PENDAHULUAN
BAB I
Pengertian
“Orang Amungme-Kamoro
sebenarnya tak pernah merasa miskin,
karena tanpa kerja pun mereka
masih bisa hidup,
dengan sekedarnya memanfaatkan
yang disediakan oleh alam,
dan itu cukup bagi mereka”.
Kemeriahan pesta di tengah
belantara Papua, mungkin menjadi ungkapan yang tepat untuk menggambarkan
kehadiran kota Timika. Kekayaan sumberdaya yang terpendam dalam wilayah ini
telah menyemarakkan pesta ribuan orang dari beragam negara, untuk berebut rente
di tengah rimba, dengan ancaman malaria ganas. Komunitas-komunitas buruh
pertambangan yang hadir bersamaan dengan pembukaan pertambangan raksasa PT.
Freeport Indonesia, telah membidani lahirnya kota Timika, dari yang semula
sekedar rimba penuh malaria. Dengan latar demikian, tidak salah jika orang
kemudian menyebut kota Timika, sebagai ‘kota buruh’, atau Kepala Dinas Tenaga
Kerja Kab. Mimika, Luther Bonggoibo, menyebutnya sebagai ‘kota karyawan’.
Sebutan itu menjadi simplifikasi yang tepat untuk menggambarkan situasi dan
pola kehidupan di kota Timika, yang penuh intrik dan persaingan. Keserakahan
Freeport untuk mengeruk habis gundukan gunung-gunung emas, telah menihilkan
nasib dan hak-hak warga asli (indigenous people), pemilik sah tanah
Mimika, selama puluhan tahun lamanya. Akibatnya, Mimika terlambat memikirkan
masa depannya.
Timika,
adalah cikal bakal lahirnya Kabupaten Mimika, kota buruh pertambangan yang
terletak antara lautan Arafuru dengan Pegunungan Tengah, di sisi barat daya
Papua. Semula, Timika merupakan bagian dari Kabupaten Fak-Fak, yang ditetapkan
sebagai ibu kota Kabupaten Administratif Mimika, sesuai Peraturan Pemerintah
No. 54 Tahun 1996. Situasi berubah sesaat setalah Tim 100 menemui Presiden
Habibie, pada 26 Februari 1999. Tim ini secara resmi meminta kemerdekaan bagi
Provinsi Irian Jaya dari wilayah Indonesia. Menyikapi gugatan cerai dari Papua,
tanpa berpidato, Presiden Habibie hanya menyampaikan, “pelajari dan renungkan
lah kembali tuntutan itu setelah kembali ke Papua”. Tanpa meminta persetujuan
rakyat Papua, respon berikutnya dari pemerintah republik adalah mengeluarkan UU
No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi
Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya,
dan Kota Sorong, pada 4 Oktober 1999.
Pemerintah bertindak cepat,
sehari setelahnya, pemerintahan Habibie langsung menunjuk orang-orang sebagai
penguasa daerah-daerah baru tersebut. Strategi politik Jakarta ini kontan
mendapat penolakan massif dari warga Papua, karena dianggap sebagai upaya
pemecah belah perjuangan orang Papua, dan tidak sesuai permintaan dari Tim 100.
Pada akhirnya undang-undang tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi,
melalui Putusan Perkara No. 018/PUU-I/2003. Putusan ini salah satunya dilandasi
oleh sejumlah kontradiksi dan inkonsistensi antara UU No. 45 Tahun 1999, dengan
UU No. 5 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, yang lahir kemudian.
Peta Rupa Bumi Kabupaten Mimika

Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia 3211,
Bakosurtanal, 2010.
Meski
dibatalkan, undang-undang tersebut berhasil membentuk Provinsi Irian Jaya
Barat, dan menaikan status sejumlah kabupetan administratif menjadi kabupaten
otonom. Sedangkan Provinsi Irian Jaya Tengah, yang seharusnya menaungi sejumlah
kabupetan otonom baru tersebut—wilayah di sekitaran Pegunungan Tengah—gagal
terbentuk. Namun demikian, hingga saat ini, sejumlah kelompok masih
mengusahakan berdirinya Provinsi Papua Tengah. Kendati dibungkus dengan alasan
pemerataan pembanguan dan ekonomi, usaha untuk membentuk Provinsi Papua Tengah,
menyengat dengan bau amis bagi-bagi kekuasaan dan pertimbangan sumberdaya, yang
memang menumpuk di wilayah ini. Kebijakan pemekaran ini telah memicu perang
suku (tribal war) berkepanjangan di wilayah Mimika, Pada bulan Agustus
2003, terjadi kerusuhan antara mereka yang mendukung dan mereka yang menentang
provinsi baru,dimana tujuh orang tewas dalam peristiwa tersebut. Untuk
mengenang peristiwa itu kemudian diabadikan dengan sebuah monumen perdamaian di
tengah Kota Timika, yang menandai berakhirnya peperangan tersebut.
Berdasarkan UU No. 45 Tahun 1999,
Kabupaten Mimika ditetapkan dengan luas wilayah 19.592 km², atau 4,75% dari
seluruh wilayah Provinsi Papua, yang terdiri dari 12—dua belas distrik
(kecamatan), 6 kelurahan, dan 79 kampung—level pemerintahan setingkat desa.
Secara geografis wilayah ini di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten
Paniai dan Puncak Jaya, bagian selatan Laut Arafuru, sebelah timur Kabupaten
Merauke, dan sebelah baratnya kabupaten induk, Fakfak. Topografi wilayah berupa
gunung-gunung dan dataran rendah.
Hingga tahun 2009 jumlah penduduk
Mimika sebesar 187.751 jiwa, dengan luas wilayah 19.592 km². Sebagian besar
penduduk terkonsentrasi di wilayah-wilayah perkotaan (Kota Timika), dan
wilayah-wilayah pertambangan yang dikelola PT. Freeport Indonesia (Kuala
Kencana dan Tembagapura). Sedangkan wilayah-wilayah lain, yang memiliki kontur
berbukit-bukit, hanya didiami oleh segelintir penduduk asli, yang kehidupannya
jauh dari memadai, karena sulitnya akses transportasi. Wilayah-wilayah
pegunungan dan terpencil lainnya hanya bisa dicapai dengan pesawat terbang,
karena belum adanya jaringan jalan yang memadai. Kepadatan penduduk hanya 9,58,
artinya dalam setiap 1 km² wilayah di Mimika, rata-rata hanya dihuni oleh 9
orang.
Tabel 1: Komposisi Penduduk
dan Luas Wilayah Menurut Distrik
|
No
|
Distrik
|
Luas (Km2)
|
Jumlah Penduduk
(Jiwa)
|
|
1.
|
Mimika Barat
|
2.914
|
4.213
|
|
2.
|
Mimika Barat Tengah
|
2.356
|
2.555
|
|
3.
|
Mimika Barat Jauh
|
2.868
|
2.082
|
|
4.
|
Mimika Timur
|
1.789
|
8.831
|
|
5.
|
Mimika Tengah
|
726
|
3.228
|
|
6.
|
Mimika Timur Jauh
|
1.049
|
3.960
|
|
7.
|
Mimika Baru
|
2.216
|
110.014
|
|
8.
|
Kuala Kencana
|
511
|
25.310
|
|
9.
|
Tembaagapura
|
1.280
|
20.697
|
|
10
|
Agimuga
|
1.772
|
701
|
|
11.
|
Jila
|
1.097
|
4.496
|
|
12.
|
Jita
|
1.014
|
1.664
|
|
|
Jumlah
|
19.592
|
187.751
|
Sumber: Mimika Dalam Angka 2011, BPS
Kabupaten Mimika.
Menurut
pengakuan warga asli, penduduk Mimika adalah mereka yang berasal dari dua suku
asli, dan lima suku kekerabatan. Suku asli terdiri dari orang Amungme—Amungkal
yang mendiami wilayah pegunungan, dan orang Kamoro di wilayah pantai. Sedangkan
lima suku kekerabatan terdiri dari Suku Dani (Lani), Suku Damal, Suku MeeSuku
Nduga, dan Suku Moni, yang semula bertempat tinggal di perbatasan kedua suku
asli. Namun saat ini, komposisi penduduk Mimika tidak hanya ketujuh suku tersebut,
lebih beragam lagi, orang-orang pendatang dari Maluku (khususnya Kepulauan
Key—orang Key dianggap sebagai pembawa peradaban, yang pertama kali di wilayah
Mimika),Bugis yang komposisinya sudah mencapai 10,8% dari jumlah penduduk, dan
bahkan 15,2% penduduk Mimika diisi orang Jawa. Selain itu, sejumlah pendatang
dari Eropa, Amerika, serta Australia, juga telah membanjiri wilayah perkotaan
dan pertambangan di Mimika, sebagai pekerja di PT. Freeport.
Pada
mulanya, seluruh wilayah Mimika adalah wilayah ulayat dari Suku Kamoro, suku
yang mendiami pesisir barat daya Papua. Namun semenjak pembukaan pertambangan
PT. Freeport Indonesia, pada tahun 1967, Suku Amungme yang mendiami wilayah
pegunungan—bumi Amungsa, dipaksa untuk berpindah ke dataran rendah Suku Kamoro.
Sementara wilayah ulayat Suku Amungme, sebagai sumber cadangan emas, tembaga,
dan logam-logam lainnya, dijadikan wilayah-wilayah konsesi pertambangan, yang
selanjutnya akan dibuka sebagai lokasi pertambangan oleh PT. Freeport
Indonesia. Lambat laun, seiring dengan berkembangnya pertambangan PT. Freeport
Indonesia, sejumlah suku Pegunungan Tengah (lima suku kekerabatan), turut serta
bermigrasi ke wilayah ulayat Suku Kamoro. Akibat proses ini, seperti pada
wilayah Papua lainnya, menurut Theo Van Den Broek, di wilayah ini telah terjadi
dominasi ekonomi dan politik, dan bahkan eksploitasi terhadap penduduk asli.
Dan yang kedua mereka terabaikan secara sosial-budaya, serta martabat yang tak
pernah diakui.
Dari beberapa indikator, dengan
sumberdaya yang berlimpah, kondisi Kabupaten Mimika memang dapat dikatakan
lebih baik, dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Papua. Di wilayah
Papua, Indeks Pembanguan Manusia (IPM) Kabupetan Mimika, termasuk dalam
kategori menengah atas, pada posisi 67,99 pada tahun 2008. Namun secara umum
wilayah Papua, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih berada pada posisi
terendah dari seluruh wilayah di republik ini. Hal itu tentu menjadi sebuah ironi, dalam timbunan kelimpahan
kekayaan tanah pengharapan. Bahkan bilamana dilihat dari Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) per kapita—dengan penopang terbesar dari sektor
pertambangan, wilayah ini berada pada urutan ke-5 tertinggi setelah Jakarta,
Kalimantan Timur, Kepulauan Riau dan Riau.
Sedangkan Upah Minimum Propinsi
(UMP) di tahun 2010, mencapai Rp 1.326.500,00, di atas UMP DKI Jakarta. Angka
kemiskinan, menurut data resmi pemerintah, pada tahun 2008 mencapai 26,63%,
menurun bila dibandingkan tahun 2004, yang mencapai 38,8%. Angka tersebut juga
jauh lebih baik jika dibandingkan dengan keseluruhan wilayah Papua, di mana
angka kemiskinannya mencapai 37,08% dari total seluruh penduduk. Secara umum,
kabupetan ini menggantungkan ekonominya pada pertambangan tembaga dan emas yang
dikelola PT. Freeport Indonesia, sektor-sektor pendukung seperti perikanan,
pertanian dan industri, sekedar mengikuti laju dari pertambangan.
PT. Freeport Indonesia (PT.
FI)—awalnya bernama PT. Freeport Indonesia Incorporated (PT. FII), mulai
beroperasi di tanah Papua pada Maret 1967, pasca-ditandatanganinya kontrak
karya untuk jangka waktu 30 tahun. Kontrak karya lahir segera setelah diundangkannya
UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, pada Januari 1967. Sesuatu
hal yang menimbulkan pertanyaan besar, dikarenakan belum jelasnya status hukum
wilayah Papua di kala itu. Tahun 1967 status hukum Papua masih berada dibawah
kendali UNTEA—lembaga PBB yang diserahi mandat untuk menjalankan pemerintahan
transisi di Papua, pasca-penyerahan teritori dari pemerintah Kerajaan Belanda,
sebagi hasil dari Perjanjian New York. UNTEA juga sekaligus bertugas
mempersiapkan penyelenggaraan plebisit total (Act of Free Choice)—pemerintah
Indonesia sering menyebutnya dengan istilah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera),
untuk menentukan pilihan rakyat setempat, apakah hendak berintegrasi dengan
Indonesia, atau mendirikan pemerintahan sendiri. Plebisit total tersebut baru
akan dilaksanakan pada tahun 1969, dua tahun setelah penandatanganan kontrak
karya.
Langkah
pemerintah Indonesia yang mengambil tindakan sepihak atas tanah Papua, mendapat
serangkaian kecaman. Perilaku tersebut dianggap sebagai tindakan yang tidak
fair, mengingat pada saat itu belum ada kejelasan status wilayah Papua. Di
Jakarta pun muncul kecurigaan, bahwa lahirnya UU Penanaman Modal Asing, yang
menjadi produk pertama pemerintahan Orde Baru, setelah berhasil merebut kursi
kekuasaan, merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memfasilitasi masuknya
Freeport ke tanah Papua. Kecurigaan tersebut dilatarbelakangi keinginan
Freeport, yang memang sudah sejak lama menginginkan untuk melakukan eksplorasi
di tanah Papua. Selain itu, bagi pemerintah republik pemberian kontrak karya
pada Freeport yang notabene adalah perusahaan Amerikan Serikat, adalah satu
upaya untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah Amerika, dalam plebisit total
penentuan status wilayah Papua.
