Pemda Mimika Seriusi Solusi Masalah Freeport, SPSI dan 7 Suku
Rapat
bersama Bupati Mimika, Eltinus Omaleng dan Presiden Direktur PT
Freeport Indonesia, Rozik Boedioro Soetjipto,Susana rapat bersama, Jumat
10 Oktober 2014 (Jubi/Istimewa)
Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Humas Setda Mimika, Ida Wahyuni. Ida menjelaskan, rapat permasalahan Freeport antara Bupati Mimika, Manajemen FI dan Perwakilan karyawan 7 suku di mulai pukul 15.00 – 19.00 WIB, bertempat di Hotel Darmawangsa, Jakarta.
“Agenda Bupati Mimika pada hari Jumat (10/10), rapat bersama Presiden Direktur PT.FI , Rozik Boedioro Soetjipto dan PUK SPSI,” ujar Ida Wahyuni kepada tabloidjubi.com, Senin (13/9) malam.
Dalam rapat tersebut, hadir Waket DPRD Mimika, Pit Magal, Ketua PUK SPSI PTFI, Sudiro, Yopi Kilangin dan Assisten Dua, Olof Halley, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Dion Mameyau, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Vitalis Yumte dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Sherly Lumenta.
Presiden Direktur, Rozik Boedioro Soetjipto menyampaikan perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi untuk memyelesaikan masalah yang terjadi beberapa waktu lalu dan mencari solusi untuk kepentingan bersama.
Sementara itu, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE., mengatakan, bahwa pemerintah daerah akan melakukan upaya – upaya untuk mencari solusi masalah yang terjadi dengan karyawan yang bekerja di PT Freeport Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Omaleng menyerahkan tuntutan dari PUK SPSI kepada Mimika pertanggal 2 Oktober di Tembagapura kepada Presiden Direktur PT.FI , Rozik Boedioro Soetjipto. Rozik akan melanjtkan tuntutan ini ke Phoenix, Amerika.
Dalam rapat tersebut juga, Ketua PUK SPSI, Sudiro menyampaikan hal-hal yang menjadi keluhan dan menyampaikan apresiasi kepada Bupati Mimika, Eltnus Omaleng yang yang langsung melakukan kunjungan ke Tembagapura beberapa waktu lalu untuk mendengarkan aspirasi karyawan dan menindaklanjutinya.
Sebelumnya, Rabu (8/10) dini hari sekitar pukul 01.00 WIT, pekerja dari tujuh suku menggelar aksi pemalangan akses jalan di samping warehouse RCBK, Ridge Camp, mile 72, Distrik Tembagapura. Masyarakat pekerja melakukan aksi dengan memasang tenda dan memarkirkan sebuah kendaraan alat berat, hingga melintang pada jalan, sehingga menyebabkan akses jalan tertutup.
“Jadi mereka mau diperhatikan khusus. Itu artinya mereka punya lembaga yang sudah disiapkan dan mereka tunggu pengakuan management. Nah itu yang mereka tunggu selama empat tahun,” jelas Bupati, saat dikonfirmasi usai kegiatan peletakan batu pertama Gereja Kingmi di jalan Agimuga, mile 32, Rabu (8/10) lalu. (Jubi/Eveerth)
