Vanuatu yang sebelumnya digambarkan punya hubungan tidak harmonis, bahkan saling berseberangan.

"Sekarang sudah berubah 180 derajat," kata Marty di Nusa Dua, Bali, Jumat, 10 Oktober 2014.

Bahkan, kata dia, rencananya Vanuatu akan membuka kedutaan besarnya di Jakarta. Marty mengatakan, dia mengundang Menteri Luar Negeri Vanuatu dalam acara BDF ini untuk meningkatkan kerjasama dengan Indonesia.

"Kalau ada berbeda pandangan justru harus meningkatkan komunikasi. Kita punya kepentingan yang sama, misalnya terhadap kelautan, hak asasi dan lainnya," kata dia.

Sebelumnya, Indonesia dan Vanuatu sempat bersitegang karena negara itu mendukung gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sikap Vanuatu ini, dinilai tak sejalan dengan semangat kerjasama Forum Kepulauan Pasifik. (one)

Aksi Damai Timika

Aksi Damai Timika

By WEST PAPUA


TIMIKA—Besok rakyat Amungsa dari  berbagai suku ras melanesia yang mendiami di kabupaten Timika dimediasi oleh Komite Nasional Papua (KNPB) dan penanggung jawab politik Parlemen Rakyat Daerah (PRD), akan Tetap Optimis melakukan Aksi Damai Nasional, walaupun Pihak Aparat Kepolisian daerah mimika tidak ijin. Tapi rakyat Timika akan sampaikan aspirasi terkait dengan  penahanan 2 jurnalis asal Negara Perancis oleh Negara Indonesia melalui Polda Papua.Rakyat Papua dan Knpb-Prd mendesak agar segerah bebaskan  tanpa syarat dan memberikan ruang kebebasan bagi Jurnalis asing masuk di Papua.
Sesuai dengan arahan dan selebaran aksi Nasional, maka KNPB-PRD Wilayah Timika akan turun jalan untuk sampaikan aspirasi, bahwa “Pemerintah Indonesia agar Membebaskan 2 Jurnalis Asal Negara Perancis atas namaThomas Charles Dandois dan Loise Maria Vallentine Bauratt tanpa syarat.
Aksi damai pada Hari senin besok tanggal 13 oktober 2014, Pukul 09.00 Wpb. titik kumpul Kantor KNPB-PRD wilayah Timika, Gorong-gorong, Jl Amat Yani, Pasar Lama, Jl. Yossudarso, Bank Papua, Jl. Cenderawaih, Kantor Dprd Mimika.
Ini Seruan Aksi Nasional Knpb – PRD Wilayah Timika, 52 tahun Wilayah Papua Barat terus di isolasikan oleh pemerintah Rebuplik Indonesia dari Pantauan dunia dan Masyarakat Internasional Pemerintah terus membungkam ruang demokrasi di Papua dan pembatasan terhadap jurnalis asing, lembaga lembaga kemanusiaanmaupun LSM yang bergerak sebagai pemerhati kemanusiaan juga dibatasi.
Hal ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menutupi kejahatan Negara di Papua Barat selama 52 tahun lebih pelanggaran HAM, wilayah Papua Barat tidak pernah luput dari, Pembunuhan, pemerkosaan, permpasan, penagkapan, penyiksaan, Pemenjaraan dan diskriminasi rasial dan kejahatan lainya yang dilakukan oleh Negara dari tahun ke tahun terus terjadi di negeri ini.
Pembungkaman Ruang demokrasi pembatasan terhadap wartawan Asing dan lembaga kemanusian lainya untuk mengujugi wilayah Papua Barat, upayah ini dilakukan untuk mengisolasi wilayah Papua Barat dari pantauaan mata masyarakat internasional.
Hal ini telah terbukti dengan penagkapan dua wartawan di wamena pada tanggal 6 Agustus 2014  lalu. Militer Indonesia menangkap dua wartawan Perancis yang mencoba ekspos ke dunia internasional tentang apa yang terjadi di Papua Barat melalui filem dokumenter. Namun dua wartawan asal Prancic  Thomas Dandois, Valentine Bourrat tersebut ditangkap oleh polisi dan sementara masih di tahan di Jayapura.
Badan Pengurus Pusat KNPB menyerukan kepada 28 KNPB wilayah, KNPB Konsulat, 23 PRD, semua Oragisasi Perjuangan dan semua orang di Papua Barat seluruh tanah air West Papua untuk memberikan dukungan dan mendesak  Indonesia membebaskan dua wartawan asal prancis Thomas Dandois, Valentine Bourrat.
Keadaan yang demikian; teror, intimidasi, penahanan, penembakan bahkan pembunuhan terhadap rakyat Papua terus terjadi hingga dewasa ini diera reformasinya indonesia. Hak Asasi Rakyat Papua tidak ada nilainya bagi Indonesia.
Dan berbagai kasus kejahatan terhadap kemanusian yang dilakukan TNI-POLRI terhadap Rakyat Papua lainnya yang tidak terhitung jumlahnya. Selama 52 tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah melarang semua Wartawan asing memasuki Papua Barat dalam upaya untuk menutupi kekejaman yang dilakukan Oleh pemerintah Indonesia.
Tahun lalu, perdana Mentri Indonesia Marty Natalegawa menyatakan bahwa, pemerintah Indonesia memungkinkan media internasional untuk mengunjungi Papua Barat dan Gubernur Papua Lukas Enembe juga mengatakan akan menyambut baik wartawan asing untuk mengunjungi Papua Barat.
Namun nyatanya pasangan Jurnalis asal prancis Thomas Dandois dan Valentine Bourrant di tangkap pada tanggal 6 Agsutus lalu, dan dituduh menyalahgunakan visa kunjugan, mereka terancam dengan pasal 122 A undang-undang imigrasi No 6 tahun 2011 tentang izin Tinggal dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda 500 juta. 
Thomas Dandois dan Valentine Bourrant, berada di Papua Barat dengan Tujuan membuat sebuah Film Dokumenter tentang situasi nyata di Papua Barat. 
Dengan Penengkapan terhadap Thomas Dandois dan Valentine Bourrant kedua jurnalis ini, membenarkan bahwa kehadiran Indonesia di Papua Barat bertujuan untuk menguasai dan menjajah, tidak untuk membangun Rakyat Papua. (Knpb Timika)