Soeharto,
pemimpin tertinggi rezim Orde Baru, pada 3 Maret 1973, pun memberikan
pernyataan yang setengah membenarkan sinyalemen di atas. Dikatakan Soeharto,
bahwa Freeport adalah pelopor bagi penanaman modal asing di Indonesia.
Berdasarkan
kontrak karya tahun 1967, PT. Freeport Indonsia memegang konsesi pertambangan
atas wilayah Pegunungan Jayawijaya Selatan (Erstberg), dan sekitarnya,
yang kesemuanya adalah wilayah ulayat Suku Amungme. Kemudian untuk mendukung
aktivitas perusahaan, PT. Freeport Indonesia juga membutuhkan sejumlah lahan di
dataran rendah guna membangun infrastruktur perusahaan, termasuk perumahan
karyawan, bandara, dan pelabuhan laut, yang artinya juga akan memakan wilayah
ulayat Suku Kamoro di dataran rendah. Semenjak itulah penindasan dan perampasan
hak-hak kedua suku dimulai, baik oleh PT. Freeport Indonesia secara langsung,
maupun melalui pemerintah Indonesia, dengan seluruh aparat pendukungnya,
khususnya militer. Warga ditekan dan diintimidasi untuk menyerahkan tanah-tanah
adat mereka, untuk pembangunan sarana-prasarana perusahaan, beberapa
diantaranya diusir dari wilayah tempat tinggalnya. Pemerintah Indonesia dan PT.
Freeport memanfaatkan konflik ulayat antara orang Amungme dan Kamoro, untuk
merebut tanah-tanah yang disengketakan antar kedua suku.
Aparat
pemerintah menekan tokoh-tokoh adat salah satu suku, untuk menandatangani—cap
jempol, surat pernyataan pelepasan tanah-tanah ulayat, tanpa perlu adanya ganti
kerugian, bila suku yang lain menolak, akan dilakukan tindakan intimidasi dan
diberikan tekanan-tekanan, hingga misi mereka berhasil.
Serangkaian
tindakan perlawanan yang dilakukan warga, dengan berbekal busur dan panah,
serta semangat untuk mempertahankan tanah leluhur—ibu orang Amungme, dijawab
pemerintah dengan operasi bersenjata dari tentara nasional. Puluhan orang mati,
dibunuh oleh aparat pemerintahnya sendiri, demi sebuah upaya menjaga tradisi
dan kehormatan budaya serta nilai-nilai, yang dikandung dalam sebuah benda
bernama ‘tanah’. Amarah orang amungme membuncah, melihat ‘ibu’ mereka dijarah,
dirampas, dan diinjak-injak tanpa hormat, diri mereka sebagai manusia seperti
tak ada harganya lagi, di mata pemerintah dan arogansi industrialisasi yang
bersembunyi di balik semangat modernitas, dengan janji kemajuan.
Seperti
umumnya masyarakat di wilayah Indonesia lainnya, ketika Orde Baru berkuasa,
warga yang melawan, dituduh sebagai penghambat pembangunan, dan dan bagian dari
gerakan pengacau keamanan yang berafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka
(OPM). Stigmatisasi OPM menjadi stempel bagi pemerintah Indonesia dan aparat keamanan
untuk melakukan tindakan kekerasan, terhadap warga yang menolak hadirnya PT.
Freeport di tanah mereka.
Perlawanan
terhadap kehadiran Freeport dan militer di tanah Papua berlangsung tiada henti.
Sejalan dengan itu bentuk-bentuk tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi
manusia, yang dilakukan oleh aparat keamanan pun selalu menyertai. Perlawanan
tidak hanya dilakukan oleh warga lokal, tetapi melibatkan pula sejumlah
organisasi non-pemerintah di Jakarta, yang juga membangun jejaring dengan dunia
internasional, untuk memberikan tekanan massif kepada Freeport. Hingga pada
tahun 1996, Overseas Private Investment Corporation (OPIC), mencabut
asuransi politik PT. Freeport Indonesia sebesar US$ 100 juta, dengan alasan
telah terjadi serangkaian pelanggaran lingkungan dan sosial atas aktivitas yang
dilakukan oleh PT. Freeport. Berbarengan dengan itu, pada media pertama 1996,
sejumlah aksi besar juga digalang warga Suku Amungme, di Timika. Sejumlah
fasilitas perusahaan dirusak warga, mereka menuntut untuk bertemu dengan
pimpinan tertinggi Freeport, Mr. James R. Moffet.
Akibat
aksi-aksi tersebut, aktivitas PT. Freeport sempat mandeg selama empat hari
lamanya. Pada saat yang bersamaan, orang Amungme melalui lembaga adatnya,
Lemasa, dengan didampingi sejumlah NGO, juga melakukan tindakan hukum dengan
mangajukan gugatan class action terhadap Freeport McMoRan Copper and
Gold Inc, sebagai induk PT. Freeport Indonesia, di Louisiana, Amerika Serikat.
Gugatan tersebut diajukan atas sejumlah pelanggaran hak asasi manusia, yang
dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia terhadap Suku Amungme, selama beroperasi
di bumi Amungsa. Akibat serangkaian peristiwa tersebut, PT. Freeport Indonesia
mendapat sorotan tajam, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional.
Menyikapi
rentetan tuntutan tersebut, manajemen Freeport pada akhirnya mau berunding
dengan warga. Ketika bertemu beberapa perwakilan warga Timika di Tembagapura,
James R. Moffet, berjanji akan mempertimbangkan semua tuntutan warga. Pada
kesempatan tersebut, Moffet juga melontarkan pernyataan, bahwa Freeport akan
menggelontorkan 1% keuntungan kotornya, untuk suku-suku di sekitar wilayah
pertambangan PT. Freeport. Dana sebesar kurang lebih US$ 15 juta tersebut akan
diberikan selama 10 tahun, dengan besaran yang mengikuti fluktuasi keuntungan
PT. Freeport Indonesia. Dana tersebut dikenalkan Freeport sebagai ‘dana
kemitraan’ (trust fund), yang ditegaskan bahwa itu diberikan sebagai
dana pembangunan, yang tidak ada kaitannya dengan pengakuan atas tanah ulayat
atau rekognisi, dan bukan merupakan kompensasi atas segala tindakan perusakan
dan pelanggaran hak asasi manusia, yang terjadi sebelumnya. Masyarakat setempat
kemudian mengenal dana tersebut dengan peristilahan ‘dana satu persen’.
Selanjutnya dana satu persen
dibagikan kepada Pemda Papua, dengan total dana 34,5 milyar rupiah, alokasi
pembagiannya setiap suku di sekitar wilayah kontrak karya Freeport (dua suku
asli dan lima suku kekerabatan) akan mendapatkan 500 juta rupiah, sedangkan
sisanya, sebesar 31 milyar rupiah, akan diserhkan pada Pemda Papua, melalui
program Pengemangan Wilayah Timika Terpadu (PWT2). Meski beberapa suku, melalui
ketua-ketua sukunya menerima pemberian dana tersebut, namun Suku Amungme
melalui Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (LEMASA), menolak pemberian dana
tersebut, dengan alasan bahwa dana kemitraan tidak menyelesaikan akar persoalan
yang dialami warga.
Dana Kemitraan tidak menjawab
tuntutan Suku Amungme yang ingin diakui eksistensi dan integritasnya, menurut
LEMASA, pemberian dana tersebut adalah upaya Freeport untuk menjegal gugatan
Suku Amungme terhadap Freeport McMoRan di pengadilan negara bagian Louisana,
dan terakhir pembagian dana tersebut merupakan strategi Freeport untuk
memecah-belah suku-suku yang ada di sekitar kontrak karya.23 Namun, PT.
Freeport dengan menggunakan tangan pemerintah republik, dan aparat militernya,
terus-menerus melakukan tekanan dan intimidasi terhadap warga untuk menerima
dana yang dikucurkan secara sepihak tersebut.
B. Mengawetkan Objek, Kebijakan
Tanpa Partisipasi
Warga di tanah Papua nampaknya
memang tak pernah diakui eksistensinya. Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)
1969, yang diharapkan menjadi penentu masa depan dan nasib orang Papua,
ditengarai penuh dengan kecurangan dan tekanan. Pengingkaran terhadap orang Papua
lagi-lagi terjadi ketika PT. Freeport hendak membuka pertambangan di tanah
mereka. Freeport tak pernah meminta izin dalam mengeksplorasi tanah-tanah
ulayat mereka, harga diri dan kehormatan orang Amungme dan Kamoro
diinjak-injak, akibat kebijak sepihak dari Jakarta, yang seperti menjual
hak-hak kepemilikan orang-orang Papua pada PT. Freeport Indonesia.
Tidak hanya berhenti di situ,
perjuangan panjang orang Amungme dan Kamoro, serta warga asli lainnya, atas
tindakan sewenang-wenang Freeport dan aparat militer Indonesia, tidak segera
direspon pemerintah Jakarta, untuk secepatnya memperbaiki dan mengubah
pendekatan dalam pengambilan kebijakan di tanah Papua. Ide pemberian dana
kemitraan (trust fund) yang digagas Moffet, hanya dikonsultasikan oleh
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Pemda Papua—Irian Jaya waktu
itu, pejabat-pejabat Freeport, dan petinggi militer, tanpa pernah melibatkan
warga Mimika. Komandan Jendral Komando Pasukan Khusus (KOPASUS) TNI Angkatan
Darat, Prabowo Subiyanto, yang tidak jelas unsur mewakili kepentingan siapa,
justru dilibatkan dalam pertemuan konsultasi tersebut. Dari pertemuan
konsultasi tersebut, akhirnya Bappenas memutuskan untuk memasukkan dana satu
persen ke dalam proyek PWT2, yang sudah dirancang pemerintah pusat. Proyek ini
dikelola langsung oleh pejabat Provinsi Papua, dan Freeport menyatakan tidak
lagi bertanggung jawab atas penggunaan seluruh dana hibah tersebut.
Tanpa
ada penjelasan, perincian, atau bahkan sosialisasi—penyuluhan dalam bahasa Orde
Baru—sekali pun, mengenai pelaksanaan program Pengkembangan Wilayah Timika
Terpadu (PWT2), masyarakat dipaksa untuk menerima program tersebut, meski tak
tahu arah dan tujuan program. Proyek Pengemangan Wilayah Timika Terpadu (PWT2),
sebenarnya muncul untuk menyikapi memburuknya pemberitaan internasional atas
situasi di Mimika, terutama terkait dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia,
hak ulayat atas tanah, kerusakan lingkunan, dan kerawanan sosial, yang
diakibatkan oleh hadirnya PT. Freeport Indonesia di tanah Papua. Proyek ini
menjadi semacam jalan pintas untuk menyelesaikan serangkaian permasalahan yang
melingkupi kehadiran Freeport dan tindakan brutal aparat militer Indonesia.
Pendekatan top down selalu diterapkan Jakarta, dalam pengambilan
kebijakan di tanah Papua, masyarakat tak dianggap, mereka sekedar menjadi
objek, yang harus selalu tunduk patuh terhadap semua kebijakan yang diterapkan
negara. Seperti program pengembangan wilayah terpadu ini, yang dijalankan
dengan tergesa, serta nihil partisipasi dari tokoh-tokoh lokal dan gereja.
Beragam kebijakan yang berkaitan dan menyangkut diri orang Papua, selalu
ditentukan oleh orang luar, keluh orang Papua.
Hadirnya
PW2T yang tidak menyelesaikan akar dari keseluruhan permasalahan yang
berkecamuk di Mimika, memecahbelah suku, baik di dalam internal suku maupun
antara suku satu dengan suku lainnya, juga menimbulkan serangkaian persoalan
turunan. Dalam pengelolaan dana PW2T, suku-suku yang hendak mengakses atau
menggunakan dana yang disediakan PW2T, terlebih dahulu harus mengorganisir
dalam bentuk badan hukum sejenis yayasan. Yayasan-yayasan yang mewakili dua
suku asli dan lima suku kekerabatan tersebut, selanjutnya diharuskan membuat
proposal untuk diajukan pada PW2T, guna mendapatkan dana kemitraan. PW2T
kemudian akan menyeleksi proposal-proposal yayasan yang masuk, setelah proposal
terseleksi baru PW2T akan mengajukan permohonan pendanaan pada manajemen PT.
Freeport, melalui Freeport Fund for Irian Jaya Development (FFIJD).
Mekanisme
tersebut sekaligus menganulir pernyataan petinggi Freeport sebelumnya, yang
mengatakan hendak menggelontorkan mentah-mentah dana satu persen keuntungan
kotor Freeport, pada warga asli dan pemerintah daerah. Pada kenyataanya, dana
tersebut tetap dikelola di Freeport, dan hanya dikucurkan ketika ada pengajuan
proposal dari PW2T, sehingga setiap tahun jika dihitung dana yang dikucurkan
tidak pernah mencapai satu persen dari keuntungan Freeport. Sejumlah informan
lokal pun mengaku tak pernah tahu berapa besar keuntungan Freeport setiap
tahunnya. Gregorius Okoare, salah seorang tokoh masyarakat Suku Kamoro
menyatakan, “kalau pun setiap tahun kami dibohongi Freeport, kami pun tak tahu,
karena kami tak pernah tahu berapa besar keuntungan Freeport setiap tahunnya.
Masyarakat sudah dibodohi duluan dengan nominal uang yang sangat banyak,
milayaran, angka yang masyarakat tak pernah dengar sebelumnya”.Akibat pola
pengelolaan dana yang demikian, masyarakat tak pernah tahu penggunaan dana satu
persen, untuk kegiatan dan diarahkan ke dalam program apa saja, dan siapa
sasaranya. Berapa persen dari dana satu persen yang telah dipakai pun tidak
diketahui. Persoalan kian memburuk, akibat perilaku purba manusia, korupsi.
Pengelolaan dana satu persen, yang mengharuskan didirikannya suatu yayasan
untuk mewakili tiap-tiap suku, telah melahirkan elit baru dari setiap suku.
Elit-elit baru yang tidak ditopang oleh pendidikan memadai, berakibat pada
pengelolaan dana yang amburadul. Penggunaan dana tidak tepat sasaran, dan tidak
diketahui untuk apa penggunaan dana tersebut.
Pada akhirnya, masyarakat berani
menuntut pertanggungjawaban atas centang-perenang penggunaan dana satu persen
tersebut. Sejumlah pengurus yayasan bahkan diminta untuk menyerahkan seluruh
uang yang pernah mereka terima kepada masyarakat, secara tunai, karena
dana-dana dimaksud dianggap tidak jelas penggunaanya dan tidak tepat sasaran.
Parahnya, demi mendapatkan dana kemitraan, di Mimika tumbuh yayasan-yayasan
liar, yang mengatasnamakan suku-suku tertentu. Perilaku-perilaku semacam itu,
yang membuat konflik warga asli kian memanas, situasi masyarakat kian tegang,
karena tidak adanya sikap saling percaya satu sama lain.Imbas lebih buruk dari
digulirkannya dana satu persen adalah berubahnya sikap dan pola hidup
masyarakat, dari yang semula sangat bergantung dengan alam, menjadi sangat
bergantung pada uang. Mengetahui begitu banyaknya uang yang dikucurkan Freeport
melalui dana kemitraan, masyarakat lebih mengutamakan dan menekankan pembuatan
proposal untuk diajukan pada yayasan, guna mencukupi kebutuhan keuangan mereka.
Tradisi bercocok tanam, berburu, dan meramu sagu, lambat laun mereka
tinggalkan, masyarakat makin malas untuk mengolah dan memanfaatkan alamnya,
mereka menjadi sangat bergantung dan mengandalkan belas kasihan Freeport. Meski
sebenarnya, penyebab utama dan pertama mereka meninggalkan tradisi lama mereka,
adalah karena tanah-tanah mereka, yang seharusnya digunakan untuk bercocok
tanam, direbut oleh PT. Freeport, sementara sungan dan pantai tempat mencari
ikan, dipenuhi oleh tailing dan limbah dari produksi PT. Freeport
Indonesia.Akibat perputaran uang yang begitu besar, masyarakat pun hanya
mengetahui uang-uang dengan nominal yang besar, sehingga setiap kali terjadi perselisihan
antar kelompok atau suku, mereka selalu mematok biaya ganti rugi di atas satu
milyar, atau sedikitnya ratusan juta rupiah. “Padahal mereka sebenarnya tak
tahu, seberapa banyak uang satu milyar itu, tapi gara-gara Freeport mengucurkan
uang dengan nilai milyaran, yang mereka lihat sangat banyak, setiap negosiasi
bila terjadi perselisihan, mereka selalu meminta tebusan dengan nilai milyar”,
papar Alfian Kartono, kontributor sebuah stasiun televisi nasional yang sudah
lama bermukim di Timika.
Tabel
2: Evolusi Pola Hidup Warga Asli Mimika
|
Pra-dana Kemitraan
|
|
Pasca-dana Kemitraan
(Juni 1996)
|
|
|
Suku Kamoro
|
Suku Amungme
|
||
|
Mencari ikan di
sungai-sungai, dan di laut, serta meramu sagu yang banyak terdapat di dataran
rendah. Hidup bergantung pada sungai, sampan, dan sagu (3S).
|
Bercocok tanam secara
tradisional, dengan menanam umbi-umbian, dan berternak babi, serta berburu.
Intinya hidup mereka bergantung pada tani, dan ternak (2T).
|
Dari pada bertani, beternak,
mencari ikan, dan berpangkur sagu, mereka lebih mengandalkan ‘proposal’ untuk
mendapatkan dana satu persen, guna mencukupi kebutuhan dasar hidup mereka.
|
|
Sumber:
diformulasikan
dari keterangan sejumlah informan.
Perilaku
pemerintah daerah pun tak kalah buruk, setelah adanya dana satu persen. Mereka
memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat atas mekanisme penggunaan dana tersebut.
Banyak proyek-proyek pemerintah yang telah dikerjakan sebelumnya, yang
seharusnya dibiayai dengan anggaran APBD dan APBN, kemudian diadakan kembali
dengan menggunakan dana satu persen, yang seharusnya menjadi hak masyarakat.
Hadirnya dana satu persen, mengakibatkan tumpang tindih penganggaran pada
proyek-proyek pemerintah, tidak adanya transparansi dan akuntabilitas
penggunaan dana, menjadi benteng bagi pemerintah, untuk memanfatkan semaunya
dana-dana yang tersedia. Sementara masyarakat tak punya akses untuk membuka itu
semua. Itu mungkin alasan pemerintah, untuk memaksakan pengucuran dana satu
persen, meskipun ada penolakan, dan masyarakat masih bertanya-tanya mengenai
mekanisme dan tujuan dari program tersebut.
Setelah
runtuhnya pemerintahan Orde Baru, situasi di Mimika pun tak banyak berubah.
Wilayah ini hanya berubah status kepemerintahan, dari yang semula Kabupaten
Administratif menjadi kabupaten otonom. Kendati kursi-kursi pemerintahan
diduduki warga-warga lokal, namun pada kenyataannya keberpihakan terhadap warga
pribumi, tidak membaik. Keberadaan PT. Freeport Indonesia dan aparat militer
yang masih terus mencengkram kuat di wilayah ini tetapi menjadi momok, yang
menyulitkan adanya perubahan signifikan. Kebijakan-kebijakan pemerintahan masih
menggunakan pola-pola lama, yang cenderung top down dan menihilkan
partisipasi.
Tabel
3: Pola Kebijakan Top Down di Mimika



Salah satu bentuk
kebijakan pasca-Orde Baru yang dianggap sangat bersifat top down, adalah
hadirnya program Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK). Program ini
digulirkan oleh pemerintah provinsi, ketika awal gubernur Barnabas Suebu
berkuasa. Kebijakan pembangunan pada pemerintahan Barnabas Suebu ini hendak
menekankan pada kampung sebagai basis pembangunannya. Tiga pendekatan penting
dalam program RESPEK adalah adanya keberpihakan, pemberdayaan, dan kemandirian.
Langkah tersebut diambil oleh pemerintahan Suebu, dikarena orang Papua asli
yang secara kualitas sumberdaya manusianya masih tertinggal, dianggap tidak
mampu untuk bersaing secara terbuka dengan orang pendatang, sehingga memerlukan
suatu tindakan afirmasi. Bentuk afirmasi diberikan dengan pemberian block grant
sebesar 100 juta rupiah setiap kampung di Papua. Selanjutnya, menurut keranka
program yang dibuat, penggunaan dana tersebut harus memenuhi beberapa
persyaratan, yakni harus adanya perencanaan, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban.
Namun
demikian, dalam pelaksanannya tidak sesuai apa yang dipersyaratkan di dalam
kerangka program RESPEK. Program yang digulirkan terutama untuk pemberdayaan
ekonomi ini orang asli Papua ini, justru jauh dari bau pemberdayaan. Allo Rafa,
anggota DPR Kabupaten Mimika mengungkapkan, “bolehlah program itu terlihat
bagus, dan memiliki pendanaan yang besar, tetapi kalau tidak ada
juklak—pentunjuk pelaksanan, juknis—petunjuk teknis—nya apa bisa berjalan.
Sampai sekarang program itu tidak ada juklak-juknisnya, tetapi uang sudah
dikucurkan”. Seperti periode-periode sebelumnya, ketika warga masih
bertanya-tanya tentang maksud dan tujuan dari program tersebut, tiba-tiba
pemerintah sudah menggelontorkan dana, padahal masyarakat belum memiliki
perencanaan pembangunan yang jelas.
Akibatnya,
dana RESPEK yang seharusnya digunakan untuk program pemberdayaan, malah
digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik. Bahkan di beberapa kampung,
dana tersebut dibagi-bagikan secara tunai kepada masing-masing kepala keluarga.
Pernyataan
senada juga diungkapkan oleh Matheus Adadikam, Pendeta GKI Klasis Mimika,
menurutnya penggunaan dana-dana Otsus—otonomi khusus, yang diwujudkan dalam
program RESPEK, tidak digunakan untuk program-program pemberdayaan masyarakat,
dikarenakan perangkat-perangkat di bawah belum dibangun, uang sudah digulirkan
terlebih dahulu.
Kecenderungan lain adalah,
masyarakat seringkali membuat program-program yang seharusnya menjadi
kerja-kerja pemerintah, yang anggarannya sudah dialokasikan di APBD. Masyarakat
seperti mengambil alih kewajiban pemerintah. Dana yang seharusnya digunakan
untuk pemberdayaan masyarakat, malah digunakan untuk membiayai pembangunan
infrastruktur fisik yang seharusnya menjadi tugas pemerintah. “Sudah sering
saya katakan pada masyarakat, jangan membuat program yang seharusnya menjadi
program pemerintah, kalau mereka melakukan itu, justru mereka mengambil alih
kewajiban pemerintah, janganlah mereka kerjakan apa yang harus dibiayai negara,
kalau itu diambila alih, lalu anggaran pemerintah untuk apa?” lanjut Adadi
Kesal dengan sikap pemerintah yang tak kunjung berubah, Thomas Wanmang, salah
seorang tokoh masyarakat Amungme menegaskan, ”pokoknya kalau semua program
pemerintah orientasinya masih dari proyek ke proyek, nasib orang Papua tidak
akan berubah. Pemerintah cuma buang-buang uang saja, masyarakat tidak pernah
diberdayakan”. Ungkapan yang sama juga disampaikan, Uskup Timika, Mgr. John
Philip Saklil Pr, menurutnya selama ini setiap program yang digulirkan
pemerintah, logikanya semua masih proyek, tidak menyerap kebutuhan masyarakat
yang senyatanya. Program-program pemerintah sifatnya masih karitatif semua,
tidak ada yang memiliki nalar pemberdayaan. “Kesannya hanya
menghabis-habiskan uang semata, dan masyarakat pun sudah paham, program
pemerintah ya sekedar proyek”, ujar Uskup.
Khusus untuk wilayah Mimika,
selain mendapatkan dana RESPEK dari pemerintah provinsi, setiap kampung juga
mendapatkan dana pemerintah kabupaten, melalui program ‘Eme Neme Yaware’, yang
besarnya juga 100 juta rupiah. Belum lagi dana kemitraan yang digulirkan
Freeport melalui LPMAK (Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Amungme Kamoro),
yang juga sebesar 100 juta rupiah setiap kampung di Mimika, khusus untuk
kampung dua suku asli dan lima kekerabatan suku. Nasib dana-dana tersebut pun
sama, tak jelas penggunannya. Wanmang menggugat, “orang Jakarta bilang, “orang
Papua itu bodok, banyak uang tapi tetap miskin”, iya orang Jakarta kasih terus
minum mabuk, orang Papua mabuk terus, tidak diberdayakan bagaimana menggunakan
uang yang benar”. Wawancara
Ketika diklarifikasi ke DPRD,
Allo Rafra membenarkan kondisi tersebut. Memang benar diadakan Musrembang,
tetapi di dalam Musrembang tidak pernah ada usulan dari bawah, dari kampung.
Musrembang hanya menjadi sesuatu hal yang seolah-olah sudah rutin, sehingga
tidak ada ekspresi dari bawah yang benar-benar naik. Pembangunan semuanya
bersifat top down, tidak ada yang bottom up. Tidak pernah ada
pikiran bagimana pemerintah memberdayakan masyarakat, karena pemerintahan
sendiri sepertinya memang sudah tidak ada.
C. Kelimpahan Tanpa Akses,
Apatisme Warga Terhadap Hak
“... ini sudah berlangsung
lama, jadi masyarakat sudah apatis,
ada yang meminta haknya dipenuhi
tapi tak pernah diberi”.
(A.Allo Rafra, mantan Plt.
Bupati Mimika]
Berpuluh tahun lamanya orang
Mimika hidup menderita, penuh dengan kesengsaraan yang memilukan, akibat
keserakahan kapitalisme internasional, yang mewujud dalam PT. Freeport
Indonesia, dan tindakan-tindakan brutal mesin-mesin perang republik, Tentara
Nasional Indonesia (TNI). Tanah yang menjadi instrumen utama dalam pemenuhan
kebutuhan dasar (basic need), direbut, dikuasi, dan eksploitasi oleh
Freeport sedemikian massif, dengan bantuan tentara sebagai anjing penjaganya.
Selain itu, Freeport juga telah mendistorsi nilai tanah, sebagaimana dimaknai
orang Mimika. Bagi orang Mimika, tanah tidak hanya sebatas benda bernilai
ekonomis semata, tetapi di dalamnya juga terdapat unsur-unsur religi, budaya,
dan politik. Kehormatan dan harga diri orang Mimika diinjak-injak Freeport dan
pemerintah Indonesia. Tindakan arogan Freeport tidak sekedar menimbulkan
kerugian materil, dengan hilangnya tanah-tanah warga pribumi, tetapi juga
menimbulkan kerugian imateril yang luar biasa, atas budaya dan adat-istiadat
penduduk asli.
Jangankan ada penggantian atas
perampasan hak yang dilakukan perusahaan, meminta izin pada warga setempat,
ketika hendak melakukan eksplorasi pun tidak. Eksistensi warga asli sebagai
manusia dan pemegang ulayat, seperti tak ada arti dan harganya di mata
Freeport. Tekanan yang terus-menerus dan rendahnya tingkat pendidikan membuat
warga tidak memahami sepenuhnya posisinya sebagai warga, dan arti penting
negara dalam memenuhi kebutuhan dan hak-haknya sebagai warga. Situasi tersebut
diperburuk dengan kondisi politik setempat, yang kurang memberikan ruang bagi
partisipasi, dan miskin memberikan informasi pada warga.
Pola-pola pemerintahan Orde Baru,
yang memanfaatkan kekuatan militer dan kejelian telik sandi, masih berlaku di
wilayah ini. Masyarakat tak berani bicara bebas, karena selalu berada di bawah
bayang-bayang dan ancaman represifitas aparat. Hal serupa pun terjadi pada
aktor-aktor politik, mereka tidak ada keberanian untuk bicara fakta, dan
memberikan kritik secara langsung pada pelaku kekuasaan. Tapi Allo Rafra
menampik sinyalemen itu, menurut dia orang tak berani bicara, mungkin karena
tak mengerti dan memahami persoalan, jadi memilih diam. Namun, ketika dikejar
dengan pertanyaan lebih jauh, mengenai sengkarut persoalan di Mimika, politisi
PDIP ini pun tiba-tiba menahan penuturannya, “jangan berbicara di sini,
mas—peneliti. Di sini tembok punya telinga, angin punya mata, lebih baik
berbicara di tempat lain”.
Persoalan ekonomi sesunguhnya
menjadi problem utama bagi masyarakat Mimika. Meski tanah mereka kaya akan
sumber daya, tetapi mereka tak punya akses di bumi sendiri. Seluruh sumber daya
alam dibawa lari keluar Mimika, Thomas Wanmang berseloroh, “emas, tembaga,
semuanya dibawa lari keluar oleh Freeport, orang Papua cuma dapat lumpur dan
batunya saja”. Periode 1967-1996 adalah masa terburuk bagi warga Mimika, khususnya
bagi orang Amungme dan orang Kamoro, dimana tanah mereka dirampas, martabat dan
harga diri diinjak-injak, dan mendapat intimidasi, serta tindakan kekerasan
dari aparat militer secara terus-menerus. Kondisi mulai membaik setelah adanya
dana kemitraan di tahun 1996, meskipun pada mulanya masyarakat Amungme-Kamoro
menolak dana tersebut. Setidaknya, setelah adanya dana kemitraan, ada pendanaan
yang keluar dari Freeport untuk masyarakat, dari yang sebelumnya tidak ada sama
sekali.
Awalnya, pengelolaan dana
tersebut dimonopoli oleh pemerintah, melalui program PW2T, dan masyarakat hanya
bisa mengaksesnya melalui institusi-institusi berbadan hukum, yang dianggap
mewakili suku-suku di Mimika. Akan tetapi, buruknya pengelolaan dana oleh
pemerintah, menjadikan penggunaan dana tersebut tidak tepat sasaran, tidak
memberdaykan warga Mimika, numun justru digunakan untuk pembangunan
infrastruktur semata, yang seharusnya dibiayai anggaran negara. Selain itu,
banyaknya institusi-institusi liar yang mengatasnamakan suku tertentu, demi
mendapatkan uang dari Freeport, juga kian memperunyam persoalan. Imbasnya,
setelah berakhirnya Orde Baru pada 1998, program PW2T akhirnya diubah
pengelolaannya, tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah. Atas prakarsa Lembaga
Masyarakat Adat Suku Amungme (LEMASA) dan Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro
(LEMASKO), kemudian dibentuk sebuah lembaga baru, yang mewadahi unsur-unsur
masyarakat adat, pemerintah, dan PT. Freeport Indonesia. Lembaga baru ini
dinamakan sebagai Lembaga Pengembangan Masyarakat Irian Jaya (LPMI), dan
selanjutnya diubah kembali menjadi Lembaga Pengembangan Masyarkat
Amungme-Kamoro (LPMAK).
LPMAK bermisi meningkatkan
kualitas hidup dan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat Suku Amungme dan
Suku Kamoro, serta lima kekerabatan suku yang ada di Mimika. Sumber pendanaan
dari LPMAK berasal dari dana satu persen yang digulirkan Freeport sejak tahun
1996 hingga tahun 2006. Setiap tahunnya, LPMAK sedikitnya menganggarkan dana
200 milyar rupiah untuk program pengembanan masyarakat di Mimika.34
Sehar-harinya, LPMAK dikelola oleh suatu badan musyawarah yang terdiri dari
perwakilan Pemda Mimika, perwakilan dari Suku Amungme dan Suku Kamoro,
perwakilan gereja di Mimika, serta Vice President Director PT. Freeport
Indonesia. LPMAK memiliki tiga program pengembangan utama, yang terdiri dari
kesehatan, pendidikan dan pembangunan ekonomi.
Namun begitu, Allo Rafra
menuturkan, meski program-program pengembangan yang sudah dilakukan LPMAK patut
diapresiasi, akan tetapi selama masih ada Freeport di dalam tubuh LPMAK,
masyarakat tetap tidak akan berdaya. Ditegaskan Rafra, “Freeport itu tidak
pernah memberikan laporan secara terbuka pada pemerintah kabupaten Mimika,
berapa hasil yang ditambang, berapa keuntungan yang diperoleh. Freeport ini
negara dalam negara, mereka merasa tak punya kewajian untuk melaporkan
kegiantannya pada pemerintah daerah. Selama dua tahun jadi pejabat bupati, saya
tak pernah dapat laporan dari Freeport”. Diceritakannya, rakyat tidak
pernah merasa sejahtera dengan kehadiran Freeport, mereka memahami bahwa
hak-hak mereka diambil, tetapi karena keluguan mereka, akhirnya menerima begitu
saja, segala tingkah polah Freeport. Termasuk keberadaan wakil presiden
direktur Freeport di dalam LPMAK, yang sesungguhnya tidak ada relasinya dengan
kelembagaan LPMAK.
Lebih lanjut dijelaskan Rafra,
keseluruhan dana LPMAK sebenarnya adalah milik masyarakat, yang sudah
dihibahkan Freeport seluruhnya, sejak tahun 1996 hingga tahun 2006. Lucunya,
untuk menurunkan dana-dana tersebut, guna pelaksanaan program-programnya, LPMAK
harus mendapatkan persetujuan dari Freeport. Artinya, bilamana Freeport tidak
menyetujui program yang hendak digulirkan, maka dana milik masyarakat tersebut
pun tak dapat diakses. Sehingga, selama Freeport masih campur tangan dalam kelembagaan
dan mekanisme pendanaan LPMAK, masa depan orang Mimika akan tetap dikendalikan
oleh Freeport.
Pendapat
senada juga dikemukakan oleh Gregorius Okoare, salah seorang tokoh masyarakat
Kamoro, yang juga difasilitasi oleh LPMAK, semenjak sekolah, hingga sekarang
mendirikan sebuah badan usaha, berupa penanaman di lahan tailing Freeport.
Dijelaskannya, meskipun Freeport membantu dalam proses usahanya, tetapi secara
umum sepertinya Freeport tidak rela, ketika warga asli Mimika hendak maju
secara ekonomi. Kelas pengusaha sulit ditemukan di Mimika, karena ruang yang
disediakan Freeport tidak memadai. Tjahjono, Jurnasil pada sebuah media
nasional, menceritakan hal serupa, “sebenarnya banyak pengusaha-pengusaha
lokal yang sebenarnya bias maju, dengan asistensi dari LPMAK, akan tetapi
ketika mereka sudah mendekati kelas menengah pengusaha, dan mulai bisa
menghidupi kelompok warga lainnya, tiba-tiba program asistensi dihentikan
sepihak oleh Freeport, dengan tidak lagi menyetujui anggaran yang diajukan
LPMAK”.
Pengalaman
serupa juga dialami oleh Thomas Wanmang. Sebagai salah satu seorang tokoh Masyarakat
Amungme, Thomas Wanmang mendirikan sebuah koperasi untuk menampung hasil-hasil
pertanian dari mama-mama Suku Amungme. Kemudian untuk menyalurkan
komunitas-komunitas pertanian tersebut, Thomas Wanmang membuat memorandum of
understanding (MoU) dengan Freeport, untuk menerima komunitas-komunitas
tersebut, guna mencukupi kebutuhan pangan pekerja-pekarja Freeport yang
jumlahnya puluhan ribu. Gampangnya, koperasi yang didirikan Wanmang dengan
beberapa tokoh Amungme, menjadi pemasok bagi pemenuhan kebutuhan pangan
pekerja-pekerja Freeport.
Pada
mulanya kerjasaman ini berjalan bagus, hingga makin banyak petani-petani
Amungme yang memasok hasil pertanian ke koperasi. Namun, setelah berlangsung
beberapa tahun, tiba-tiba Freeport membuat ulah dengan menunda pembayaran atas
komoditas yang dipasok ke Freeport. Akibatnya koperasi tidak bisa membayar
komuditas-komoditas tersebut kepada petani. Wanmang mencurigai, tindakan
tersebut adalah upaya Freeport untuk mematikan koperasi yang suduh tumbuh baik.
Parahnya kemudian, secara sepihak Freeport memutuskan MoU dengan koperasi, dan
mengalihkan kerjasaman pasokan pangan dengan sebuah perusahaan yang
berafisilasi dengan Media Group, PT. Pangan Sari.
Kota
yang didirikan oleh para pekerja ini, nampaknya justru meng-alienasi
warga-warga lokal untuk mendapatkan pekerjaan. PT. Freeport sendiri, yang
terang melakukan eksploitasi terhadap sumberdaya, yang asal-muasalnya adalah
milik warga asli, senyatanya juga kurang memberikan kesempatan bagi warga asli,
untuk masuk ke dalam Freeport sebagai pekerjanya. Kualitas sumberdaya manusia,
selalu menjadi alasan utama bagi Freeport untuk menampik masuknya warga-warga
lokal. Menurut data resmi Freeport, dari 20.600 orang yang bekerja untuk
Freeport, jumlah warga asli hanya sekitar 3.040 orang (14,75%). Menurut
Freeport jumlah tersebut sudah signifinkan, bila dibandingan dengan
periode-periode sebelumnya, seperti pada tahun 1996, dimana jumlah pekerja lokal
hanya 600 orang.
Minimnya
serapan tenaga kerja oleh Freeport memunculkan banyak persoalan bagi warga
lokal. Selain persoalan ekonomi, dampak sosial yang diakibatkan juga kian
mengkhawatirkan. Data dari Dinas Tenaga Kerja Kab. Mimika, menyebutkan angka
pencari kerja yang terdaftar di tahun 2008, tercatat sebanyak 23.882 orang,
sedangkan serapannya hanya 390 orang. Para pencari kerja tersebut, sebagian
besar diantaranya adalah lulusan SMA, presentasenya mencapai 31% dari total
pencari kerja.
Informan Wawancara dengan
Tjahjono E.P. Dampak sosial dari rendahnya serapan tenaga kerja, dicontohkan
Thomas Wanmang dalam cuplikan berikut, “generasi muda Mimika, mahasiswa
sekali pun, bukanya pegang pena, tetapi malah pegang botol minum mabuk di
pinggir jalan, ini akibat mereka tidak diberi kesempatan, pemerintah
menelantarkannya”.
Dampak sosial paling terasa
belakangan ini adalah konflik berkepanjangan kampung Kwamki Lama yang tak
segera bisa diselesaikan. Menurut sejumlah informan, konflik di wilayah ini
sesungguhnya dilatarbelakangi oleh permasalahan-permasalahan kecil, namun
dikarenakan mayoritas warga menganggur, akibat diusir dari tempat-tempat
pendulangan emas, mereka menjadi mudah untuk disulut konflik dan terus-menerus
berkelahi. Salah seorang tokoh Kwamki Lama menyatakan, “ini persoalan kecil,
tetapi karena pemerintah bodok, mereka tidak mampu menyelesaikannya, mana
janji-janji bupati, pemerintah, yang akan membawa program-program untuk kami,
memajukan kami, beri kami pekerjaan agar tidak berkelahi terus. Coba lihat di
luar Timika, tidak ada yang berkelahi seperti ini, tapi karena pemerintah
bodok, kami berkelahi”.
Luther Bonggoibo, Kepala Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Mimika, pun mengakui jika angka pengangguran di Mimika
cukup tinggi, menurutnya itu terjadi karena makin banyaknya pendatang yang
masuk ke wilayah Mimika, dengan harapan bisa diterima bekerja di Freeport.
Untuk memecahkan persoalan minimnya serapan lapangan pekerjaan bagi warga
lokal, Bonggoibo mengaku telah memberikan himbauan pada perusahaan-perusahaan
di Mimika untuk lebih mengutamakan putra-putra daerah dalam penerimaan tenaga
kerja. Selain itu, Pemda bekerjasama dengan LPMAK, dan PT. Freeport juga telah
mendirikan Institute Pertambangan Nemangkawi, dalam upaya memperbanyak jumlah
tenaga kerja lokal di dalam PT. Freeport.
Sayangnya,
program-program untuk memperluas kesempatan kerja bagi warga asli khususnya,
tidak ditopang dengan anggaran yang memadai. Anggaran untuk bidang
ketenagakerjaan hanya Rp 5.454.250.000,00 atau sekitar 0,39% dari total APBD
Mimika, yang mencapai 1,4 trilyun rupiah. Parahnya, dari temuan penulis
diketahui dari total anggaran tersebut, 84% diantaranya atau Rp
4.581.450.000,00 justru digunakan untuk belanja aparat. Sedangkan yang
dialokasikan untuk belanja publik hanya sekitar Rp 872.750.000,00 hanya 16%
saja dari total anggaran bidang ketenagakerjaan.
Tabel
4: Alokasi Anggaran Ketenagakerjaan Kab. Mimika 2010.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumber:
APBD
Kabupaten Mimika 2010.
“Seharusnya pemerintah
memperbanyak fasilitas-fasilitas produksi, bukan memberikan uang terus-menerus.
Diberikan uang kalau tidak memiliki ketrampilan, hanya akan dihabiskan untuk
konsumsi”, gugat Uskup Timika. Akibat pola-pola yang salah dalam ‘proposal’,
alias mengajukan bantuan pendanaan pada LPMAK khususnya. Sumber daya yang
tersedia sebenaranya tidak kurang, namun karena masyarakat tidak disediakan
akses yang cukup untuk mengembangkan sumberdaya tersebut, akhirnya sumbdaya
yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan dan memberikan keuntungan yang maksimal
bagi masyarakat. “Seperti di pantai-pantai, seharusnya pemerintah membangun
koperasi, untuk menampung pasokan ikan dari nelayan Kamoro, tidak hanya
memberikan bantuan uang. Memang pemerintah tidak memiliki program pemberdayaan
yang berkesinambungan, semuanya pendekatannya proyek, sehingga setelah proyek
berakhir, berakhir pula mata pencaharian masyrakat”, lanjut Uskup.
Situasi lain yang cukup
memprihatinkan di Kabupaten Mimika, adalah terkait kondisi pendidikan dan
kesehatan warga. Meskipun dana yang bergulir cukup banyak, namun penyediaan
layanan kurang bisa diakses dan dinikmati oleh warga. Faktor geografis dan
kontur wilayah, dianggap oleh dinas terkait sebagai fakor utama buruknya
layanan pendidikan dan kesehatan. Selama ini, khususnya warga dua suku asli,
dan lima kekerabatan suku, justru lebih mengandalkan layanan yang disediakan
melalui dana-dana kemitraan yang dikelola oleh LPMAK, daripada layanan-layanan
yang disediakan oleh pemerintah. Diakui Ignatius Adi, sesungguhnya buruknya
situasi kesehatan dan pendidikan dipengaruhi karena ketidakmampuan ekonomi,
akibat tidak adanya ruang yang cukup bagi warga untuk melakukan pengembangan
ekonomi, termasuk memiliki mata pencaharian yang tetap.
Khusus mengenai pemenuhan layanan
kesehatan, minimnya warga yang memanfaatkan layanan kesehatan dari pemerintah
dapat dilihat dari data Susenas tahun 2006. Data tersebut menunjukan bahwa
71,19% penduduk yang menderita sakit, lebih memilih melakukan pengobatan
sendiri secara mandiri, sedangkan yang memanfaatkan layanan kesehatan hanya
39,02%. Dari jumlah tersebut, hanya 7,32% yang menggunakan jasa rumah sakit
pemerintah, sedangkan sisanya berobat pada rumah sakit swasta yang dibiayai
dana kemitraan, dan juga Puskesmas.
Nur Fitriyah, Sekretaris Dinas
Pendidikan Kabupaten Mimika menyatakan, minimnya masyarakat yang memanfaatkan
layanan kesehatan, dikarenakan susahnya akses untuk mencapai tempat-tempat
layanan kesehatan. “Biaya operasional kesehatan di Mimika, paling banyak
digunakan untuk biaya transportasi, karena untuk datang ke Puskesmas, kadang
harus menggunakan pesawat terbang, jadi masyarakat lebih baik mengobati
sakitnya sendiri”, ungkapnya. Untuk menyiasati hal itu, menurut dia Pemda
tengah berupaya untuk memperbanyak jumlah puskesmas pembantu (Pustu), tapi
lagi-lagi bermasalah, karena jarang tenaga medis yang mau ditempatkan yang
lokasi sangat jauh di pegunungan atau lembah.
Dijelaskan
Nur Fitriyah, pemerintah telah memiliki beberapa skema pendanaan yang
dikucurkan untuk pembiayaan operasional kesehatan masyarakat. Selain Jaminan
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang diberikan pemerintah pusat, ada juga
Jamkespa (Jaminan Kesehatan Papua) yang digulirkan pemerintah provinsi Papua,
khusus untuk pengobatan-pengobatan rujukan, yang mengharuskan pengobatan ke
luar daerah. Ada juga dana Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang
dialokasikan oleh pemerintah kabupaten.Kendati banyak sumber-sumber pendanaan
yang dialokasikan oleh pemerintah, untuk biaya operasional kesehatan
masyarakat, tetapi program-program tersebut tak pernah diketahui masyarakat.
Gregorius Okoare mengungkapkan, pemerintah tak pernah melakukan sosialisasi
kepada masyarakat tentang adanya Jamkesmas, sehingga masyarakat tidak pernah
mengurusnya. Masyarakat tetap mengandalkan rumah sakit yang operasionalnya
dibiayai dengan dana kemitraan. Yang patut disayangkan menurut Okoare, rumah
sakit-rumah sakit itu mematok harga tinggi ketika masyarakat berobat, harga
obat di atas harga di pasaran, “mentang-mentang biayanya diklaim ke Freeport,
mereka kasih harga mahal sekali” ungkapnya. Sementara di Puskesmas, malah masih
ditemukan obat-obat kadaluwarsa, yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan.
Tabel
5: Alokasi Anggaran Kesehatan Kab. Mimika 2010
|
Alokasi
Anggaran
|
VERSI Pemda
|
Presentase
|
Versi Penulis
|
Presentase
|
|
Belanja Aparat
|
32.732.207.304
|
59,30%
|
46.388.777.304
|
84,05%
|
|
Belanja Publik
|
22.461.149.500
|
40,70%
|
8.804.579.500
|
15,95%
|
|
Total
|
55.193.356.804
|
100%
|
55.193.356.804
|
100%
|
Sumber:
APBD
Kabupaten Mimika 2010.
Dari alokasi anggaran yang
disediakan untuk bidang kesehatan pada APBD Kab. Mimika pun tidak begitu
menggembirakan, dari total 1,4 trilyun rupiah APBD Kab. Mimika tahun 2010,
hanya 9,24% atau sebesar Rp 55.193.356.804,00 yang dialokasikan untuk bidang
kesehatan. Kondisi itu diperparah dengan minimnya anggaran yang dialokasikan untuk
belanja-belanja publik—kepentingan warga. Analisis Demos menunjukan hanya
15,95% anggaran kesehatan yang digulirkan untuk belanja publik, sedangkan
anggaran belanja pegawai mencapai 84,05%.
Buruknya kondisi kesehatan juga
terlihat dari banyaknya penderita malaria di wilayah Mimika. Hingga tahun 2008,
data Dinas Kesehatan yang diolah oleh BPS Mimika, menunjukan jumlah penderita
malaria mencapai 115.040 jiwa, dari 187.752 jiwa penduduk Mimika. Artinya 61,3%
penduduk Mimika terserang malaria.
Tabel
6: Jumlah Penderita Malaria di Mimika
|
No
|
Jenis
Malaria
|
Tahun (jumlah
penderita)
|
||||
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
|||
|
1.
|
Malaria Tropika
|
11.219
|
7.037
|
12.210
|
18.687
|
|
|
2.
|
Malaria Tertiana
|
9.919
|
6.454
|
11.174
|
13.764
|
|
|
3.
|
Malaria Mix
|
12.856
|
10.523
|
521
|
1.672
|
|
|
4.
|
Malaria Klinis
|
-
|
-
|
12.937
|
80.917
|
|
|
|
Jumlah
|
33.994
|
24.014
|
36.842
|
115.040
|
|
Sumber:
Kabupaten Mimika Dalam Angka 2009.
Selain
malaria, penyakit lain yang menjadi momok warga Mimika adalah tuberculosis (TBC),
dan HIV/AIDS. Hingga 31 Maret 2010, data Dinas Kesehatan menunjukan bahwa
kurang lebih 2,4% warga Mimika terkena penyakit HIV/AIDS, dan kesemuanya
adalah warga asli, “pola hidup
memberi pengaruh dalam peningkatan penderita HIV/AIDS”, ungkap Saiful
Taqin, Kepala P4PL Dinas Kesehatan. Hingga tahun 2008, tercatat 2.555 orang di
Mimika positif terinfeksi HIV, sementara jumlah penderita AIDS mencapai 460
orang.
Tabel
7: Jumlah Penderita HIV/AIDS 2000-2008
|
Tahun
2000
|
Penderita
|
|
|
HIV
|
AIDS
|
|
|
|
30
|
7
|
|
2001
|
70
|
15
|
|
2002
|
92
|
19
|
|
2003
|
189
|
27
|
|
2004
|
222
|
9
|
|
2005
|
252
|
7
|
|
2006
|
199
|
37
|
|
2007
|
186
|
91
|
|
2008
|
1.315
|
248
|
|
Jumlah
|
2.555
|
460
|
Sumber:
Kabupaten Mimika Dalam Angka 2009.
Pendeta Matheus Adadikam
mengritik situsai ini, menurutnya ada masalah dengan pendekatan yang digunakan
dalam layanan kesehatan selama ini, dilihat dari lambatnya perbaikan kondisi
kesehatan warga Mimika, “dahulu ketika Belanda meninggalkan Papua, angka
malaria turun, angka lepra turun. Tetapi apa yang terjadi ketika Indonesia
masuk, malaria meningkat, TBC meningkat, apalagi HIV/AIDS, jangan ditanya”,
ungkapnya. Banyak sudah orang mati di Mimika, hanya karena hak kesehatannya
tidak dipenuhi. “Di mana negara dengan petugas-petugasanya selama ini? Mereka
seharusnya datang, bukan menyalahkan orang yang mati, karena dianggap sudah
sakit lama tetapi tidak berobat”, lanjut Adadikam, kesal.
Demikian
pula dengan situasi pendidikan, kondisinya tidak jauh lebih baik. Minimnya
kualitas sumberdaya manusia menjadi bukti kurang terurusnya pemenuhan hak atas
pendidikan di wilyah ini. Data resmi pemerintah menunjukan mayoritas penduduk
Mimika hanya menyelesaikan pendidikan dasar. Hal itu bisa dilihat dari angka
partisipasi sekolah yang terus menurun, seiring dengan naiknya jenjang
pendidikan. Data tahun 2008 menunjukan angka partisipasi sekolah dasar untuk
mencapai 92,85, naik ke tingkat SLTP angkanya turun menjadi 89,28, sedangkan
untuk tingkat SMA, angkanya hanya 41,40. Bahkan pada angka partisipasi murni
lompatannya cukup mengkhawatirkan, APM sekolah dasar berada pada angka 92,85,
di tingkat SLTP turun menjadi 53,91, dan di tingkat SMA hanya menjadi 24,44.
Rata-rata lama sekolah warganya, hanya 6,5 tahun, artinya sebagian besar
penduduk hanya menyelesaikan pendidikan sekolah dasar.
Sekretaris Dinas Pendidikan Dasar
Kabupaten Mimika,Simon Petrus Mess, beralasan buruknya kualiatas pendidikan
disebabkan oleh banyak faktor, seperti tempat tinggal warga yang
berpindah-pindah, jauhnya akses sekolah dengan pemukiman penduduku, dan tidak
tersedianya tenaga pendidik. Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah
telah membangun sentra pendidikan, yang disediakan asrama sekaligus. Langkah
tersebut dilakukan sebagai satu bentuk afirmasi bagi warga-warga lokal yang
tinggal di pedalaman, jauh dari akses sekolah. Kesadaran warga tentang arti
penting pendidikan, juga kian membaik, terbukti dengan meningkatnya permintaan
sekolah-sekolah kecil di kampung-kampung, meski jumlahnya juga belum banyak,
aku Simon. Namun, program sekolah kecil lagi-lagi terganjal kekurangan tenaga
pengajar, seperti halnya pendirian puskesmas pembantu, yang tidak tersedia tenaga
medis.
Di Kabupaten Mimika, Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Pendidikan dipecah menjadi dua bagian, Dinas Pendidikan Dasar dan
Dinas Pendidikan Menengah. Menurut Pengakuan Simon P. Mess, hal itu dilakukan
agar masing-masing bisa bekerja lebih fokus. Ketika diatanya apakah ada faktor
politis yang melatarbelakangi, dia menjawab lugas, “itu kebijakan bupati”.
Ignatius Adii, praktisi
pendidikan di Kabupaten Mimika, mengungkapkan persoalan yang lebih kompleks.
Menurutnya ada beberapa permasalahan yang melatarbelakangi buruknya kualitas
pendidikan di Mimika, antara lain: Pertama, sedikitnya tenaga pendidik
yang berdedikasi, mereka kurang disiplin, hanya datang ke sekolah ketika awal
penempatan, setelah itu tak pernah datang kembali, atau pun kalau datang hanya
seminggu sekali. Itu terjadi akibat jauhnya sekolah dengan tempat tinggal
penduduk, kalau pun diberikan pemukiman, mereka rata-rata tidak bertahan lama,
karena tidak siap untuk bermukim di pedalaman. Hal itu berdampak lebih jauh
pada kelulusan siswa, yang tidak bisa lulus murni—ada manipulasi kelulusan,
sehingga ketika siswa hendak bersekolah ke luar daerah, mereka masih
tertinggal, tidak bisa baca tulis; Kedua, jauhnya jarak sekolah dan
sulitnya medan untuk mencapai sekolah, menjadikan sering terhambatnya
komunikasi, dan transportasi, sehingga Dinas Pendidikan tidak bisa melakukan
pengawasan secara terus-menerus terhadap keberadaan guru di sekolah-sekolah; Ketiga,
guru-guru SMP tidak memotivasi siswa-siswanya untuk melanjutkan ke pendidikan
menengah, sehingga angka putus sekolah tinggi; Keempat,
pendidikan-pendidikan non-formal hanya tersedia di Kota Timika, sementara di
wilayah lain tidak tersedia. Itu pun hanya Kejar Paket A, B, dan C, tidak
tersedia pendidikan-pendidikan ketrampilan; Kelima, orang tua siswa pun
kurang memberi motivasi pada anak-anaknya untuk bersekolah, dan tentang arti
penting pendidikan.43
Perubahan sistem pendidikan juga
berpengaruh besar bagi memburuknya situasi pendidikan di Mimika. Dahulu, ketika
masa kolonial Belanda, periode 1908-1967, pendidikan di Mimika menggunakan
sistem Loso dan Moso,44 dimana siswa dan guru di asramakan dalam
satu tempat, mulai dari sekolah rakyat hingga SLTA. Sekolah-sekolah ini
diselenggarakan oleh yayasan-yayasan swasta, seperti Yayasan Pelayanan
Persekolahan Kristen (YPPK), yang berada di bawah Keuskupan Jayapura, dan
gereja-geraja di bawah Gereja Kristen Injili di Tanah Papua.Sistem ini cukup
berhasil, danmutu pendidikan terjamin, dibuktikan dengan banyaknya lulusan YPPK
yang berhasil melanjutkan ke sekolah-sekolah di luar daerah. Selain itu, sistem
pendidikan ini juga menyediakan pendidikan-pendidikan kekhususan dalam rangka
penyediaan tenaga medis dan kebutuhan tenaga pengajar.
Awal kehancuran pendidikan Mimika
terjadi semenjak tahun 1968, ketika sistem pendidikan disentralisasi oleh
Jakarta. Loso dan Moso dibubarkan, digantikan dengan sejumlah SD Inpres
(Instruksi Presiden) di kampung-kampung . Akibat pembangunan SD Inpres, banyak
warga memindahkan anaknya ke SD Inpres, keluar dari asrama-asrama yayasan,
karena biaya di SD Inpres dianggap lebih murah. Namun demikin SD Inpres hanya
mampu bertahan setahun, setelah itu tidak ada lagi tenaga pengajar yang
bersedia mengajar di kampung-kampung, kalau pun datang, paling setahun sekali.
Situasi di Mimika tentu berbeda dengan di Jawa, sayangnya pemerintah memaksakan
sistem-sistem yang ada di Jawa, untuk diterapkan di Mimika. Akibatnya,
gedung-gedung sekolah tersedia, tapi guru dan muridnya tidak ada. Gurunya tak
pernah datang karena jauhnya jarak dan sulitnya medan, dan muridnya pun
demikian. “Kondisi ini makin parah, setelah adanya dana satu persen dan dana
rekognisi dari Freeport, orang tua hanya mengharapkan anaknya mendapatkan bea
siswa, kurang memperhatikan mutu dan pentingnya pendidikan keluarga”, dijelaskan
oleh Ignatius Adii.Parahnya situasi tersebut, senyatanya juga kurang coba
diperbaiki dengan dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah kabupaten.
Mungkin mereka mengandalkan anggaran dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi
dan dana-dana dari LPMAK. Dari total 1,4 trilyun rupiah dana APBD Kab. Mimika,
hanya 15,52% atau sebesar Rp 148.211.803.215,00 yang dialoksikan untuk anggaran
pendidikan. Penganggaran tersebut tentunya tidak memenuhi alokasi yang
pengangaran yang diwajibkan oleh konstitusi republik, UUD 1945, yang mewajibkan
penggaran untuk alokasi pendidikan minimal 20% dari total APBD.
Tabel
8: Alokasi Anggaran Pendidikan Kab. Mimika 2010
|
Alokasi
Anggaran
|
Versi Pemda
|
Presentase
|
Versi penulis
|
Presentase
|
|
Belanja Aparat
|
91.750.706.215
|
61,91%
|
115.389.935.215
|
77,85%
|
|
Belanja Publik
|
56.461.097.000
|
38,09%
|
32.821.868.000
|
22,15%
|
|
Total
|
148.211.803.215
|
100%
|
148.211.803.215
|
100%
|
Sumber: APBD Kabupaten Mimika 2010.
Pembagian dinas menjadi Dinas Pendidikan Dasar dan Dinas
Pendidikan Menengah makin memperburuk besaran anggaran pendidikan, karena
anggaran untuk belanja pegawai menjadi lebih besar. Dari total anggaran
pendidikan, menurut versi Demos, hanya sebesar 22,15% saja yang digunakan untuk
biaya belanja publik, atau sebesar Rp 32.821.868.000,00 baik untuk pendidikan
dasar maupun menengah. Sedangkan separuh lebih sisanya, sebesar 77,85%
digunakan untuk belanja aparat, atau sebesar Rp 115.389.935.215,00.
Ironis, sejumlah daerah lain yang APBD-nya tidak sebesar Kab.
Mimika berupaya memperbesar anggaran pendidikan mereka, hingga 30% lebih dari
total APBD, sementara Mimika yang nilai APBD-nya begitu fantastis, dengan
persoalan pendidikan yang begitu kompleks, justru kurang memberi perhatian
lebih untuk sektor pendidikan. Nampaknya masa depan orang Mimika belum akan
membaik dalam waktu dekat, mengingat masih rendahnya komitmen pemerintah daerah
pada pendidikan. Anggaran belanja publik yang dialokasikan di APBD, sepadan
dengan dana LPMAK yang dialokasikan untuk program pendidikan. Setiap tahun
LPMAK mengucurkan dana paling sedikit 31,65 milyar rupiah untuk program
pendidikan, dan paling banyak pada tahun 2007, ketika LPMAK menggulirkan dana
sebesar 42 milyar rupiah, dikarenakan LPMAK membiayai pembangunan fisik
beberapa sekolah dan asrama.
Selain dari sisi anggaran, buruknya komitmen pemerintah daerah
terhadap pendidikan juga dapat dilihat dari minimnya jumlah sekolah yang
tersedia. Pada tahun 2008, secara keseluruhan kabupaten Mimika memiliki 183
sekolah, dengan perincian sekolah taman
kanak-kanak, 93 sekolah dasar, 26 sekolah menengah tingkat pertama dan 15
sekolah menengah atas (SLTA), dengan komposisi 9 SMU dan 6 SMK. Sungguh ironis,
jumlah SLTP, yang seharusnya bisa menampung keseluruhan lulusan sekolah dasar,
jumlahnya justru lebih kecil dibanding ketersediaan taman kanak-kanak. Bahkan
beberapa distrik (kecamatan), seperti Distrik Mimika Timur Jauh, Distrik Mimika
Barat, serta Distrik Jita, hanya memiliki 3 sekolah dasar dalam satu distrik.Pada dasarnya masyarakat sudah
memahami atau paling tidak mengerti tentang posisi mereka sebagai warganegara
dengan seperangkat hak. “Di dalam undang-udang dasar sudah sangat jelas sekali,
penegasan mengenai hak-hak warganegara. Orang yang pernah bersekolah, dan
belajar Pancasila serta UUD 1945, pasti tahu hak-haknya sebagai warga negara,
tidak perlu jauh-jauh orang di pedalaman Papua sana”, tegas Adadikam.
Problemnya kemudian, adalah implementasi untuk mendapatkan hak-hak tersebut. “Sudah
umum di Indonesia, hampir di semua tempat, bahkan di wilayah-wilayah yang sudah
bergabung dengan Indonesia sejak awal, orang-orang bingung mendapatkan hak-haknya. Apalagi di Papua,
yang baru bergabung dengan Indonesia kemarin”, lanjutnya.
Menurut Adadikam, khusus di
Papua, buruknya pemenuhan hak-hak ekonomi sosial dipengaruhi oleh situasi masa
Orde Baru. Periode kepemimpinan Soeharto menjadi masa sulit bagi orang Papua,
untuk mengekspresikan apa yang mereka tahu tentang haknya sebagai warganegara.
Problemnya ketika masyarakat menuntut hak-haknya sebagai warganegara, mereka
akan dituduh melawan pemerintah, sparatis, dan makar. Artinya, persoalanya
bukan pada ketidaktahuan, tetapi lebih pada ketidak-tersediaan jalan untuk
menggapai hak itu. Buruknya layanan birokrasi, yang membusuk hingga semua lini,
diakui menjadi penghalang terbesar tidak bisa digapainya hak-hak warganegara.
Akhirnya mengutip orang Jawa, daripada dituduh macam-macam, lebih baik nrimo—menerima
saja.
Presiden Yudhoyono, yang
diharapkan bisa menjembatani penyelesian beranekaragam persoalan di Papua,
senyatanya tetap melanjutkan kebijakan-kebijakan sebelumnya. “Orang Papua tetap
dicap sparatis, makar, OPM, dan itu digunakan pemerintah Yudhoyono sebagai peluru-peluru
untuk menembak orang Papua, agar tidak menuntut hak-haknya sebagai
warganegara”, keluh Adadikam. Menurutnya, perusahaan seperti Freeport tak bisa
terus disalahkan dalam persoalan pemenuhan hak, titik tekan mereka pada
keuntungan, bukan pelayanan. Seharusnya ada negara di sana, tetapi negara
sekarang di mana? “Model kami di Papua, semuanya harus minta, padahal itu
hak kami, tetapi ketika kami meminta malah dituduh macam-macam, daripada kami
berjuang tetapi bernasib seperti itu, lebih baik kami diam saja”,
lanjutnya.
Pendapat yang hampir serupa juga
dikatakan oleh Allo Rafra, menurutnya, warga sesungguhnya tahu, bahwa negara
harus memberikan pelayanan atas hak-haknya sebagai warga. Tetapi
permasalahannya ada pada negara, yang tidak mau memberikan pelayanan. Mental
pegawai pemerintah belum siap untuk memberikan pelayanan keapada warga. Setiap
tahun pengangkatan ratusan guru, dan tenaga kesehatan, namun kenyataannya
mereka tak bisa ditemukan di tempat-tempat layanan. Hal seperti itu sudah
berlangsung lama, sehingga masyarakat sudah apatis, selalu ada yang minta
tetapi tidak pernah diberi. Itu kian diperburuk akibat mekanisme yang
seharusnya berjalan di pemerintah tidak berjalan, ketika masyarakat hendak
melaporkan keluhannya, Kepala Distrik selaku wakil pemerintah jarang di tempat,
lalu masyarakat mau lapor kemana? Mereka ada kantornya tapi tidak pernah ada
petugas. “Ketika saya jadi Plt. Bupati, mulut saya sampai kering untuk menegur
kepala-kepala distrik yang jarang di tempat, dan saat ini justru kian parah
kelakuannya”, cetus Rafra. Pendek kata, mekanisme pengawasan dari bupati, tidak
berjalan dengan efektif.
Lalu
kemana masyarakat mengadu? Selama ini, sebenarnya masyarakat banyak yang datang
melapor ke DPR Kabupaten Mimika. Tetapi keterbatasan fungsi DPR Kabupetan,
menjadikan tidak bisa berbuat lebih, selain menampung laporan dari masyarakat,
memfasilitasi pertemuan dengan pihak eksekutif, dan mengawasi kinerja-kinerja
eksekutif. “DPR tak punya kewenangan menindak toh?” Rafra menambahkan.
Sayangya, eksekutif nampaknya kurang responsif atas desakan-desakan dari
masyarakat. DPR Kabupaten, seringkali memfasilitasi warga dengan bupati dengan
jajaran dinas terkait, untuk menyelesaikan beragam persoalan menjadi keluhan
warga, tetapi sepertinya setelah pertemuan berakhir, pemerintah tidak segera
menyelesikannya.
Dicontohkan Rafra, seperti kasus
yang menimpa pedagang Pasar Swadaya. “Bisa lihat orang di Pasar Swadaya, yang
terbakar tiga bulan lalu. Mereka datang ke DPRD, meminta kami memikirkan nasib
mereka. Tetapi karena kami tidak memiliki kewenangan, kami hanya memfasilitasi
mereka bertemu dengan bupati. Dalam pertemuan bupati berjanji akan segera
mengurus mereka. Tetapi apa yang terjadi? Pemerintah tak pernah
menyelesaikannya, tidak memberikan perhatian pada mereka. Sudah tiga bulan
mereka tidur dan bertempat tinggal di pinggir-pinggir jalan”, keluh Rafra.
Ketika ditanya mengenai program-program bupati yang digulirkan untuk
peningkatan kesejahteraan warga, Rafra hanya menjawab, “Bupati ada program
sekolah gratis, kesehatan gratis, tapi realisainya mana, petunjuknya mana?
Dahulu, ketika saya menjabat Plt. Bupati, setiap selesai pembahasan APBD, kami
selalu menyampaikan secara terbuka pada masyarakat. Sekarang itu tidak ada,
masyarakat tak pernah tahu uang-uang mereka digunakan untuk apa”.Secara umum,
ketiadaan keberpihakan negara, khususnya pemerintah daerah, terhadap
upaya-upaya pemenuhan hak-hak sosial ekonomi warganya, dapat dilihat dari
kecilnya prosentase anggaran yang digulirkan untuk belanja publik, dan program
pemberdayaan, seperti dapat dilihat dalam tabel alokasi anggaran di atas.
Mayoritas anggaran justru dialokasikan untuk pemerintah sendiri, melalui pos
otonomi daerah. Sedikitnya 52,58% dari total APBD Mimika, dialokasikan untuk
pos ini. Sementara dana pendidikan dan kesehatan prosentasenya begitu kecil,
bahkan tidak memenuhi persyaratan minimal yang disebutkan dalam konstitusi, UUD
1945. Pemerintah kabupaten nampaknya terlalu menggantungkan kebutuhan layanan
masyarakatnya pada LPMAK, dan dana-dana yang digulirkan pemerintah propinsi
yang kucurkan dari dana Otsus.
Tabel 9: Alokasi APBD
Kabupaten Mimika 2010
|
No
|
Bidang
|
Belanja
|
Presentase
|
|
|
1. a.
|
Pendidikan
|
|
15,52%
|
|
|
b.
|
Dinas
Pendidikan Dasar
|
148.211.803.215
|
|
|
|
c.
|
Dinas
Pendidikan Menengah
|
68.296.407.537
|
|
|
|
2. a.
|
Kesehatan
|
|
9,24%
|
|
|
b.
|
Rumah
Sakit Umum Daerah (RSUD)
|
73.699.569.000
|
|
|
|
3. a.
|
Pekerjaan
Umum
|
|
6,75%
|
|
|
b.
|
Dinas
Pekerjaan Umum
|
94.218.035.000
|
|
|
|
4. a.
|
Kebersihan
|
|
1,22%
|
|
|
b.
|
Dinas
Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota
|
17.089.466.000
|
|
|
|
5. a.
|
BAPPEDA
|
|
1,50%
|
|
|
b.
|
Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
|
20.992.913.000
|
|
|
|
6. a.
|
Perhubungan
|
|
1,11%
|
|
|
b.
|
Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
|
15.506.170.000
|
|
|
|
7. a
|
Lingkungan
Hidup
|
|
0,34%
|
|
|
b.
|
Badan
Lingkungan Hidup
|
4.738.958.450
|
|
|
|
8. a.
|
Kependudukan
dan Catatan Sipil
|
|
0,56%
|
|
|
b.
|
Dinas
Kependudukan, Catatan Sipil dan Perijinan
|
7.800.072.000
|
|
|
|
9. a.
|
Pemberdayaan
Perempuan dan KB
|
|
0,30%
|
|
|
b
|
Kantor
Pemberdayaan Perempuan dan KB
|
4.164.872.000
|
|
|
|
10. a.
|
Kesejahteraan
Sosial
|
|
0,34%
|
|
|
b.
|
Dinas
Kesejahteraan Sosial
|
4.757.278.000
|
|
|
|
11. a.
|
Ketenagakerjaan
|
|
0,39%
|
|
|
b.
|
|
5.454.250.000
|
|
|
|
12. a.
|
Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan
|
|
2,23%
|
|
|
b.
|
Dinas
Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
|
31.144.359.000
|
|
|
|
13. a.
|
Pemuda,
Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
|
|
1,00%
|
|
|
b.
|
Dinas
Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan & Pariwisata
|
13.943.848.000
|
|
|
|
14. a.
|
Politik
|
|
0,54%
|
|
|
b.
|
Kantor
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlidungan Masyarakat
|
2.414.089.000
|
|
|
|
c.
|
Kantor
Satuan Polisi Pamongpraja
|
5.051.683.000
|
|
|
|
15. a.
|
OTONOMI
DAERAH
|
|
52,58%
|
|
|
b.
|
Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
|
6.524.375.000
|
|
|
|
c.
|
Bupati
dan Wakil Bupati
|
1.567.485.000
|
|
|
|
d.
|
Sekretariat
Daerah
|
646.289.721.102
|
|
|
|
e.
|
Sekretariat
DPRD
|
47.400.821.000
|
|
|
|
f.
|
Inspektorat
|
8.991.767.000
|
|
|
|
g.
|
Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
|
7.959.889.000
|
|
|
|
h.
|
Dinas
Pendapatan Daerah
|
14.734.396.692
|
|
|
|
16. a.
|
Ketahanan
Pangan dan Penyuluhan
|
|
0,35%
|
|
|
b.
|
Kantor
Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
|
4.812.982.000
|
|
|
|
17. a.
|
Pemberdayaan
Masyarakat
|
|
3,12%
|
|
|
b.
|
Badan
Pemberdayaan Masyarakat
|
43.461.516.000
|
|
|
|
18. a.
|
Perpustakaan
dan Arsip
|
|
0,16%
|
|
|
b.
|
Kantor
Perpustakaan dan Arsip
|
2.260.100.000
|
|
|
|
19. a.
|
Pertanian
dan Tanaman Pangan
|
|
0,70%
|
|
|
b.
|
Dinas
Pertanian dan Tanaman Pangan
|
9.755.595.000
|
|
|
|
20. a.
|
Peternakan
|
|
0,58%
|
|
|
b.
|
Dinas
Peternakan
|
8.155.980.000
|
|
|
|
21. a.
|
Kehutanan
dan Perkebunan
|
|
0,52%
|
|
|
b.
|
Dinas
Kehutanan dan Perkebunan
|
7.284.937.000
|
|
|
|
22. a.
|
Pertambangan
dan Energi
|
|
0,35%
|
|
|
b.
|
Dinas
Pertambangan dan Energi
|
4.911.881.000
|
|
|
|
23. a.
|
Kelautan
dan Perikanan
|
|
0,59%
|
|
|
b.
|
Dinas
Kelautan dan Perikanan
|
8.277.735.000
|
|
|
|
|
TOTAL APBD
|
1.395.066.310.800
|
100,00%
|
Sumber: APBD Kabupaten Mimika, 2010.
D. Hilangnya Wibawa Republik
“Masyarakat
sudah pada tingkat frustasi yang tinggi,
sedikit
harapan ada pemerintah, jika punya keinginan baik,
untuk
membangun Papua sebagai bagain dari republik,
tetapi
kalau sudah tidak dianggap ya biarkan kami sendiri”.
“Orang
Papua sudah mati banyak untuk menuntut haknya, ketika menuntut hak mereka
distigmatisasi sebagai sparatis, untuk bergerak orang Papua sulit. Persoalannya
semua ini Jakarta yang stel, jadi remot ada di Jakarta, pemerintah tidak tulus
memberikan otonomi khusus ke Papua, hanya untuk hibur-hibur saja”, gerutu
Mathius Adadikam. Pernyataan tersebut seberanya menggambarkan apatisme warga
Mimika atas semua kemelut persoalan yang melingkupinya, dan tak pernah ada
penyelesainnya. Thomas Wanmang, yang mewakili orang Amungme menyatakan, hanya
orang Papua yang bisa menyelesaikan persoalannya sendiri, bukan orang luar.
“Lebih baik kami mengusahakkannya sendiri jika situasi terus seperti ini,
tetapi tolong jangan ganggu kami terus”, Wanmang meradang.
Beragam
permasalahan menumpuk di wilayah Mimika, tetapi tak pernah diselesaikan.
Pemerintah hanya menjadi simbol semata, yang tidak bekerja secara konkrit untuk
menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapai masyarakat. Perang Kwamkilama,
yang terjadi hampir setiap minggu, dan tak pernah diselesaikan, menjadi satu
contoh tidak bekerjanya negara. Masyarakat dibiarkan terus berkelahi, sehingga
mereka tidak ada lagi kesempatan untuk mencukupi kebutuhan dasar hidupnya lagi.
Beberapa informan menengarai, bahwa situasi demikian sesungguhnya ada yang
menciptakan, artinya konflik memang dibiarkan terus terjadi agar kondisi tidak
aman berlangsung terus-menerus. Disebutkan Pdt. Matheus Adadikam, “orang di
pinggir jalan, yang telanjang, berkoteka pun tahu, bahwa konflik ini diciptakan
oleh satu kelompok tertentu. Orang mengatakan itu, sebenarnya diarahkan ke
negara, permainan intelejenkah?”
Ada
dugaan, bahwa konflik-konflik yang terjadi selama ini di Mimika, berkait erat
dengan posisi politik bupati, dan upaya aparat keamanan untuk mempertahankan
keberadaanya di tanah Papua. Oknum-oknum dari negara ditengarai sebagai pihak
yang bertanggungjawab menciptakan situasi-situasi tidak aman, demi
memperebutkan rente yang disediakan Freeport. Uang Freeport yang dibelanjakan
untuk membiayai aparat keamanan republik nilainya sungguh fantastis, data
Global Witness menunjukan Freeport Indonesia kelihatannya telah melakukan
pembayaran kira-kira sebesar 16,000 dollar AS sebulannya untuk sebuah batalyon
infantri; kemudian 16.000 dollar AS sebulan kepada Kodim; kemudian
13.000–15.000 dollar AS sebulan untuk sebuah batalyon Brimob, kira-kira 19.000
dollar AS sebulan untuk polisi setempat, dan 22.000 dollar AS sebulan untuk
sebuah pasukan tugas keamanan yang menjaga perusahaan. Sementara DPRD, yang
nampak menjadi tempat pelarian dari masyarakat yang hendak mengadu ke bupati,
tetapi tak pernah bertemu, mengaku tidak mampu memberikan solusi konkrit
terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi warga. Allo Rafra menegaskan, “DPRD
ini berasal dari banyak unsur, latar belakang politinya beranekaragam, semuanya
memiliki kepentingan. Bupati adalah Ketua DPD Partai Golkar, yang juga mendapat
dukungan dari mayoritas anggota DPRD, Ketua DPRD sendiri bahkan adik kandung
bupati, jadi kami tak bisa berbuat lebih”. Problem politik keluarga memang
tengah merebak menjadi isu hangat di Mimika, ini berkait dengan keterpilihan
adik kandung bupati sebagai Ketua DPRD, dan ketegangan di Kwamki Lama yang tak
segera berakhir.50
Konflik
di Kwamki Lama menjadi berkait, dikarenakan wilayah ini adalah kampung halaman
bupati berkuasa, Klemen Tinal. Akan tetapi setelah ketegangan tersebut
berlangsung dalam jangka waktu cukup lama, bupati seperti tak mampu
mendamaikannya. Akibatnya justru muncul sinyalemen, bahwa konflik di Kwamki
Lama sengaja di desain untuk menutup isu tidak sedap, yang tengah kencang
menyerang bupati dan keluarganya. Sekaligus juga untuk mengesankan kondisi
ketidak-amanan di Mimika. Dalam beberapa demonstrasi, isu politik keluarga
selalu dimunculkan oleh mereka para warga Mimika. Selain dukungan dari adiknya
sebagai Ketua DPRD Mimika, Klemen Tinal, adalah Ketua DPD Partai Golkar Mimika,
sehingga secara politik, bupati berkuasa memiliki dukungan yang sangat kuat.
Jangankan
untuk menyelesaikan permasalahan kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak ekonomi
sosial, untuk menciptakan satu situasi yang damai, orang bebas mengekspresikan
sikap politiknya, dan status sipil kewarganegaraannya diakui, pun belum bisa
dinikmati sepenuhnya. Jauh tertinggal dari wilayah-wilayah lain di Indonesia.
Negara yang semestinya menjadi penengah, dan bisa menyelesaikan semua persoalan
ini justru seperti lari dari tanggung jawab. Diungkapkan oleh Amartya Sen,
bahwa kemampuan dan peluang seseorang untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya,
harus didukung oleh negara dengan membuka kesempatan ekonomi yang
seluas-luasnya, tidak adanya penindasan sosial, adanya pelayanan publik yang
baik dari negara, serta tidak adanya sikap represif dari aparat negara.51
Dengan sejumlah pra-syarat tersebut, nampaknya masih jauh harapan bagi warga
Mimika untuk dipenuhi hak-hak sosial ekonominya.
Bahkan,
sejumlah informan menengarai, negara—pemerintah daerah justru menikmati dan
mempertahankan situasi demikian, demi menjaga kekuasaan dan sumberdaya yang
selama ini telah dinikmati oleh segelintir elit tertentu. Seperti diungkapkan
Gregorius Okoare, “masyarakat tidak tahu harus melakukan apa dan harus
kemana, pemerintah hanya kelihatan dari jauh, tetapi ketika kami datang,
pemerintah tidak lagi di tempat. Karena sudah ada Freeport, maka kami minta ke
Freeport saja”. Dari pernyataan itu, bisa dikatakan, bahwa selama ini
sesungguhnya masyarakat lebih menggantungkan diri pada keberadaan Freeport,
sementara pemerintah hanya simbol administratif semata.
Lemahnya
keberpihakan negara, terhadap langkah-langkah pemenuhan hak-hak ekonomi dan
sosial, dapat dibuktikan dari minimnya dukungan anggaran untuk bidang tersebut.
Pos-pos urusan wajib pemerintah, dalam rangka pemenuhan hak-hak warga, yang
seharusnya mendapat prioritas, justru alokasinya di bawah standar. Alokasi
anggaran kesehatan hanya 9,24% dari total APBD. Padahal khalayak umum pun tahu,
bagaimana buruknya situasi kesehatan penduduk Mimika. Bahkan untuk alokasi
anggaran pendidikan, prosentasenya jauh di bawah yang dimandatkan oleh
konstitusi, sebesar 20% dari total anggaran. Alokasi anggaran pendidikan dalam
APBD Mimika 2010, totalnya hanya 15,52% dari keseluruhan dana APBD.
Sedangkan
jumlah alokasi anggaran untuk pemerintahan umum, menempati prioritas nomor
satu, prosentasenya mencapai 52,58%, dengan nominal lebih dari 600 miliar rupiah.
Sementara anggaran untuk Bupati totalnya mencapai Rp 1.567.485.000,00. Besarnya
anggaran pemerintahan umum, telah menjadi perbincangan hangat di antara warga
dan para anggota DPRD Mimika. “Bupati beralasan anggaran tersebut akan
dialokasikan sebagai dana bantuan sosial, tetapi mengapa tidak digunakan saja
untuk program pemberdayaan masyarakat dan belanja publik lainnya?” Keluh Allo
Rafra, Anggota DPRD Mimika. Melihat prosentase anggaran Kabupaten Mimika memang
sungguh memprihatinkan. Dalih bahwa anggaran sekretariat daerah, akan banyak
digunakan untuk dana publik, pun senyatanya tidak demikian. Dari total 400
milyar lebih alokasi dana untuk sekretariat daerah, hanya 34,85% saja yang
digulirkan untuk belanja publik, sisanya habis untuk belanja aparat.
Pemborosan
dalam penggunaan alokasi urusan pemerintahan umum, pada sekretariat daerah
terlihat begitu kentara. Sebagai contoh, Sekretariat Daerah mengalokasikan dana
untuk keperluan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain,
yang besarnya mencapai 20 milyar rupiah, dana untuk rapat koordinasi Muspida
sebesar 10 milyar rupiah, dana pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah
tangga jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebesar 5,9 milyar rupiah,
dana penyediaan penunjang rumah tangga kepala daerah dan wakil sebesar 8 milyar
rupiah, dan masih banyak jenis pemborosan lainnya. Fakta demikian
memperlihatkan bahwa di tengahsituasi kemiskinan yang mendera rakyat Mimika,
para pejabat di lingkungan pemerintahan kabupaten justru tidak segan-segan
untuk berfoya-foya.
Tabel 10: Prioritas Anggaran
Sekretariat Dearah Kabupaten Mimika
|
No.
|
Jenis Belanja
|
Anggaran
|
Belanja Aparat
|
Belanja Publik
|
|
A.
|
Belanja Tidak
Langsung
|
403.197.008.102
|
|
|
|
1.
|
Belanja pegawai
|
|
5.543.156.000
|
|
|
2.
|
Belanja hibah
|
|
|
34.500.000.000
|
|
3.
|
belanja bantuan sosial
|
|
|
107.740.110.189
|
|
4.
|
Belanja bagi hasil
kepada prov/kota/pemdes
|
|
136.000.000
|
|
|
5.
|
Belanja bantuan keuangan kepada
propinsi, kab/kota/pemdes
|
|
235.277.741.913
|
|
|
6.
|
Belanja tidak terduga
|
|
20.000.000.000
|
|
|
B.
|
Belanja Langsung
|
4.902.490.000
|
|
|
|
1.
|
Program pelayanan adm
kantor
|
4.555.340.000
|
4.555.340.000
|
|
|
2.
|
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparat
|
266.650.000
|
266.650.000
|
|
|
3.
|
Program peningkatan
disiplin aparatur
|
15.000.000
|
15.000.000
|
|
|
4.
|
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
|
65.500.000
|
65.500.000
|
|
|
|
Total
|
408.099.498.102
|
265.859.387.913
|
142.240.110.189
|
|
|
Prosentase
|
100%
|
65,15%
|
34,85%
|
Sumber: APBD Kabupaten Mimika, 2012.
Akibat perilaku aparatus negara,
yang kurang memberikan pelayanan, kepercayaan warga pada lembaga-lembaga
pemerintah lambat laun pudar. Tidak saja kesulitan mendapatkan layanan, bahkan
ketika menuntut ke lembaga-lembaga pemerintah, mereka tidak jarang akan dicap sparatis,
tutur Pdt. Matheus Adadikam. Gereja pun lama-kelamaan bernasib sama, akibat
tidak adanya solusi konkrit dari Geraja. “Mereka pun mulai tidak percaya pada
gereja yang selalu hanya mengatakan oooh tenang”, lanjut Adadikam. Sementara
gereja-gereja yang kritis terhadap pemerintah, dan kondisi yang terjadi di
Mimika, justru dianggap mendukung sparatisme, seperti kasus yang menimpa
beberapa gereja di bawah Sinode Gereja Injili di Tanah Papua. Bahkan seorang
pendeta terpaksa harus meringkuk di penjara, karena dituduh membantu OPM.
“Padahal gereja tugasnya mendorong keadilan dan kebenaran, jadi ketika kedua
hal itu tidak dipenuhi, kami akan terus bicara”, tegas Ketua Sinode Geraja
Injili di Tanah Papua Klasis Mimika ini. Masyarakat sendiri mengalami pengalaman
traumatik dengan stigmatisasi OPM, karena itu berarti akan terjadi pembantaian
dan perburuan massal oleh tentara, yang tidak memiliki indikator tegas mana OPM
dan mana yang bukan OPM.
Menurut penelitian yang dilakukan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang dituangkan dalam Papua Road
Map, meski Orde Baru telah jatuh, pendekatan keamanan di Papua, belum mengalami
perubahan berarti. Untuk merespon gerakan sparatisme, pengiriman pasukan masih
menjadi pilihan utama pemerintah Jakarta, akibatnya kekerasan terhadap orang
Papua, tidak kunjung berkurang hingga saat ini. Orang Papua kian tidak
mempercayai pemerintah Indonesia, sebagai wakil negara, kekerasan yang
terus-menerus dialami, menumbuhkan kesadaran kolektif tentang penderitaan
bersama. Mengutip Theo Van Den Broek, dalam laporan penelitiannya, Muridan S.
Widjojo, dkk, menyebutkan kekerasan yang dialami orang papua begitu kompleks,
tidak hanya kekerasan fisik, mereka juga mengalami kekerasan psikologis dan
struktural. Secara detail dijelaskannya, orang Papua telah mengalami:
(1) kekerasan terhadap individu;
(2) kekerasan terhadap masyarakat
pada suatu daerah;
(3) kekerasan psikologis;
(4) kegiatan bisnis yang
berpeluang melanggar HAM; dan
(5) kekerasan struktural yaitu
kebijakan-kebijakan negara yang berpeluang melanggar HAM.
Tidak saja mendapat perlakuan
tidak menyenangkan dari negara, dalam bentuk kekerasan politik yang
terus-menerus, sehingga warga sulit untuk menggunakan saluran-salauran negara
dalam memulihkan hak-haknya sebagai warga, mereka orang Papua juga mengalami
marjinalisasi secara ekonomi. Kesempatan dan ruang mereka dipotong dari beragam
sisi, dan untuk meminta kepada negara pun tak dapat. Negera menjadi sekedar
simbol tanpa wibawa, yang tak bisa jadi tumpuan warganya di Papua.
E. Gerakan Sosial: Berharap pada
Kelompok Keagamaan
Pada situasi Mimika saat ini,
gerakan sosial seharusnya bisa menjadi tumpuan terakhir bagi warga Mimika,
dalam menuntut pemenuhan dan pemulihan hak-hak ekonomi sosialnya. Mengingat
sulitnya untuk menggunakan saluran negara maupun saluran-saluran politik
formal-partai politik khususnya, untuk menjadi rujukan dalam pemulihan hak-hak
mereka sebagai warga. Namun sayangnya, keberadaan gerakan sosial selalu
dipatahkan eksistnesi dan peranannya. Baik oleh Freeport maupun pemerintah
berkuasa. Tentunya dengan segudang cara dan akal bulus, tidak sekedar cap
sparatisme atau pengacau keamanan.
Menurut penuturan Tjahjono E.P.,
jurnalis Tempo, di Mimika, ada beberapa skenario yang biasa digunakan untuk
melumpuhkan eksistensi suatu geralan sosial di Mimika. Pertama, upaya
memunculkan ketidakpercayaan (distrust) terhadap gerakan, dengan
memanfaatkan kelompok masyarakat tertentu—kelompok bayaran, atau mengkooptasi
gerakan dimaksud, sehingga terjadi konflik secara internal, yang berakibat
masyarakat tidak percaya; Kedua, dengan kampanye langsung pada
masyarakat, untuk tidak menggunakan saluran-saluran yang disediakan oleh gerakan
sosial; Ketiga, dengan memberikan suntikan dana yang besar pada gerakan
dimaksud, sehingga terjadi perpecahan internal, karena berebut dana; Keempat,
dengan menarik aktor-aktor gerakan sosial ke dalam manajemen PT. Freeport
Indonesia, atau dimasukkan ke dalam kepenngurusan atau manajemen LPMAK.
Skenario keempat ini banyak dilakukan pada aktivis LEMASA dan LEMASKO. Bahkan
diantaranya ada yang menjadi komisaris PT. Freeport Indonesia, akibatnya kedua
lembaga yang sebelumnya menjadi tumpuan warga Mimika tersebut mengalami lumpuh
layu. “Dahulu pernah ada LBH Pos Timika, WALHI, dan beberapa yang lain, tapi
akhirnya mati sebelum berkembang, karena tidak kuat bertahan dengan
gempuran-gempuran Freeport dan pemerintah”, tutur Thajono.
Pada masanya, Lembaga Musyawarah
Adat Suku Amungme (LEMASA), yang didirikan oleh Thomas Beanal, pada 1994,
benar-benar bisa menegaskan otoritasnya, sebagai lembaga yang menjadi jembatan
politik dan budaya, agar eksistensi orang Amungme, pemilik ulayat atas lahan
yang dikuasai Freeport, dapat diakui. Melalui LEMASA, orang Amungme disatukan
untuk melawan raksasa Freeport dan represi aparat militer, demi merebut kembali
hak-haknya yang dirampas. Tidak hanya menjadi wadah persatuan orang Amungme,
LEMASA juga menggalakkan program pemberdayaan ekonomi, melalui kredit-kredit
mikro dan pembuatan kios-kios di kampung-kampung. Termasuk juga merebut
ladang-ladang bisnis yang semula dikuasai TNI. LEMASA banyak juga melahirkan
pemimpin-pemimpin politik lokal yang cukup berpengaruh di Mimika, karena
lembaga ini sekaligus pula menjadi arena belajar politik bagi warga asli. Yang
paling terasa saat ini, adalah prakarsa LEMASA dan LEMASKO, dalam pendirian
LPMAK, yang kemanfaatannya dapat dinikmati secara langsung oleh warga asli.
Namun kebesaran LEMASA, pada
akhirnya harus mengecil sedikit demi sedikit. Dana besar yang disuntikan untuk
lembaga ini, baik dari LPMAK, maupun Pemerintah Kabupaten Mimiki, justru memicu
konflik internal, akibat perebutan sumber daya. Manajemen LEMASA dikooptasi
oleh proyek-proyek Freeport. Sementara tokoh LEMASA yang paling berpengaruh,
Thomas Beanal memilih bergabung sebagai salah satu komisaris PT. Freeport
Indonesia. Pamor LEMASA hilang, kontribusinya tak lagi bisa dirasakan. Warga
tidak lagi bisa memanfaatkan lembaga ini, sebagai tempat mencari solusi, atas
serangkaian masalah yang mereka hadapi.
Saat ini, gerakan sosial yang
bisa diharap untuk membantu masyarakat dalam memulihkan hak-haknya, adalah
lembaga-lembaga berbasis keagamaan, khususnya gereja. Seperti diketahui, mayoritas
warga Mimika adalah beragama Kristen Protestan, jumlahnya mencapai 42,2% dari
seluruh penduduk. Mereka terbagi ke dalam beberapa gereja, sebagian besar masuk
dalam Gereja Injili di Tanah Papua klasis Mimika, sebagian yang lain masuk
dalam Gereja Kingmi Timika, Gereja Baptist dan beberapa gereja lainnya.
Sementara penganut Katholik prosentasenya hanya 24,6%, namun begitu Kesukupan
Mimika memiliki pengaruh yang sangat signifikan pada warga Mimika, maupun para
penyelenggara pemerintahan, karena sikapnya yang cenderung kritis. Sementara
Gereja Protestan, mulanya lebih bersikap moderat dengan pemerintah, baru
setelah reformasi, mereka bersikap kritis dengan pemerintah, termasuk
melibatkan diri secara langsung dalam penegakan hak asasi manusia. Bahkan beberapa
pendeta Gereja Protestan, terpaksa harus meringkuk di penjara, karena dituduh
membantu OPM.
Sebagai sebuah gerakan sosial,
gereja memberikan beberapa layanan sekaligus, tidak hanya rohani, gereja juga
memberikan pelayanan pendidikan dan pelayanan sosial, termasuk masalah-masalah
aktual yang dihadapai para warga. Gereja memiliki otoritas yang mumpuni untuk
mempengaruhi warga, maupun untuk menekan para penguasa. Selama ini, gerejalah
yang dapat menyelamatkan diri dari rangkaian kooptasi PT. Freeport dan
pemerintah berkuasa, sehingga tetap bisa berbicara kritis terhadap
kebijakan-kebijakan pemerintah, maupun perusahaan yang tidak berpihak pada
warga. Selain bersuara kritis, gereja juga menjalankan serangkaian program
swadaya, seperti pemberdayaan ekonomi, dan penyediaan layanan pendidikan,
sehingga kehadirannya tetap bisa diterima warga Mimika. Ancaman terbesar bagi
gerakan gereja, adalah tuduhan sparatisme yang dilontarkan oleh aparat militer,
bagi gereja-geraja yang bersikap terlalu kritis terhadap pemerintah.
Daftar Perpustakaan
Amartya Sen, Development AS Freedom, (New York: Alfred A.
Knopf, 2000).
Amiruddin dan Aderito Jesus De Soares, Perjuangan Amungme
Antara Freeport dan Militer, (Jakarta: ELSAM, 2003).
APBD Kabupaten Mimika Tahun 2010.
Berita Resmi Statistik Provinsi Papua No. 07/01/94/Th. IV, 4
Januari 2010.
Berita Resmi Statistik Provinsi Papua No. 08/01/94/Th. IV, 4
Januari 2010.
BPS Kabupaten Mimika, Mimika Dalam Angka 2009.
Dianto Bachriadi, Merana Di Tengah Kelimpahan, (Jakarta:
ELSAM, 1998).
George Junus Aditjondro, Cahaya Bintang Kejora, (Jakarta:
ELSAM, 2000).
Global Witness, Uang Keamanan: Pertambangan Freeport dan Aparat
Keamanan Indonesia, Juli 2005.
Jhon RG. Djopari, Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka,
(Jakarta: Grasindo, 1993).
John Saltford, The United Nations and the Indonesian Takeover
of West Papua, 1962–1969: The Anatomy of Betrayal, (New York: Routledge
Curzon, 2003).
Laporan Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) Provinsi
Papua, 2009.
Muridan S. Widjojo, dkk., Papua Road Map: Negotiating the Past,
improving the Present and Securing the Future, (Jakarta: LIPI, YOI, dan
Yayasan TIFA, 2009).
Theodor Rathgeber (ed), Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya di
Papua Barat, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006).
Winarno Yudho, dkk., Aspek
Sosio Yuridis dan Politik Implementasi Otonomi Khusus Papua Pasca Putusan MK,
(Jakarta: Sekretariat Konrad Adenauer Stiftung, 2006).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar